PROYEK IKN, SIAPA YANG DI UNTUNGKAN?

Oleh Sumisih

Pemerintah getol untuk membangun IKN sampai mengiming-imingi  para investor dengan intensif. Begitu seriusnya pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan pemerintah (RPP) untuk para investor di IKN.

Republika Co.ID, Jakarta

Kepala otorita ibukota Nusantara(IKN) Bambang Susantono menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan tiga hal untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang layak huni. Salah satunya yakni menyiapkan rancangan peraturan pemerintah terkait insensif bagi pelaku usaha dan Investor yang akan melakukan usahanya di IKN.

Bambang mengatakan ada beberapa intensif yakni fiskal dan non fiskal yang dirancang bersama kementrian terkait untuk menarik para investor. Hal ini disampaikan  Bambang, usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa(4/10/22).

Berdasarkan rapat akan di tempuh tiga kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait IKN. Pertama menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) insensif untuk pelaku investor di IKN. Kedua pembentukan Badan usaha Otorita IKN. Ketiga, sosialisasi market sounding kepada calon investor di IKN.

Banyaknya kritikan berbagai pihak atas proyek IKN. Namun, pemerintah tetap jalan terus. Padahal alokasi dana untuk IKN tidak tanggung-tanggung besarnya yakni sekitar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga tahun 2045. Anggaran APBN akan menanggung 19 persen atau sekitar Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun. Apalagi hutang juga menggunung dan demi menjaring investor pemerintah mengiming-imingi  adanya insentif dan menyiapkan regulasi  pendukung (RPP) yang mengatur insentif pelaku usaha dan Investor di IKN. Oleh karena itu besar harapan pemerintah bisa menarik investor untuk proyek IKN.

Padahal kita tau kondisi perekonomian negara sedang susah akibat naiknya BBM yang  dirasakan semua lapisan masyarakat. Tetapi malah mau menyerahkan semua kepada investor. Padahal ketergantungan pada swasta dan asing membuat negara tidak akan mandiri dan berdaulat.

Ketergantungan kepada Swasta dan Asing akan melanggengkan penjajahan SDA. Negeri ini akan di eksploitasi SDA. Mereka para pemodal yang untung dan berkuasa. Sehingga eksistensi kedaulatan negara juga turut terancam.

Pemerintah harusnya menunda IKN dan mengalihkan alokasi dana pembangunan untuk menyelesaikan persoalan yang nyata menyulitkan hidup rakyat. Alih-alih membuat APBN terbebani. Sementara ekonomi dalam ancaman Resesi. Tetapi pemerintah masih kekeh melanjutkan Mega proyek IKN. Dengan menjaring investor pemerintah memberikan insentif dan menyiapkan regulasi pendukung RPP. Nampak nyata keterpihakan  kepada penguasa bukan kepada rakyat. Itulah wajah penguasa dalam sistem kapitalis demokrasi. Atas nama kebebasan kepemilikan penguasa melegalkan demi kepentingan korporasi asing dan rakyat tidak pernah diperhitungkan oleh penguasa kecuali pada pemilu.

Harus dipahami investasi dalam Islam, bahwa setiap keputusan politik yang melibatkan kepentingan rakyat haruslah terikat dengan hukum Islam dan terhadap Allah Swt.

Rakyat sudah terlalu lama di sakiti, umat membutuhkan penguasa yang menjadi pelindung/ perisai bagi rakyat yang mampu melindungi rakyat dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi Dunia. Penguasa seperti ini tidak akan ditemukan dalam sistem pemerintahan Islam, prioritas kebijakan penguasa dan rakyat tegak di atas Akidah Islam. Dalam Islam hubungan pemerintah dan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab.

Sabda Rasullullah saw.,

Imam/Khalifah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang diurusnya. (HR. Bukhori dan Muslim).

Pembangunan infrastruktur dalam Islam akan memenuhi kebutuhan rakyatnya dan dimudahkan urusannya. Seperti kesehatan, pendidikan, jalan, dan listrik. Penguasa tidak akan menyerahkan pengelolaan kepada asing. Negara benar-benar ada dalam setiap masalah yang di hadapi rakyat.

Maka kita masih percaya dengan sistem kapitalis?

Mengharap pergantian pemimpin supaya ada perubahan?

Hanya harapan saja.

Karena dalam Islam pemimpin itu pelayan bagi orang yang dipimpinya. Karena itu pemimpin harus punya visi dan misi untuk rakyatnya. Bukan visi dan misi untuk swasta dan asing.

Wallahualam bissawab.