(Mahasiswi Kendari)
Dilansir dari kompas.com presiden Indonesaia, menyebutkan upaya menekan kasus aktif covid-19 harus terus dilakukan. Hal itu sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protocol Kesehatan. Presiden meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, baik yang sudah divaksin maupun belum, baik yang berada di zona merah, oranye, kuning ataupun hijau Covid-19 serta mematuhi larangan mudik lebaran tahun ini. sekali lagi saya tegaskan, prioritas nomor satu tetap keselamatan dan kesehatan masyarakat, ujar presiden.
Pernyataan ini sangat kontras dengan apa yang kita lihat sekarang. Jika yang menjadi prioritas uatama adalah keselamatan dan kesehatan rakyat seharusnya dari awal kemunculn covid-19 pemerintah langung melakukan lokdown total untuk mencegah penyebaran wabah covid-19, bukan malah memaksakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hanya membatasi gerak sebagian masyarakat dan tidak mau membiaya seluruh kebutuhan pokok masyarakat dengan alasan pertimbangan ekonomi.
Dengan pertimbangan ekonomi pemerintah mengikuti anjuran WHO, yang menjadi pusat Kesehatan Dunia, dan mengikuti negara-negara barat yang juga melakukan hal yang sama. Hal ini menunjukkan begitu kuatnya ketergantungan pemeritah terhadap asing terutama China dan Amerika. Dan benar julukkan bagi negeri ini adalah negeri pembebek yang mengikuti siapa yang didepannya tanpa tahu akan dibawah kemana.
Dalam penanganan penyebaran covid-19 pemerintah kembali menunjukkan ketidakberpihakknnya kepada rakyat. Pasalnya pada lebaran kali ini pemerintah kembali melakukan pelarangan mudik. Akan tetapi dilain sisi pemerintah malah memperbolehkan pusat perbelanjaan seperti pasar dan mall serta tempat priwisata di buka sehingga memunculkan kerumunan. (liputan6.com)
Tidak adanya kesadaran masyarakat ditambah tidak konsistennya pemerintah dalam memberlakukan aturan yang cenderung menganaktirikan rakyat, dinilai telah gagal dalam mengatasi penyebaran covid 19, sebagaimana yang disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Irwan, bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pelarangan mudik lebaran 2021 telah gagal.
Menurutnya kegagalan tersebut bukan karena rakyat tidak patuh terhadap peraturan melainkan pemerinta tidak bisa memberikan teladan dan keadilan bagi rakyatnya.
Seperti yang saya katakana diawal, larangan mudik yang dikeluarakan pemerintah harus konsisten dan jangan gimmick. Rakyat dilarang mudik, namun mal dan pariwisata dimana-mana buka dan bahkan membludak, compas.com, senin (17/5/2021).
Kebijakan yang tumpang tindih, kontradiktif dan juga kontraproduktif dalam menekan penyebaran covid-19 oleh pemerintah memang sangat tidak mengherankan. Karena pada dasarnya pemerintah saat ini di back up para kapital yang syarat akan berbagai kepentingan yang menguntungkan bagi para pemilik modal.
Ketidakadilan penguasa terhadap rakyat dan keberpihakan penguasa terhadap para kapital semakin ditunjukkan pada mudahnya ratusan warga negara asing (WNA) asal China bisa masuk ke Indonesia di tengah larangan mudik.
Di lansir dari kompas.com sebanyak 153 WNA dari China masuk ke Indonesia melalu bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada sabtu (23/1/2021).
Kedatangan WNA ini patut dipertanyakan, ditengah masifnya pelarangan mudik, mereka dengan mudah masuk, seakan-akan digelar karpet merah. Hal ini semakin menunjukkan keberpihakan penguasa hari ini terhadap asing.
Rakyat berharap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar mandiri, berbasis kepentingan publik untuk menghentikan laju penyebaran virus, bukan malah berpihak pada asing-aseng. Sayangnya kebijakan saat lebih banyak mengikuti rekomendasi global yag terbukti gagal menghentikan virus.
KHILAFAH SOLUSI MANDIRI TANPA INTERVENSI
Kebijakan yang berpihak pada rakyat tidak akan didapatka dalam sistem demokrasi sekuler. Pemimpin yang lahir dari rahim kapitalisme akan selalu tunduk dan patuh pada para kapital yang mendanainya pada pesta demokrasi. Pemimpin seperti ini akan selalu mendapat intervensi dalam mengeluarkan kebijakannya. Sehingga dalam sistem demokrasi sekuler tidak akan ditemukan penguasa yang menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelayan rakyat tetapi mereka adalah pelayan para kapital.
Jadi, untuk melahirkan para penguasa yang kapabel yang menjalankan fungsinya sebagai periayah rakyat tidak akan lahir dari sistem saat ini, akan tetapi akan lahir dari sistem islam mulai dari sistem politik, sistem ekonomi dan sistem kesehatan yang berbasis islam yang bebas dari intervensi global. Penguasa benar-benar berpihak pada rakyat karena kesadarannya bahwa kekuasaan yang dimilikinya adalah amanah yang akan diperanggung jawabkan dihadapan Allah SWT di akhirat kelak.
Penguasa dalam system islam akan menegakkan hukum-hukum syariat islam secara kaffah, termasuk dalam penanganan wabah covid 19.
DR. Rini Syafitri dalam tulisannya menyatakan penegakkan hukum-hukum syariat islam adalah kunci bagi penyelesaian persoalan ummat hari ini, termasuk pandemi covid-19. Seperti intervensi lockdown, tidak sekedar aspek teknis penganggulangan pandemi. Tetapi lebih dari itu, ia merupakan tuntutan syariat Allah, sebagimana dinyatakan dalam hadist Rasulullah SAW: Apabila kalian mendengarkan wabah disuatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya. HR. Imam Muslim). (MNewsID).
Yang berarti bahwa orang yang berada dalam area wabah tidak boleh keluar dan orang yang berada diluar tidak boleh masuk ke daerah yang terkena wabah. Cara ini sangat efektif dalam menangani penularan wabah covid-19.
Sistem lockdown ini akan dilaksanakan jika system ekonomi, system politik dan sistem kesehatan yang dipakai adalah sistem islam dalam bingkai negara Khilafah Islamiyah yang terhindar dari berbagai intervensi para kapital maupun global. Negara Khilafah adalah negara mandiri tanpa intervensi karena khilafah dengan segala sistemnya tidak akan bergantung pada negara lain.
Post a Comment