By : Wakini Esti Pamungkas
Lonjakan kasus COVID-19 memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status Siaga I di kawasan Bandung Raya yang menjadi episentrum penyebaran COVID-19 di Provinsi Jabar.
Dampaknya, pemerintah kabupaten/kota di kawasan Bandung Raya kembali mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Di tengah pembatasan aktivitas masyarakat tersebut, banyak pula warga yang terpapar COVID-19 harus menjalani isolasi mandiri (isoman) seperti yang terjadi di Kota Bandung yang kini berstatus zona merah COVID-19.
Kondisi warga isoman, memang dilematis. Di satu sisi harus isoman, namun di sisi lain pemerintah tdk mampu memenuhi kebutuhan warga yg isoman. Jadi akhirnya mengandalkan swadaya masyarakat yang tentu terbatas dlm memberikan bantuan.
Pemerintah mmg menyediakan bansos, namun sangat tdk mencukupi. Ditambah lagi krg sigap dan mekanisme distribusi yg tdk efektif dan efisien. Inilah bukti negara yg abai dan tdk mampu lagi meriayah rakyatnya.
Bukti kegagalan kapitalis dlm menyelesaikan wabah sejak awal.
Di tengah pembatasan aktivitas masyarakat tersebut, banyak pula warga yang terpapar COVID-19 harus menjalani isolasi mandiri (isoman) seperti yang terjadi di Kota Bandung yang kini berstatus zona merah COVID-19.
Kondisi tersebut membuat Himpunan Mahasiswa (Hima) Kosgoro 1957 Jawa Barat terpanggil untuk memberikan bantuan, khususnya bagi warga tak mampu sebagai wujud solidaritas.
"Merespons kondisi tersebut, kami terpanggil memberikan bantuan pangan untuk meringankan beban warga, khususnya bagi warga tak mampu, termasuk para pekerja harian lepas yang tengah menjalani isolasi mandiri," tutur Ketua Hima Kosgoro 1957 Jabar, Wibi Bagja di Bandung, Sabtu (26/6/2021).
Menggandeng Yayasan Peduli Lingkungan Jawa Barat (Pelita), lanjut Wibi, pihaknya telah menyebarkan ratusan paket sembako berisi beras, mie instan, telur, dan sarden kepada warga tak mampu yang menjalani isolasi mandiri di sejumlah kecamatan di Kota Bandung.
Menurutnya, kegiatan bakti sosial yang digelar Rabu (23/6/2021) hingga Kamis (24/6/2021) lalu itu juga menjadi perwujudan Tridharma Kosgoro 1957, yaitu Pengabdian Kerakyatan dan Solidaritas.
"Warga penerima bantuan pangan merupakan warga Kota Bandung kurang mampu yang terpapar COVID-19. Mereka cukup memperlihatkan hasil swab antigen/PCR terbaru dan fotocopy KTP. Nantinya, paket sembako tersebut dibagikan melalui beberapa perwakilan kecamatan di Kota Bandung," jelasnya.
Dirinya berharap, bantuan sosial yang diberikan oleh Hima Kosgoro 1957 Jabar dan Yayasan Pelija ini mampu meringankan beban masyarakat yang berjuang melawan COVID-19 dengan cara isolasi mandiri sekaligus menginspirasi pihak lainnya untuk melakukan kegiatan serupa.
Dari awal, penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah tampak setengah hati. Becermin dari strategi yang pernah dilakukan pemerintah yang masih tampak setengah hati.
Saat itu, anjuran para ahli untuk melakukan karantina wilayah tak digubris. Pemerintah justru mengambil langkah moderat dengan menerapkan PSBB hingga berganti istilah ke PPKM Mikro. Belum lagi bergulirnya New Normal yang kian mengaburkan pemahaman masyarakat mengenai Covid-19. Salah memahami berujung pada sikap abai masyarakat terhadap protokol kesehatan..
Sikap plinplan pemerintah juga menambah buruknya komunikasi publik mengenai Covid-19. Seperti kebijakan pilih-pilih mengenai kerumunan. Kerumunan Pilkada tak mengapa, sementara kerumunan yang lainnya kena pidana.
Di saat negara lain perketat pintu masuk warga negara asing akibat perkembangan kasus varian baru corona, Pemerintah masih terlihat santuy dengan melonggarkan masuknya WNA secara bergelombang. Mudik dilarang, disisi lain mall,pusat perbelanjaan, resto, dan fasilitas umum lainnya diberi kelonggaran untuk beroperasi, TKA dibiarkan berdatangan. Seolah corona memilih tempat dan waktu di mana kasus positif melonjak.
Kendali Penanganan Pandemi
Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin.” (HR Al-Bukhari)
Pandemi membutuhkan pengendalian yang tepat dan cepat agar tidak terus memakan lebih banyak korban. Ranah pengendalian jelas ada di pundak pemerintah. Pemerintah memiliki sistem dan instrumen yang lengkap untuk menghadapi segala bencana.
Lebih dari itu, tanggung jawab mengurusi masalah rakyat menjadi kewajiban syar’i bagi pemerintah. Ingat, bahwa imam adalah pengurus urusan rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. atas kepengurusan mereka.
Rasulullah saw. pun bersabda, “Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR An-Nasa’i dan At-Tirmidzi)
Syariat telah memberikan petunjuk yang jelas dan terperinci tentang cara menyelesaikan pandemi. Islam mengajarkan bahwa nyawa manusia harus dinomorsatukan (hifzh an-nafs).
Pertimbangan ekonomi, pariwisata, pendidikan, ataupun sosial budaya tidak boleh diprioritaskan melebihi penjagaan terhadap jiwa.
“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR Al-Bukhari)
Solusi efektif penanggulangan wabah adalah dengan isolasi manusiawi yang terpusat dilakukan oleh pemerintah, bukan isolasi mandiri yang diserahkan pada kemampuan masing-masing orang dengan segala keterbatasannya. Berapa pun pembiayaan yang dibutuhkan untuk isolasi terpusat bagi pasien, wajib ditanggung negara.
Tes dan tracing harus terus dilakukan oleh pemerintah dengan cepat dan akurat tanpa tebang pilih. Kelambanan dalam melakukan tes dan tracing berarti membiarkan masyarakat lebih banyak terkena wabah dan makin banyak masyarakat yang meninggal. Sekali lagi, aspek pembiayaan menjadi tanggungan negara secara penuh.
Selanjutnya, jaminan semua kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang diisolasi juga diberikan oleh negara.
Tidak ada kamus "pemerintah pelit" dalam sistem Islam. Apalagi kamus "pemerintah tukang palak", Islam sangat anti dalam hal ini, dan islam sangat memperioritaskan nyawa rakyat di banding apapun.
Wallahu'alam.
No comments:
Post a Comment