Teror KKB, Pemerintah Gagal Tangani Separasitis

Oleh : NuI

Mahasiswi Universitas Khairun Ternate

Papua kembali rusuh, kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali berulah. Kali ini KKB melakukan kekerasan terhadap warga di Kampung Nogoliat, Distrik kenyam, Kabupaten Nduga pada Sabtu (16/07/2022). Akibat dari serangn tersebut, sebanyak 10 orang dilaporkan tewas dan 2 orang luka-luka. Serangan tersebut diduga melebar dan menyasar ke masyarakat pendatang atau bukan orang asli Papua (OAP). Padahal, aktivitas masyarakat pendatang hanya sebatas bermukim dan mencari nafkah di Papua. 

Teror yang dilakukan KKB ini bukanlah yang pertama, pada tahun 2015 KKB menyerang anggota Brimob, yang menewaskan 1 anggota Brimom, bahkan mereka juga merampas senjata laras panjang milik Brimob. Pada tahun 2017 KKB kembali meneror warga di kawasan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Mereka melakukan perampasan hingga penembakan. Kemudian pada tahun 2020 KKB semakin bringas mereka secara intens melakukan penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil, mereka juga melakukan pembakaran kios milik warga, sejumlah alat berat, dan kantor Desa setempat. Berbagai ancaman dan penganiayaan sering dialami warga akibat dari aksi teror KKB. Bukan hanya membunuh, KKB juga kerap mengintimidasi pejabat Pemda setempat untuk mendapatkan uang. Di tahun 2021 tepatnya pada 30 Januari KKB juga membunuh seorang warga sipil di sekitar perbatasan Distrik Sugapa yang dituduh sebagai mata-mata TNI/Polri. Juga pada Februari 2021 KKB kembali memusatkan pistolnya ke arah warga sipil pendatang asal Makasar dengan jarak 2 meter. Dan teror KBB ini masih terus berlangsung hingga tahun 2022 ini. 

Dari sejumlah fakta yang telah dipaparkan diatas  semakin meyakinkan bahwa keberadaan KKB seharusnya bukan lagi dianggap sebagai kelompok kriminal, tindakan KKB yang jelas-jelas meresahkan dan melakukan aksi teror seharusnya sudah masuk kategori kelompok teroris. 

Terkait dengan ulah KKB kali ini, pengamat intelejen dan terorisme, Stanislaus Riyanta, mengatakan kekerasan yang dilakukan KKB sudah melanggar Hak Assasi Manusia (HAM). Menurut Stanislaus, TNI Polri perlu tegas kepada KKB demi melindungi hak masyarakat (kompas,16/07/2022). Stanislaus pun meminta Komnas HAM perlu menyuarakan isu ini, mengingat masyarakat telah menjadi korban kebiadaban kelompok bersenjata yang anti NKRI. Stanislaus menyebut, motif KKB adalah bentuk perlawanan terhadap NKRI. 

Keberadaan KKB ini tidak hanya sebatas eksistensi, tetapi mereka memang menganggap negara dan masyarakat yang pro terhadap NKRI adalah musuh. Selain itu, tindakan mereka pun sudah sangat brutal. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Papua sangat kaya akan sumber daya alam, ini merupakan motif yang sangat gamblang di balik konflik Indonesia dengan KKB. AS di tengah ancaman resi globalnya dan atas pengamanan Australia, tentu tidak ingin kehilangan pengaruh atas Papua. Tidak heran, berbagai konflik di Papua terjadi berulang kali, bahkan terkesan seperti “dipelihara”. Tindakan separatis KKB pun ibarat mendapat restu demi langgengnya hegemoni AS di Papua. Tidak jarang, pemerintah Indonesia pun seperti menyangkal tindakan separatis KKB ini. Padahal, korban jiwa seringkali berasal dari pihak TNI Polri yang tidak lain merupakan wakil negara di kawasan konflik. Akibatnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat pun patut diragukan. 

Melihat semua ini, sudah jelas sekali keberadaan separatis KKB merupakan PR besar bagi pemerintah perihal dengan jaminan keamana di Papua. Karena bagaimananpun, jaminan keamanan adalah harga mati bagi kedaulatan suatu negara. Satu-satunya langkah tepat bagi pemerintah untuk mengatasi KKB adalah dengan memberantasnya. Seharusnya serangan berulang yang dilakukan KKB kepada masyarakat sipil dan aparat semestinya menampar pemerintah agar berani bertindak tegas. 

KKB adalah teroris sesungguhnya di negri ini, tindakan mereka bahkan telah menampilkan separasitisme. KKB merupakan alarm keras akan adanya pemberontak yang mengancam kedaulatan  negara ini. Sudah selayaknya Indonesia mandiri memutuskan kebijakan politik di Papua tanpa intervensi dan provokasi pihak lain ataupun negara adidaya yang berkepentingan dengan negara kapitalis. 

Status Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia harus menjadi identitas terdepan sebagai warna kepemimpinan politik. Apalagi untuk menghadapi beragam konflik dengan pihak lain seperti pemberontak, terkhusus jika mereka memiliki afiliasi dengan pihak asing. Dengan demikian, sudah sepantasnya penumpasan kelompok separatis KKB pun berpijak pada sistem Islam. Dalam Islam, penanggulangan KKB adalah dengan tindakan militer. Ini karena KKB telah mengangkat senjata dan bertahan di suatu tempat tertentu, serta memiliki kekuatan militer tertentu yang melawan negara. 

Islam memiliki mekanisme dalam menangani separatis yang paling utama dilakukan adalah menjaga persatuan dan kesatuan, dalam islam sendiri memisahkan diri dari negara merupakan keharaman sitiap pelaku bughat (makar) diberi sanksi dengan diperangi. Arti diperangi disini adalah men-ta’dib (memberi pelajaran) mereka. Tanpa membunuh nyawa agar mereka kembali bersatu dalam negara. Itulah diantara mekanisme dan penanganan terhadap kelompok separatis. Hal ini tidak akan berjalan jika tidak ada nyali dan keberanian dari negara, negara membutuhkan sentuhan kekuatan ideologi yang mampu memberi keberanian dan ketegasan kelompok separatis. Sikap kesatria hanya mampu diwujudkan negara dengan basis ideologi sahih, sebuah ideologi yang mampu melawan praktik-praktik kapitalisasi SDA serta kebijakan neoliberal yaitu dengan diterapkannya sistem Islam dalam kehidupan.