Oleh Neneng Sriwidianti
Pengasuh Majelis Taklim
Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mudik Lebaran 2022, rakyat menyambutnya dengan suka cita. Maklum, selama pandemi Covid-19, mereka dilarang untuk mudik ke kampung halamannya. Semestinya, pemerintah sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika kebijakan mudik itu dikeluarkan, mulai dari persiapan fasilitas sarana dan prasarana, antisipasi kemacetan serta kecelakaan lalu lintas. Anehnya, ini tidak dilakukan oleh pemerintah dengan maksimal. Padahal, para pemangku kebijakan telah memprediksi mudik Lebaran 2022 akan membludak (sekitar 79 juta orang).
Jasa Marga menginfokan ada 1,7 juta kendaraan meninggalkan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi menuju tiga arah yaitu timur (trans Jawa dan Bandung), barat (Merak) dan selatan (Puncak). Angka ini naik 9,5 persen dibandingkan jumlah kendaraan saat lebaran 2019, atau sebelum pandemi Covid-19. Menurut Corporate Communication and Community Development Group Head, Jasa Marga, Dwimawan Hera, jika dibandingkan dengan lalu lintas normal pada periode November 2021 yang merupakan lalu lintas tertinggi saat pandemi, 1,7 juta kendaraan yang melintas di periode mudik tahun ini naik 18,6 %. (dw.com/id, 03/05/2022)
Bukan hanya tidak siapnya pemerintah mengantipasi arus mudik yang membludak, kecelakaan pun masih menempati angka yang tinggi di mudik labaran tahun ini. Polri mencatat ada 2.945 kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik Lebaran tahun 2022. Nyawa rakyat melayang akibat abainya pemerintah dalam mengurus rakyatnya.
Kemacetan pun masih menjadi primadona di negeri ini. Padahal, di mana-mana sudah dibangun fasilitas tol yang sangat banyak dan rakyat membayar dengan harga mahal, tetapi sampai detik ini, tidak bisa mengurai kemacetan yang terjadi. Walaupun hal itu dibantah oleh Kementrian Perhubungan yang mengatakan bahwa macet mudik dan balik itu pasti akan terjadi karena kemampuan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah terbatas, sehingga tidak bisa mengakomodasi saat volume kendaraan terlalu tinggi. Ada saja alasan pemerintah untuk menghindar dari kewajibannya, padahal mudik Lebaran bukan hanya tahun ini saja. Semestinya, pemerintah mengambil pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya.
Ironisnya lagi, mudik Lebaran 2022, dijadikan sasaran empuk bagi orang-orang yang punya kepentingan untuk dieksploitasi sebagai ajang kampanye berbagai hal baik ekonomi hingga politik. Pihak yang diuntungkan adalah segelintir orang bukan rakyat. Seperti yang terjadi di Medan, Sumatra Utara. Menantu Presiden Jokowi (Bobby Nasution) dan wakilnya, Aulia Rachman, menyelenggarakan program Mudik Bersama Pemkot Medan dengan membagikan kaus dengan logo Pemkot Medan dan logo Bank Sumut. Walaupun, Bobby mengelak, program tersebut tidak ada udang di balik batu, tidak ada kepentingan apapun.
Fenomena ini terjadi akibat negara diatur oleh sistem kapitalistik sekuler. Penguasa berhitung untung rugi dalam mengurus rakyatnya. Seperti yang dikatakan oleh Sugihardjo, Sekretaris Jendral Kementrian Perhubungan bahwa sarana dan prasarana transportasi tidak didesain untuk menghadapi arus puncak mudik. Karena pembangunannya membutuhkan dana yang sangat besar dan kalau sudah tidak Lebaran bisa mubazir. Miris, padahal hak rakyat untuk dilayani bukan malah sebaliknya dieksploitasi.
Eksploitasi juga terjadi dengan adanya kenaikan ongkos mudik. Modal transportasi darat, bus, naik 300%, pesawat lebih dari 100%. Harga tiket melangit ini direstui oleh pemerintah sebagai konsekuensi logis keberpihakannya pada korporasi. Teganya penguasa hari ini, padahal rakyat sedang dilanda kesusahan dengan naiknya berbagai bahan makanan pokok.
Berbeda dalam Islam. Negara wajib melayani semua kebutuhan rakyat, termasuk transportasi. Negara dan seorang pemimpin dalam Islam wajib menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk transportasi sehari-hari, dan ramah di kantong bukan hanya di momen mudik saja, tetapi sepanjang masa kapan pun rakyat bisa menikmatinya.
Negara (khilafah) akan menyediakan fasilitas transportasi yang memadai agar bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas karena nyawa rakyat lebih utama dan menjadi tanggung jawab pemimpin.
"Imam/khalifah/kepala negara adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas pengurusan rakyatnya." (HR Bukhari)
Oleh karena itu, hanya sistem pemerintahan Islam (khilafah) yang akan memberikan jaminan pelayanan transportasi yang aman dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, rakyat tidak akan dieksploitasi akan tetapi dilayani. Saatnya, kita tinggalkan sistem kapitalisme sekarang juga yang terbukti gagal memberikan kenyamanan dalam bertransportasi.
Wallahu a'lam bishshawab
No comments:
Post a Comment