Oleh Susci U
(Anggota Komunitas Sahabat Hijrah Banggai Laut Sulteng)
Publik kembali dihebohkan dengan sejumlah Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikabarkan gulung tikar akibat mengalami pailit yang cukup besar. Sehingga tak mampu menopang kuatnya tekanan eksternal.
Salah satu perusahaan PANN yang masuk dalam daftar BUMN banyak menanggung kerugian. BUMN yang bergerak di bidang multifinance untuk perkapalan ini memiliki beban utang sejak 1994 tanpa memperoleh pemasukan. (suara.com, 20/07/2022)
Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU Kepailitan, bahwa perusahaan dikatakan pailit ketika debitur (pemilik utang) memiliki dua atau lebih kreditur (pemberi utang), tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (arti pailit). Sebagimana yang terjadi pada PT Istaka Karya yang dinyatakan pailit, akibat terlilit utang sebesar Rp1,08 triliun.
Senada dengan ini, PT Pertamina (Persero) juga mencatatkan utang sebesar Rp600 triliun. Selain itu, di tahun 2021 Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinyatakan mengalami masalah utang. Nilai utang PLN pernah menyentuh angka Rp500 triliun.
Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia juga masih menjadi sorotan hingga saat ini. BUMN yang bergerak di sektor layanan penerbangan ini, masih memiliki total utang yang terdaftar dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) mencapai Rp142 triliun.
Dengan melihat fakta-fakta kondisi usaha Plat Merah atau BUMN begitu memprihatinkan. Upaya dan kerja keras dalam menjalankan dan meningkatkan badan usaha harus mandek karena mengalami pailit. Padahal secara fungsional, BUMN menjadi sumber pemasukan negara yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Jika sejumlah BUMN mengalami gulung tikar, maka akan mengancam proses pelayanan terhadap masyarakat, sumber pendapatan negara akan mengalami penurunan.
Segala macam usaha yang dilakukan jika konsep dan metodenya belum tertata benar maka akan menimbulkan kerugian. Bisa dikatakan bahwa usaha Plat Merah atau BUMN tengah mengalami kesalahan dalam mengelola.
Secara fakta, badan usaha milik negara menjadi momok yang paling dibutuhkan para korporasi dalam mengambil keuntungan di dalamnya. Mirisnya, usaha plat merah atau BUMN banyak dimasuki para pemilik modal. Keterlibatan para pemilik modal akan mengalihfungsikan negara sebagai fasilitator dan operator dalam mengelola dan mengontrol BUMN. Sehingga, utang kepada para pemilik modal dianggap sebagai upaya yang dilakukan untuk menjalankan operasional badan usaha dengan tujuan meningkatkan keuntungan.
Hanya saja, hutang akan menjadi potensi kerugian jika BUMN terus menerus melakukan peminjaman. Sebab dengan mudah mengalami kelilitan apa maksudnya hutang dengan nominal yang cukup besar.
Dengan melihat potensi tersebut, negara harus mampu mengelola usaha Plat Merah atau BUMN secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dalam pemberian utang. Negara pula harus membatasi keterlibatan para korporasi dan pemilik modal dalam bantuan pengelolaan BUMN.
Peranan utang tidak bisa dilepaskan dari paradigma penerapan kapitalisme sekularisme. Sistem yang memberikan peluang liberal bagi para korporasi maupun pemilik modal dalam menjangkau bagian pengelolaan negara. Kapitalisme sekularisme menjadi senjata mematikan bagi para korporasi dalam mencapai keuntungan. kerjasama yang dibalut
Kepentingan, menjadi ciri khas ekonomi kapitalistik.
BUMN Dalam Pandangan Islam
Dalam Islam, badan usaha milik negara akan dikelola secara mandiri oleh negara. Islam dengan struktur pemerintahannya mampu menjadi fasilitator, regulator bahkan operator dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara. Islam memahami betul bahwa pengelolaan SDM adalah jembatan dalam menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. BUMN menjadi bentuk ikhtiar negara dalam meningkatkan perekonomian. Sehingga, BUMN akan diperhatikan negara karena pemanfaatannya yang sangat penting bagi keberlangsungan kebutuhan negara dan masyarakat.
Islam tidak akan menjadikan utang sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan badan usaha milik negara. Islam akan memanfaatkan SDA yang dimiliki sebagai potensi yang mampu meningkatkan berbagai macam kebutuhan yang diinginkan dalam pengelolaan atau peningkatan BUMN. Islam pula akan menciptakan para pekerja yang terlibat langsung dalam mengelola badan usaha milik negara (BUMN) yang kompetitif, berkualitas dan berakidah kokoh. Mereka akan hadir sebagai SDM yang amanah dan bertanggung jawb. Mereka akan dihiasi sikap zuhud dan memiliki sifat politik ria'ayah yang jiwanya terdapat sikap ikhlas dalam mengurusi urusan umat.
Inilah gambaran Islam dalam mengelola BUMN yang hasilnya nanti akan dialokasikan demi tercapainya kebutuhan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya umat sadar bahwa hanya Islamlah yang memiliki solusi alternatif dalam menyelesaikan segala macam problematika kehidupan.
Waalahua'lam bishshawab
No comments:
Post a Comment