Oleh : Rahma indah Sari
(Aktivis Dakwah)
Indonesia adalah negara dengan pulau terbanyak di dunia dan memiliki sumber daya alam yang melimpah diberbagai wilayahnya, salah satu wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah adalah Provinsi Maluku Utara, hal ini seharusnya menjadikan warganegara Indonesia hidup sejahtera dan jauh dari kemiskinan, namun pada kenyataannya hal ini tidak berlaku bagi beberapa wilayah di indonesia salah satunya kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Salah satu artikel yang dimuat oleh Tandaseru.com mengungkapkan bahwa Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu dikenal menjadi surganya perusahaan pertambangan. Bagaimana tidak, dua daerah ini menampung 90 izin usaha pertambangan (IUP), terbanyak dari total 125 IUP di Maluku Utara.
Berdasarkan peta Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pulau Mangoli di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu sudah masuk lingkaran merah areal pertambangan dan yang tersisa hanyalah pesisir pantai yang tidak termasuk dalam wilayah areal pertambangan. Potensi sumber kekayaan alam di Pulau Taliabu sangat besar dan mencakup sejumlah komoditas strategis seperti batubara di wilayah Taliabu Timur, minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Cekungan Sula (memanjang dari perbatasan Kab. Banggai hingga sebelah Utara Pulau Taliabu dan Mangoli) dan Cekungan Sula Selatan di sebelah Selatan Pulau Taliabu. Bahan galian nonlogam, pasir dan batu (sirtu) terdapat di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Nunca, Gela, Bappenu dan Pancado), Pasir Kwarsa di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Jorjoga dan Gela), dan Andesit di Pulau Taliabu, Skist di Pulau Taliabu, dan Koalin di Pulau Mangole dan Taliabu. Dengan potensi yang begitu besar dan melimpah maka seharusnya pengembangan wilayah ini akan berpotensi memberikan kontribusi berupa pendapatan yang besar bagi daerah dan untuk pembiayaan pembangunan di Pulau Taliabu. Serta membuka lapangan kerja, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat taliabu, sehingga mengurangi kemiskinan.
Namun kenyataannya hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi dilapangan. Senin, 23 Mei 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut) mengakui, angka kemiskinan di kabupaten itu dalam dua hari terakhir mengalami peningkatan, karena tingginya angka pengangguran.
"Memang, dalam dua tahun ini, angka kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami peningkatan, karena tingginya pengangguran dan minimnya lapangan kerja," Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pulau Taliabu, ungkap Salim Ganiru usai sidang Paripurna penyampaian LKPJ tahun 2021, Senin. Salim Ganiru mengatakan, jika angka kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 7,30 persen di tahun 2021 naik menjadi 7,49 persen.Selain kemiskinan, kata Salim Ganiru, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pulau Taliabu juga mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 4,75 persen naik secara signifikan pada 2021 menjadi 6,10 persen. (https://ambon.antaranews.com).
Dari pemaran diatas kita dapat melihat bahwa sebarapapun besarnya sumber daya Alam suatu negara atau wilayah tidak menjamin bahwa negara atau wilayah tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya jika tanpa didukung oleh sebuah sistem yang baik dan pengelolaan sumberdaya Alam yang baik dan sesuai peruntukkannya. Sebab kita tahu bahwa sistem ekonomi yang dipakai oleh indonesia saat ini adalah sistem kapitalisme yang dimana pengelolaan sumberdaya alam diserahkan kepada para kapitalis atau para pemiliki modal yang berinvestasi pada wilayah tersebut. sehingga sudah tentu bahwa para kapitalis akan menentukan perekrutan para pekerja sesuai dengan kualifikasi para kapitalis sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar lagi bagi mereka. apatah lagi jika para investor adalah pihak asing dan aseng yang memiliki kepentingan pada negara ini, sehingga tidak heran jika pengangguran semakin meningkat disebabkan masuknya Tenaga Kerja Asing yang berdatangan ke wilayah-wilayah pertambangan yang dikelola oleh para kapitasli/investor di negara kita, sehingga yang terjadi adalah pengangguran di negara mereka berkurang sementara dinegara kita pengangguran semakin meningkat maka jangan heran bila tingkat kemiskinan semakin meningkat.
Salah satu bukti nyata yaitu kemiskinan semakin meningkat pada kepulauan sula dan taliabu, padahal wilayah mereka dikenal dengan salah satu wilayah surganya pertambangan. dengan kata lain para kapitalis sejahtera rakyat gigit jari. Lalu ada apa dengan negeri kita ? Sudahkah sistem kapitalisme yang diterapkan negeri ini mampu memberikan kesejahteraan ? Atau sebaliknya memberikan kesengsaraan bagi penganut sistem ini ? Adakah sistem lain yang terbaik yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat dengan pengelolaan terbaik ? Lalu apa soslusinya ?. Mari kita bahas sistem yang mampu mensejahterakan rakyat dan mengurangi kemiskinan dengan pengelolaan sumberdaya Alam terbaik didunia. Sistem itu adalah sistem pemerintahan islam yang pernah mengusai 2/3 dunia namun mampu mensejahterakan rakyatnya, hal ini disebabkan oleh sistem ekonomi yang dipakai oleh sistem pemerintahan islam pada masa itu adalah sistem ekonomi islam bukan sistem ekonomi kapitalisme atau yang lainnya, sehingga sumberdaya Alam yang dimiliki oleh negara dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyatnya bukan diserahkan kepada para kapitalis atau investor apalagi asing dan aseng. Dalam sistem ekonomi islam sumberdaya alam merupakan harta kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu, kelompok atau korporasi tetapi dikelola oleh negara untuk kepentingan ummat.
Beberapa bukti sejarah mengukapkan bahwa sistem ekonomi islam dibawah kepemimpinan seorang khalifah dalam sistem pemerintahan islam membuktikan bahwa rakyat sejahtera dan jauh dari kemiskinan. Bahkan hampir-hampir tidak ditemukan orang-orang yang berhak menerima jakat. Diantaranya pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada tahun pertama umar mengirim muadz untuk memungut jakat diyaman dimasa pemerintahannya. dan pada tahun kedua setelah itu , Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Dan pada tahun ketiga, Muadz berkata: “Aku tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang aku pungut.” Riwayat di atas menunjukkan kesuksesan Umar dalam memerintah, khususnya dalam bidang ekonomi.
Bukti sejarah berikutnya adalah khalifah Umar bin Abdul Azis dimasa pemerintahannya saking sejahteranya hingga tidak ditemukan orang miskin yang berhak menerima jakat. khalifah Umar bin Abdul Aziz, Beliau adalah seorang manusia biasa, bukan nabi maupun rasul, tetapi degan sistem pemerintahan islam maka beliau bisa menerapkan Ekonomi islam secara menyeluruh. Ditambah ia mewarisi sebuah negara yang tidak sempurna dan bahkan dalam beberapa hal jauh dari Islam akibat penyelewengan yang dilakukan Khalifah bani ummayah sebelumnya. Dan kekuasaannya itu setara degan 39 negara hanya dalam waktu 29 bulan bisa menciptakan 0 penerima zakat. Berikut adalah riwayat yang membuktikan kegemilangan sistem ekonomi islam dalam sistem pemerintahan islam :
"Ibnu Abdil Hakam dalam kitabnya Sirah Umar bin Abdul Aziz hal. 59 meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata,”Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.” (Al-Qaradhawi, 1995).".
Abu Ubaid dalam Al-Amwal hal. 256 mengisahkan, Khalifah Umar Abdul mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di propinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata,”Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka tetapi di Baitul Mal (kas negara) masih terdapat banyak uang.” Umar memerintahkan,”Carilah orang yang dililit utang tapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya.” Abdul Hamid kembali menyurati Umar,”Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang.” Umar memerintahkan lagi, “Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya.” Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar,”Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah tetapi di Baitul Mal ternyata masih juga banyak uang.” Akhirnya, Umar memberi pengarahan,”Carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih.” (Al-Qaradhawi, 1995).
Kejayaan Ekonomi Islam di era Umar bin Abdul Aziz bisa tercipta bukan karena sistem ekonomi saja yang islami. Melainkan karena beliau menegakkan syariah dengan tegas dan menyeluruh dalam kekhalifahannya. Ekonomi Islam hanya akan mungkin berhasil jika diterapkan dalam masyarakat yang menerapkan Islam secara menyeluruh (kaffah), baik di bidang ekonomi itu sendiri maupun di bidang-bidang lainnya seperti politik, sosial, pendidikan, budaya, dan lain-lain (Al-Qaradhawi, 1995). Maka apabila kita menginginkan negeri kita sejahtera maka tidak ada jalan lain selain kembali kepada sistem ekonomi islam dengan sistem pemerintahan islam. Wallahu a'lam bissyawabb..
Post a Comment