Kementerian Luar Negeri Pakistan mengeluarkan pernyataan yang membantah tuduhan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar. Dalam seminar Hoover Institution, Jaishankar menuduh Islamabad mengizinkan pasukan pro-kemerdekaan 'menyusup' ke wilayah Kashmir yang dikuasai India.
"Juru bicara dengan tegas menolak tuduhan mengenai infiltrasi lintas batas dan mengatakan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut terancam karena brutalitas India terhadap rakyat Kashmir dan menolak untuk menyelesaikan sengketa Jammu dan Kashmir berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan, seperti dikutip Aljazirah, Jumat (28/5).
Jaishankar mengatakan penembakan di perbatasan de facto yang memisahkan wilayah India-Pakistan disebabkan penyusupan. "Maka bila tidak ada penyusupan jelas tidak ada alasan untuk menembak," kata Jaishankar.
Ia juga mengatakan 'terorisme lintas-batas' yang menjadi masalah bagi kedua negara. Hubungan India dan Pakistan membeku sejak Februari 2019 ketika rombongan pasukan keamanan India yang sedang konvoi di Kashmir yang dikuasai India diserang.
India menyalahkan kelompok bersenjata yang bermarkas di Pakistan dalam penyerangan yang menewaskan 40 orang tersebut. Kebuntuan mendorong India mengebom wilayah Pakistan lalu angkatan bersenjata Pakistan membalasnya dengan menggelar serangan udara ke wilayah India.
Ketegangan sempat mendingin setelah Pakistan memulangkan pilot India yang ditembak jatuh. Tapi hubungan resmi kedua negara masih membeku.
Pada bulan Februari lalu militer kedua negara menyampaikan pengumuman mengejutkan yang menegaskan kembali komitmen mereka pada kesepakatan gencatan senjata tahun 2003 di Line of Control. Daerah perbatasan India-Pakistan di Kashmir.
Sejak itu sejumlah pejabat senior Pakistan termasuk kepala staf angkatan darat yang berkuasa mengatakan Pakistan ingin menyelesaikan sengketa melalui dialog. Pada bulan April sumber pemerintah Pakistan mengurai langkah-langkah spesifik bila India bersedia kembali berdialog. Dilansir,REPUBLIKA.co.id
"Juru bicara dengan tegas menolak tuduhan mengenai infiltrasi lintas batas dan mengatakan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut terancam karena brutalitas India terhadap rakyat Kashmir dan menolak untuk menyelesaikan sengketa Jammu dan Kashmir berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan, seperti dikutip Aljazirah, Jumat (28/5).
Jaishankar mengatakan penembakan di perbatasan de facto yang memisahkan wilayah India-Pakistan disebabkan penyusupan. "Maka bila tidak ada penyusupan jelas tidak ada alasan untuk menembak," kata Jaishankar.
Ia juga mengatakan 'terorisme lintas-batas' yang menjadi masalah bagi kedua negara. Hubungan India dan Pakistan membeku sejak Februari 2019 ketika rombongan pasukan keamanan India yang sedang konvoi di Kashmir yang dikuasai India diserang.
India menyalahkan kelompok bersenjata yang bermarkas di Pakistan dalam penyerangan yang menewaskan 40 orang tersebut. Kebuntuan mendorong India mengebom wilayah Pakistan lalu angkatan bersenjata Pakistan membalasnya dengan menggelar serangan udara ke wilayah India.
Ketegangan sempat mendingin setelah Pakistan memulangkan pilot India yang ditembak jatuh. Tapi hubungan resmi kedua negara masih membeku.
Pada bulan Februari lalu militer kedua negara menyampaikan pengumuman mengejutkan yang menegaskan kembali komitmen mereka pada kesepakatan gencatan senjata tahun 2003 di Line of Control. Daerah perbatasan India-Pakistan di Kashmir.
Sejak itu sejumlah pejabat senior Pakistan termasuk kepala staf angkatan darat yang berkuasa mengatakan Pakistan ingin menyelesaikan sengketa melalui dialog. Pada bulan April sumber pemerintah Pakistan mengurai langkah-langkah spesifik bila India bersedia kembali berdialog. Dilansir,REPUBLIKA.co.id
Post a Comment