Oleh Nur Fitriyah Asri
Penulis Ideologi Bela Islam Akademi Menulis Kreatif
Setahun lebih Indonesia terkungkung virus Corona sejak pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020. Setelah Hari Raya Idul Fitri Covid-19 mengalami lonjakan. Bukannya melandai seperti negara lain, bahkan ada yang berhasil zero (nol). Mengapa di Indonesia justru akhir-akhir ini mengalami lonjakan yang begitu pesat? Apa kebijakannya salah, ketat untuk rakyat, tapi longgar buat tenaga kerja asing (TKA) atau ada konspirasi (persekongkolan)?
Berdasarkan hasil penilaian dengan indikator yang ditentukan WHO, terdapat 45 kabupaten dan kota, 6 propinsi di Pulau Jawa dan Bali yang memiliki nilai empat, artinya memerlukan penanganan lebih lanjut dan harus ada treatment khusus. (liputan6.com, 1/7/2021)
Presiden Jokowi mengatakan, penanganan Covid-19 merupakan kunci dari pemulihan ekonomi. "Kunci untuk urusan ekonomi yang kita hadapi adalah bagaimana Covid-19 ini dikurangi, ditekan, agar hilang dari negeri ini. Oleh sebab itu, perlu kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan itu berlaku 3-20 Juli 2021. Hanya khusus di Jawa dan Bali. Seperti disiarkan langsung dalam akun Youtube Sekretariat Presiden (1/7/2021).
Selanjutnya, sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Presiden Jokowi kembali menunjuk Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan yang dinilai pernah berhasil. Padahal faktanya Covid-19 tidak mau enyah dari negara ini.
Justru sebaliknya, Covid-19 mutasi melahirkan varian baru. Dikenal varian Alpha (B117) berasal dari Inggris. varian Beta (B1351) berasal Afrika Selatan. Varian Delta (B1617.2) dari India. Varian Delta inilah yang mendominasi di Indonesia saat ini. Memiliki mutasi yang gampang cepat menular, menyebabkan gejala yang lebih parah dan tidak terpengaruh oleh sistem imun tubuh (antibodi). Dari catatan Kementerian Kesehatan per (6/7/2021) ada 436 kasus varian Delta di Indonesia. (kompas.com, 8/7/2021)
Indonesia Kebobolan Karena Lengah dan Lemah
Merunut asal muasal varian Delta, ditularkan oleh pengungsi dari India yang masuk ke Indonesia untuk menghindari tsunami Covid-19 di negaranya. Tercatat ada 132 WN India masuk dengan pesawat carter melalui bandara Soekarno-Hatta. Menurut Menteri Kesehatan, belasan orang di antaranya positif Covid-19.
Anehnya, Dirjen Perhubungan Udara-Kemenhub, membiarkan flight carteran yang memuat ratusan WNA dengan masa karantina cuma lima hari.
"Indonesia kebobolan atau kesengajaan, yang pasti bahwa pengungsi dari India dan TKA bisa masuk dengan mudahnya. Hal itu, menunjukkan lemahnya pengawasan pintu masuk terutama untuk memantau warga negara asing. Seharusnya penularan varian Delta dan lainnya bisa dicegah, bila sejak awal pemerintah memperketat pintu keluar masuk Indonesia. Bukannya malah memasukkan TKA secara masif.
Menurut ahli epidemiologi dari Griffith Universitas Australia, Dicky Budiman menilai selama ini screening di pintu masuk lengah dan lemah, bahkan terkesan ceroboh. Seharusnya, pemerintah memperkuat screening di setiap pintu masuk. Itulah regulasinya yang saya kritik sejak awal. Durasi karantina idealnya 14 hari, ditambah 7 hari jika pelaku perjalanan dari negara sumber varian Delta dan Alfa." Katanya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/7/2020).
Sementara, sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) dari China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada (3/7/2021), masuk ke Indonesia ketika PPKM Darurat tengah diberlakukan. Hal ini diakui oleh Stakeholder Relation Manager Iwan Risdianto, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, (4/7/2021).
Sungguh kedatangan TKA asal China dan India menyakitkan dan melukai hati kaum pekerja (buruh). Sebab, menurut Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kedatangan TKA ketika larangan mudik dan PPKM Darurat tengah berlangsung.
Kebijakan yang dinilai tidak adil. Sebab, banyaknya PHK, sulitnya mencari lapangan kerja, dan tingginya angka pengangguran. Di sisi lain, pemerintah menggelar karpet merah buat TKA.
Dilematis, kebijakan yang dibuat pemerintah hanya ketat untuk rakyat. Tetapi tidak untuk pejabat dan TKA. Dibukanya pariwisata di saat Covid-19 melonjak. Pelanggaran prokes yang dilakukan Presiden Jokowi di NTT, Gibran saat pilkada, Jokowi dengan sejumlah pejabat menghadiri perkawinan artis, dan masih banyak lagi pelanggaran prokes lainnya, tapi dibiarkan bebas tidak ada sanksi tegas. Padahal, HRS yang diduga mengundang kerumunan dikurung empat tahun penjara. Betul-betul tidak adil. Wajar, jika Covid-19 terus melejit. Mereka itulah, yang patut dipersalahkan, sebagai penyebab penyumbang melonjaknya Covid-19. Seharusnya seorang pemimpin itu memberikan contoh yang baik. Sebab, "Guru kencing berdiri, murid kencing berlari."
Tidak Ada Tanda Punurunan, Justru Covid-19 Menghebat
Data yang dihimpun pemerintah hingga (12/7/2021), ada penambahan 40.427 kasus baru. Total seluruh Indonesia mencapai 2.567.630. Jumlah pasien sembuh 34.754. Jumlah angka kematian 67.355 orang. Terhitung sejak (2/3/2020). Saat ini ada 380.797 kasus aktif Covid-19 yang menjalani perawatan di RS atau isolasi mandiri.
Berdasarkan data, terdapat 510 kabupaten/kota yang terpapar Covid-19 di 34 provinsi. Artinya 90% wilayah Indonesia terdampak penularan virus. (kompas.com, 12/7/2021)
Tingginya angka Covid di Indonesia menduduki rekor dunia. Wajar jika media asing menyoroti vaksin Sinovac buatan China. Mereka tidak percaya vaksin Sinovac, karena terbukti meskipun sudah divaksin tetapi faktanya masih tetap terpapar Covid-19 dan penyebarannya semakin menghebat.
Terkait pemberitaan tersebut, pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam, mencurigai adanya jaringan istana atau mafia yang terlibat guna mendorong penggunaan vaksin Sinovac. Padahal secara nyata negara lain tidak menggunakan karena dianggap tidak efektif. Harusnya Jokowi memberikan penjelasan dan menyebutkan siapa ahli yang merekomendasikan vaksin Sinovac.
"Jangan-jangan ada barter, ada kongkalikong ada bisnis vaksin yakni misalnya Indonesia beli vaksin Sinovac (dapat untung) di pihak China mendapatkan keleluasaan proyek dan TKA bebas beroperasi di Indonesia. Apabila ini benar, sungguh membahayakan Indonesia," pungkas Saiful.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), artinya aktivitas masyarakat dibatasi yang tujuannya untuk memutus rantai penyebaran virus Corona. Tapi lain bagi rakyat, PPKM diplesetkan (Pinter-Pinter Kibulin Rakyat). Berbeda dengan Sugianto, Ketua Humas Paguyuban PKL Sehati, Purwokerto, Jawa Tengah menyebut PPKM (Pelan-Pelan Kita Mati). Dalam videonya yang viral, Sugianto mewakili suara PKL mengaku keberatan dengan pembubaran yang dinilai sangat tidak manusiawi. Mengingat, dengan aktivitas yang dibatasi menyebabkan pendapatan menurun. Bukannya rakyat tidak mau taat pada peraturan. Namun, semua itu untuk memenuhi kebutuhan perut. Tolong, jangan sembarang membuat peraturan, tapi juga pikirkan kami dan berikan solusi.
Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dialami pedagang bubur yang berjualan di Jalan Galunggung, Tawang, Tasikmalaya. Inginnya dapat untung, karena melanggar PPKM Darurat maka menjadi buntung yakni dikenai sanksi Rp5 juta dan penjara lima hari. Kasus semacam ini juga menimpa pedagang lainnya. Sungguh menzalimi rakyatnya.
Seandainya pemerintah memberikan bantuan sosial yang mencukupi, tidak mungkin rakyat melanggar peraturan. Sayangnya, jumlah bantuan sangat kecil dan tidak merata. Apalagi, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, bahkan dana bansos pun dikorupsi pula.
Ketidakadilan dan kebijakan yang salah, menyebabkan hilangnya kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini sangat berbahaya jika rakyat sampai marah.
Semua itu, disebabkan karena sistem kapitalis-sekuler yang diadopsi negara ini. Sistem buatan manusia, yang menafikan agama, sudah tentu hilang rasa kemanusiaannya. Sebab, lebih mengutamakan keuntungan atau materi dari pada nyawa manusia.
Selama sekularisme dijadikan asas negara ini, yang ada hanya kepentingan untuk penguasa dan golongannya. Sungguh, telah hilang rasa cintanya terhadap rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda:
“Sebaik-baiknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintaimu, kamu menghormati mereka dan mereka pun menghormati kamu." (HR. Muslim)
Salah satu indikasi seorang pemimpin itu dicintai oleh rakyatnya adalah yang dapat mengayomi rakyatnya, melayani, menyayangi, membela, dan tidak berbuat zalim kepada rakyat. Rasulullah saw. mengingatkan umatnya untuk tidak berbuat zalim. Beliau bersabda:
“Takutlah kamu akan doa seorang yang terzalimi (teraniaya), karena doa tersebut tidak ada hijab (penghalang) di antara dia dengan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Wallaahu a'lam bishshawaab.
Post a Comment