Korupsi dan Politik Dinasti Buah Demokrasi

Oleh : Helmy

Politik dinasti atau dinasti politik seakan menjadi resep warisan dalam sistem demokrasi, pun disisi lain tak jarang yang kita jumpai para pejabat terjerat korupsi yang berada diparpol yang sama mereka geluti. Dan hal ini telah membukakan tirai perpolitikan sistem demokrasi telah gagal mencetak kader-kader parpol yang berintegritas dan bersih dari yang namanya tikus-tikus berdasi.

Seperti dilansir dari tirto.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, tim penindakan komisi antirasuah menangkap Bupati Bogor Ade Yasin. “Benar, tadi malam sampai Rabu (27/4/2022) pagi, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta.

Selain Ade Yasin, tim penindakan KPK juga menangkap sejumlah orang. Salah satunya adalah pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Hal ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. KPK pun tengah melakukan pendalaman dan pemeriksaan setelah penangkapan tersebut.

Hingga Rabu malam pukul 21.20 WIB, KPK belum mengumumkan kronologi dan posisi kasus yang menjerat adik eks Bupati Bogor sekaligus mantan napi korupsi Rahmat Yasin itu. Lagi-Lagi Dinasti politik, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko menilai, penangkapan Ade Yasin mengingatkan tentang korupsi yang berkaitan dengan dinasti politik di Indonesia. Ia menilai, dinasti politik berkorelasi dengan biaya kontestasi politik sehingga mengarah pada tindakan koruptif. “Sekali lagi menegaskan bahwa dinasti politik yang dibangun dari biaya kontestasi politik yang mahal hanya melahirkan pimpinan daerah yang korup," kata Wawan kepada reporter Tirto.

Kasus dinasti politik yang akhirnya membuat kepala daerah masuk bui bukan hanya kasus Ade Yasin dan Rahmat Yasin di Bogor. Di Provinsi Banten, ada Ratu Atut Chosiyah (eks gubernur) bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Atut dan Wawan tersandung kasus korupsi alkes dan akhirnya dipenjara.

Contoh lainnya adalah kasus Wali Kota Cimahi 2012-2017, Atty Suharti yang juga menyeret suaminya, Itoc Tochija. Suami-istri ini tersandung kasus korupsi pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017.

Dalam sistem demokrasi kapitalis. Ketika mereka meraih kekuasaan dan sudah berhasil menduduki kursi jabatan, maka kepentingan kekuasaan telah mendominasi mereka, bukan lagi memikirkan apa tujuan kekuasaan yang sedang ia pimpin di bawahnya. Kemudian setelah berperan pada kekuasaan tersebut, maka tentu dalam dunia perpolitikan dalam sistem pemerintahan demokrasi adanya dinasti politik. Yang dimana kekuasaan itu akan dicicipi secara turun temurun, seperti yang memiliki hubungan kekeluargaan, istri, anak dan lain sebagainya. Menjadi jalan bagi mereka untuk Kemudian mempertahankan kekuasaaan.

Akhirnya, mereka pun menggunakan kekuasaannya untuk meraup keuntungan agar bisa mengembalikan dana yang telah dikucurkan oleh para pemesan kekuasaan. Yakni, para pemilik modal. Bukan hanya berupa dana namun kebijakan atau aturan yang akan diterapkan jualah yang akan menjadi pesanan bagi para pemilik modal, kepada pemegang kekuasaan sebagai balasan terima kasihnya.

Maka disitu lahirlah para tikus-tikus berdasi yang menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya melalui jabatannya agar dana, waktu ajang perpolitikan bisa dilunasi.

Sehingga dengan melakukan korupsi, jalan buntu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan fulus pun tak menjadi persoalan bagi mereka. Asal, duit bisa mereka dapati dan hutang bisa dilunasi.

Bahkan, banyak para tikus-tikus berdasi yang telah mengambil hak rakyat demi kepentingan pribadi. Pun, tak menjadi persoalan dalam sistem demokrasi jika mantan narapidana yang dulunya telah mencuri hak rakyat alias korupsi ikut bergelut menduduk sebuah jabatan pun tak menjadi masalah.

Bobroknya sistem demokrasi kapitalis. Menggunakan kekuasaan untuk meraup keuntungan, slogan yang selalu digaungkan oleh mereka yakni demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun nyatanya, itu hanyalah sebuah kiasan yang menjadi profil bagi demokrasi untuk memalak rakyat secara halus.

Semestinya, berbagai fenomena yang tengah terjadi dan bahkan rakyat bisa melihat dengan mata kepalanya. Bahwa, sistem demokrasi ini tak akan bisa diharapkan. Bagaimana mungkin dari rahim yang bobrok akan melahirkan sistem pemerintahan yang bersih dan baik jika kekuasaan atau kepemimpinannya diperoleh dari cara-cara yang kotor serta orang-orang yang bergelut di dalamnya pun tak berkompeten, berkualitas. Wajar akan menghasilkan para praktik kolusi, nepotisme dan korupsi dalam sistem demokrasi.

Berbeda halnya dengan Islam yang menegaskan bahwa kepemimpinan adalah merupakan sebuah amanah. Yang harus siap menerima konsekuensi akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir nanti, Ma'qil Bin Yasar ra.berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, " Tidaklah, seorang hamba pun yang telah diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya. Yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga baginya".( Muttafaq Alaih).

Dan arti dari kepemimpinan inilah yang membuat kepemimpinan atau kekuasaan dalam Islam itu menjadi hal yang tak di inginkan, apatahlagi menjadikan target untuk memburu kekuasaan atas dasar kepentingan. Bahkan mereka saat ditawari kekuasaan merasa takut dan menangis lantaran berat pertanggungjawabannya. Sebab mereka diangkat sebagai pemimpin adalah untuk mengurusi urusan seluruh kepentingan umat bukan kepentingan pribadi. Maka apabila disaat ia memimpin membuat rakyatnya sengsara, menipu rakyatnya, maka haram baginya mencium bau surga. Mencium bau surga saja tak bisa apatahlagi memasukinya. Maka itulah yang menjadikan kepemimpinan mereka takut, disebabkan pertanggungjawabannya diakhirat nanti itu berat.

Maka dengan kembali kepada Islam, Mengangkat seorang Khalifah yang menerapkan sistem Islam dalam sebuah Institusi yang bernama Khilafah lah yang akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang beriman, jujur, bersih dan bertakwa.

Wallahualam Bishawab.