Nusantara News

Corona Bikin Ngenes,  Butuh Kebijakan Tegas

Oleh : Durrotul Hikmah (Aktivis Dakwah Remaja)

Lonjakan kasus covid-19 semakin hari semakin bertambah saja. Per 15 Juni 2021, ada 8.161 penambahan kasus baru Covid-19. Setelah DKI Jakarta yang beberapa hari lalu menyumbang kasus positif terbesar, kini Jawa Tengah disusul Jawa Barat menjadi provinsi kedua dan ketiga mengalami lonjakan kasus positif Covid-19 yang cukup signifikan.

Provinsi Jawa Barat mencatat penambahan kasus terbanyak dengan jumlah 1.793 kasus. Di bawahnya, terdapat Jawa Tengah (1.658 kasus) dan DKI Jakarta (1.502). Corona juga terlihat ngegas di beberapa daerah seperti di Pati, Jawa Tengah, dan Bangkalan, Jawa Timur.

Menanggapi lonjakan kasus yang terjadi di sejumlah daerah, pakar epidemiologi Griffith University, Dicky Budiman mengatakan sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah mengubah strategi dalam menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, gelombang pertama kasus Covid-19 akan mencapai puncaknya pada akhir Juni sampai awal Juli 2021.

Presiden Joko Widodo mengingatkan empat provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta beberapa kabupaten atau kota termasuk Kota Bandung agar meningkatkan koordinasi dan 3T pada penangan Covid-19.

Hal itu diungkap Wali Kota Bandung, Oded M. Danial yang juga menjabat Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Bandung dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) melalui Video Conference dengan Presiden RI Joko Widodo terkait Penanganan Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro), Minggu (13/6/2021).

"Arahan pak Presiden, kita diminta harus meningkatkan pola kerjasama dengan Forkopimda. Bahkan sampai dengan Forkopimcam bersama Danramil, Kapolsek, termasuk dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus ditingkatkan," katanya dalam siaran pers Humas Kota Bandung. Selain itu, Presiden juga mewanti-wanti agar 3T yakni Testing, Tracing, dan Treatment harus terus dilakukan. (nasional.okezone.com, 13/6/2021).

Senior Faisal Basri menilai, menurutnya dengan disiplin protokol kesehatan dan 3T, yakni testing, tracing dan treatment masih menjadi cara yang ampuh dalam menekan penyebaran virus menular tersebut.

Dia berpendapat, kemampuan testing covid-19 Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara Asia lainnya. Sehingga, menurutnya, proses penyesuaian menuju normal baru membutuhkan waktu yang relatif lama. Ditambah proses pelaksanaan vaksinasi yang memakan waktu diatas 12 bulan.

Sekalipun sudah dilakukan upaya 3T (testing, tracing, and treatment), jika kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah, hal itu tidak akan berjalan efektif. Dari awal, memang penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah tampak setengah hati. Terbukti dari beberapa strategi pemerintah yang masih melakukannya dengan setengah hati.

Sikap plinplan pemerintah juga nampaknya menambah kesan buruk terhadap covid-19, seperti halnya Di saat negara lain perketat pintu masuk warga negara asing akibat perkembangan kasus varian baru corona.

Pemerintah masih terlihat santai saja  dengan melonggarkan masuknya WNA secara bergelombang. Mudik dilarang, TKA dibiarkan berdatangan. Seolah corona memilih tempat dan waktu di mana kasus positif melonjak.

Perilaku ugal-ugalan yang mengabaikan protokol kesehatan sejatinya bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat. Pemerintah semestinya bercermin dan senantiasa bermuhasabah diri apa yang menjadi penyebab masyarakat mendapat informasi tak utuh mengenai Covid-19.

Kebijakan setengah hati dan sikap plinplan pemerintahlah yang menjadi sebab ketakpercayaan publik. Akibatnya, meski yang disampaikan adalah hal benar, tetap dianggap sebagai kebohongan. 

Jika penguasanya saja sudah kehilangan kepercayaan, sulit untuk membuat rakyat patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan. Maka dari itu, penanganan pandemi Covid-19 tidak cukup hanya dengan 3T atau sosialisasi  dengan menerapkan 3M.

Sejatinya negara yang kredibel pasca Covid-19 adalah negara yang mampu memberikan solusi medis yang fungsional dan efektif. Serta melayani dan menjamin kebutuhan rakyat, sehingga sikap tegas dan konsisten terhadap penanganan Covid-19. Ketegasan dengan kebijakan yang lebih memperhatikan pendapat para ahli dan pakar kesehatan.

Wallahu alam bis showab[]