ATASI STUNTING KERJASAMA DENGAN ASING?

OLEH  :  UMMU ALVIN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng sejumlah mitra swasta dan asing untuk memperkuat penanganan penurunan prevalensi stunting.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh BKKBN bersama Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), Yayasan Bakti Barito, dan PT Bank Central Asia Tbk serta Amerika Serikat, melalui United States Agency for International Development (USAID).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, menuturkan kolaborasi berupa peningkatan edukasi masyarakat dan sebuah implementasi berupa program gizi yang terintegrasi untuk mengatasi stunting melalui penerapan intervensi gizi berbasis bukti, untuk memperkuat layanan gizi melalui sistem kesehatan dari tingkat nasional hingga lokal.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan angka stunting, berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui intervensi sensitif yang berkaitan dengan lingkungan layak huni dan sanitasi atau air bersih, serta intervensi spesifik yang berhubungan dengan nutrisi anak dan ibu hamil.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menggalang kerja sama dengan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) untuk upaya pencegahan stunting. Kerja sama itu diwujudkan dengan kegiatan bertajuk "Gerakan Makan Telur Bersama" yang diadakan di Lapangan Desa Kebumen, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad (25/9/2022).

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, ST, MT mengatakan gerakan makan telur bersama dilakukan karena telur merupakan salah satu sumber protein yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat, sehari harus bisa mengkonsumsi sebutir telur.(republika.co.id).

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan  negara agraris yang subur dan begitu melimpah sumber pangan. Hamparan sawah, hutan dan pegunungan amatlah mudah menghasilkan bahan pangan. Sayangnya, harga kebutuhan pangan sering tidak stabil, bahkan tak jarang terjadi kelangkaan bahan pangan.Tak seharusnya negeri dengan lahan pertanian yang luas dan kaya akan sumber pangan, di satu sisi masih terdapat rakyat yang kelaparan dan stunting.

Inilah adalah bukti adanya salah tata kelola akibat penerapan sistem kapitalisme di negeri ini. Sistem ekonomi kapitalisme menjadikan jurang pemisah yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin. Sistem politik yang lemah menjadikan negara tak memiliki nilai di mata negara-negara lain.

Bobroknya kondisi ekonomi dan politik di negeri ini jelas berdampak terhadap melambungnya harga barang dan jasa. Buruknya kondisi kesehatan rakyat, minimnya lapangan kerja dan rendahnya upah karyawan, semakin mencekik rakyat. Tak sedikit rakyat dilanda kemiskinan, tak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan tak memiliki pendapatan.Wajarlah bila berpengaruh terhadap kondisi kesehatan hingga terjadinya gizi buruk dan stunting.

Seharusnya menjamin ketersediaan pangan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat adalah tugas negara sepenuhnya. Bukan malah melakukan kerja sama dengan swasta ataupun asing.Penerapan sistem kapitalisme menjadikan negara hanya sebagai regulator. Penguasa bukan sebagai penanggung jawab atas rakyat, tapi hanya menyejahterakan elite penguasa. Sedangkan, sebagian besar rakyat tak terjamin kesejahteraannya.

Dalam Islam kebutuhan pangan rakyat adalah tanggung jawab utama negara. Negara wajib menjamin ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan, pendidikan, bahkan keamanan rakyatnya. Ketika terjadi kelangkaan pangan ataupun wabah penyakit, maka negara akan berupaya maksimal menerapkan kebijakan yang tepat tanpa bekerjasama dengan pihak asing. Pasalnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap posisi negara Islam di mata dunia.

Ketidakmampuan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya akan terlihat bahwa negara tersebut lemah atau tidak memiliki kekuatan di mata dunia. Sementara, sepanjang sejarah, Islam terbukti mampu memberikan pelayanan terbaik bagi umat. Adanya jaminan ketersediaan pangan oleh negara karena penerapan politik dan ekonomi Islam mampu menjadikan Islam sebagai negara adidaya.Negara Islam tak akan melakukan kerja sama dengan negara asing terkait hal-hal yang berpotensi mengancam keselamatan umat dan negara (seperti kerja sama dalam bidang pangan dan kesehatan).

Sistem Islam akan memangkas jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Orang kaya akan diwajibkan membayar zakat mal. Sedangkan orang miskin akan mendapatkan bantuan dari orang kaya. Negara akan memberikan fasilitas yang sama terhadap orang kaya ataupun orang miskin,sebab kemuliaan manusia tak diukur dari kekayaan yang dimilikinya. Akan tetapi, dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan.

Ketakwaan individu akan berpengaruh terhadap kualitas individu dalam mengatur negara.Pemimpin  yang bertakwa akan benar-benar menjalankan amanah dengan baik, negara pun akan menerapkan kebijakan di segala bidang yang tak mendzalimi rakyat, karena bersumber dari Al Qur’an, sunah, ijma’, qiyas dan hasil ijtihad pemimpin ataupun ulama yang begitu memahami kondisi umat secara menyeluruh.

Wallahu a'lam bish shawwab.