Agam, Nusantaranews - Sebagai Kepala Keluarga kita dituntut memenuhi kebutuhan Keluarga, bagai manapun caranya, dan sebagai manusia kita memiliki yang mananya antara Hak dan Kewajiban,
Apapun bentuk Profesi yang kita jalani, sudah barang pasti akan ada tarik ulur antara hak dan kewajiban, selaku Bawahan (Pree Land-red) kita dituntut untuk menjalankan perintah dari atasan, dan sebaliknya, kita juga berhak untuk menuntut Hak (Upah-red) pada atasan yang memerintah kita dengan berbagai Beagruon.
Namun lain halnya ynag dirasakan Puluhan Tenaga Harian Lepas (Free Land-red) Dinas Lingkungan Hidup, Perintah Daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ironisnya meski sudah bajibaku melaksanakan tugas rutin sebagai Petugas Kebersihan, tidak menerima gaji (Upah Harian-red) yang di harapkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari belum di bayarkan.
Salah seorang Petugas Kebersihan (Pekerja Harian Leas) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten uang, yang enggan identitasnya di Publikasikan, Kepada Nusantaranews, di sela sela kesibukannya Senin (15/3) mengeluhkan Kondisi ini, padahal jam kerja kami sudah maksimal, dan untuk melakukan Pekerjaan ini kami pakai biaya, dan kami yang bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas ini semuanya orang sudah.
"Hanya upah inilah yang kami harapkan sebagai penopang kehidupan keluarga kami, termasuk juga biaya anak sekolah, sedihnya lagi di kampung kami sudah kesulitan untuk mendapatkan Pinjaman (Baca- Utang) agar kami sekeluarga bisa bertahan hidup, terangnya lirih.
Ironisnya lagi, Persoalan seperti ini bukan hanya sekali ini kami alami, bahkan setiap tahun, dan sebagai orang kecil kami tidak bisa banyak menuntut, sedihnya lagi jika Persoalan ini kami tanyakan pada atasan, kami hanya di bentak dan di ancam akan diberhentikan, sementara kami dan Keluarga butuh hidup, dan jika masalah ini diketahui pihak Media akan berdampak buruk pada kami semua, ungkap Petugas Kebersihan Pemda Agam, ini lirih.
Tragisnya lagi, sebagai Petugas Kebersihan yang berada pada garis paling bawah di jajaran kepegawaian Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam, ini kami selalu di Pandang "Sebelah Mata" atau dianggap "Rendah", ini dapat dibuktikan selain selalu terlambat menerima upah sebagai hasil jerih payah kami, juga kurangnya Transparansi atau Diskriminasi dengan perbedaan nominal yang kami terima, ketusnya kesal.
Lanjutnya lagi, saat ini kami berada di dua sisi mata pisau yang keduanya mengarah ada kami, betapa tidak, di satu sisi kami dituntut melakukan pekerjaan semaksimal mungkin, di sisi lain kami juga memiliki tanggungan keluarga yang harus kami hidupi agak bisa bertahan hidup meski di dimasa Pandemi Covid - 19 yang sangat menyulitkan.
"Apakah bisa kami Bekerja dengan "Serba Kekurangan",anak kami bersekolah seperti anak orang-orang yang berkehudupan lebih baik, keluhnya pilu.
Lanjutnya, lalu agak anak anak dan keluarga kami bisa bertahan hidup, kemana kami harus Perjuangkan Hak kami sebagai Petugas Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, yang juga berharap hidup layak, meski masih jauh dari yang diharapkan, Pungkasnya dengan mata berkaca - kaca.
Untuk Kepentingan Konfirmasi, Nusantaranews, mencoba menghubungi pihak berkompeten di jajaran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, namun tidak berhasil ditemui dengan berbagai alasan.
Terpisah, Ketua DPW LSM Garuda NI Provinsi Sumatera Barat, Bj Rahmat, saat ditemui Nusantaranews, di ruang kerjanya Senin (15/3) ikut Prihatin terhadap Kondisi ini, "Kita tidak tau apa faktor penyebab keterlambatan Pemda Agam, melakukan Pembayaran upah petugas kebersihan ini, agar tidak terjadi fitnah atau kesalah pahaman publik, kita akan pertanyakan apa penyebabnya, dan diharapkan pihak pihak lain jangan berasumsi dulu, terang sang ketua LSM ini santai.(Bagindo)
Post a Comment