By : Zahrul Hayati
Pemerintah telah mengambil kebijakan pahit dan zalim untuk rakyatnya. Dalam pidatonya Presiden RI Joko Widodo mengisyaratkan akan menaikkan kembali harga sejumlah BBM, termasuk Pertalite. Padahal belum lama pemerintah menaikkan harga sejumlah BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Solar Dex. Pemerintah beralasan subsidi BBM sebesar Rp 502 Triliun sudah membebani APBN.
BBM RESMI DI NAIK KAN.
Akhirnya di tengah ragam kesulitan yang diderita rakyat,
Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu (03/09/2022) pukul 14.30 WIB. Harga BBM jenis Pertalite naik dari Rp 7,659/ liter menjadi Rp 10.000/ liter. Lalu, harga BBM jenis solar dari Rp 5.150/liter menjadi Rp 6.800/ liter, dan BBM jenis Pertamax yang naik dari Rp 12.500/liter menjadi Rp 14.500/ liter.
BBM Milik Rakyat, Bukan Milik Pemerintah.
Menaikkan harga BBM tentu teramat zalim.
Kenaikan harga BBM jelas akan berdampak besar, korbannya seluruh masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Daya beli masyarakat bisa turun hingga memicu inflasi, sebagai mana pernah terjadi pada 1998 dan 2004, krisis melanda.
Pemerintah mengatakan terpaksa mengambil kebijakan menaikkan BBM karena APBN sudah terlalu berat menanggung biaya subsidi yang konon mencapai Rp 502.4 triliun. Bahkan Menkeu Sri Mulyani berkelakar APBN akan terbebani subsidi BBM hingga Rp 600 triliun jika harga minyak mentah dunia masih tinggi.
Subsidi Membebani APBN?
Ekonom senior, Rizal Ramli, mengungkapkan adalah satu cara agar pemerintah tidak perlu menaikkan BBM, yaitu menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Mantan Menteri Ekuin Kwik Kian Gie juga pernah mengatakan tidak paham dengan istilah "subsidi BBM" ini. Menurutnya sebagai produsen minyak, Indonesia tidak perlu memberikan istilah subsidi bagi barang miliknya sendiri. Bahkan, ketika kita menjadi net importir, tetap saja kita punya porsi minyak hasil perut bumi Pertiwi. (Warta Ekonomi, 06/09/2022).
Berbicara subsidi, jika kita kaitkan dengan subsidi dari pemerintah, tampak sangat berbeda perlakuan antara subsidi BBM dan anggaran lainnya. Pemerintah mengaku terbebani menyubsidi BBM untuk rakyat, tetapi tidak pernah merasa terbebani membiayai proyek IKN dan Kereta Cepat yang terus membengkak dan tambal sulam.
Pembangunan IKN sendiri ditargetkan memiliki anggaran sebesar Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN menanggung sekitar 20 % atau Rp 89.4 triliun. Lalu ada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang juga didanai APBN sebesar Rp 4.3 triliun. Selain itu, kenaikan anggaran Mahkamah konstitusi pada 2023 yang naik tiga kali lipat dari Rp 344 miliar menjadi Rp 1.2 triliun tentu menambah luka dan derita rakyat.
Hal ini jelas mengindikasikan bahwa tidak ada political will pemerintah dalam memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya. Apa gunanya BLT senilai Rp 24.17 triliun apabila harga BBM tetap naik?
BLT Rp 150 ribu/ bulan tidak akan sebanding berbagai kenaikan BBM yang akan rakyat hadapi beberapa tahun mendatang, inilah dampak jangka panjang yang membuat kesejahteraan rakyat makin jauh panggang dari api. Angka kemiskinan didepan mata, masyarakat pun resah gelisah, kriminalitas makin masif, wong cilik sengsara akibatnya.
Ketika harga minyak goreng naik 100%, apakah gaji-gaji karyawan perusahaan minyak goreng naik 100%?
Ketika barang-barang produksi pabrik naik 30%, apakah karyawan karyawati gajinya naik 30%?
Sungguh, ketika harga-harga barang naik meroket, pertanyaan besarnya: apakah karyawan, pegawai, buruh yang bekerja memproduksi barang /jasa tersebut naik gajinya sesuai kenaikan harga?
Lantas siapa sih yang menikmati semua kenaikan harga ini?
Bantuan yang disiapkan pemerintah ada, namun diberikan secara selektif, bukan untuk seluruh rakyat. Dalam kasus BBM, pencabutan dana subsidi BBM sebesar Rp 502 triliun akan di ganti dengan tambahan bantalan sosial menjadi Rp 24,17 triliun untuk 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat. Pemerintah tutup mata bahwa dampak kenaikan tarif BBM dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Tidak aneh jika rakyat sering mendengar pernyataan politisi dan pejabat negara yang meminta rakyat untuk berjuang sendiri. Ketika harga minyak goreng meroket dan langkah di pasaran, rakyat dianjurkan mengurangi memasak dengan cara menggoreng tapi direbus saja. Ketika harga cabe naik, rakyat diminta untuk berkebun cabe dihalaman rumah. Ketika harga beras naik, ada seruan agar rakyat miskin melakukan diet, jangan banyak makan. Ketika harga telur naik, rakyat diminta diam juga jangan meributkannya.
Pemerintah tidak kreatif, selalu mencari cara yang gampang yaitu "nambah utang" dan menaikkan harga-harga yang bikin susah rakyat dan menambah beban rakyat. Negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia malah menaikkannya.
Dampak Panjang Kenaikan Harga BBM.
Carut marut ekonomi melemah nyungsep collaps. Harga kebutuhan pokok masyarakat meroket tinggi. Angka kemiskinan mendominasi negeri ini, pengangguran dimana-mana, kriminalitas makin tak terkendali. Penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Inilah buah dari sistem Kapitalis Sekuler Liberal yang menzalimi rakyatnya.
"Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu ia membuat susah umatku, maka susahkan lah dia. Dan siapa yang mengurusi urusan umatku, lalu ia sayang pada umatku maka sayangilah ia." (HR. Muslim, no 1828).
Kenaikan BBM ini adalah untuk liberalisasi energi yang dikuasai cukong-cukong kapitalisme yang sudah menjarah di Indonesia. Maka hal ini dapat dihilangkan dengan mengganti sistem zalim menjadi sistem shahih yaitu dengan menjadikan Islam sebagai aturan dalam negara. Dalam sistem kapitalis Demokrasi kufur, negara hanya berfungsi sebagai regulator. Sedangkan dalam sistem Islam, negara berfungsi sebagai pelayan masyarakat.
Memenuhi Seruan.
Hal ini semata-mata untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya agar tetap lantang menyuarakan kebenaran dihadapan kemungkaran. "Sebagai mana hadis riwayat Muslim, "Siapa yang melihat kemungkaran diantara kalian, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah mengubah dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemah iman.
Teruslah berteriak menyuarakan kebenaran. "Tidak ada yang sia-sia dihadapan Allah, meskipun tuntutan mu tidak bersambut. Setiap seruan kebenaran, semoga menjadi opini yang makin membesar dan menggemah ditengah umat. Membuat umat makin sadar rezim dalam sistem kapitalisme hari ini bukan habitat yang layak bagi umat mulia. Umat mulia hanya layak hidup dalam sistem mulia, Islam Kaffah.
Wallahu a'lam bis showaab.
No comments:
Post a Comment