Oleh : Nurhalidah, A.Md.Keb
Kritikan demi kritikan yang dilontarkan oleh rakyat terhadap kebijakan dan Undang-Undang yang diluncurkan oleh pemerintah bagaikan angin lalu. Bahkan, rakyat yang menyampaikan aspirasi kadang berakhir di balik jeruji besi. Seperti inilah tabiat penguasa dalam ruang lingkup demokrasi yakni anti terhadap kritikan. Tidak satu pun kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan persetujuan dari rakyat serta menguntungkan rakyat. Asal hati mereka suka Undang-Undang dan kebijakan langsung diteken saja. Setiap kebijakan yang diterapkan tidak tepat sasaran dan amburadul.
Seperti, dalam memberikan perlindungan sosial untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat dari krisis Covid-19, pemerintah masih lambat bahkan tidak menyentuh bagian yang memang membutuhkan.
Dikutip dari nasional.kontan.co.id, 20/12/20, Bank Dunia mengamati bahwa stimulus program perlindungan sosial dari pemerintah merupakan kunci untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat dari krisis Covid-19. Jika tidak diberikan maka 8,5 juta masyarakat Indonesia bisa jatuh miskin akibat krisis Covid-19.
Apapun kebijakan yang diterapkan untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat dalam negara yang mengadopsi demokrasi. Perekonomian masyarakat akan tetap terguncang, kemiskinan tetap kian menjamur. Karena, kemiskinan merupakan hal yang ditolerir oleh demokrasi. Hal ini bisa dilihat dari sekian lamanya demokrasi diterapkan di negeri ini namun persoalan kemiskinan tidak pernah diselesaikan secara tuntas dan serius oleh penguasa. Jika pun diatasi maka pertimbangannya adalah keuntungan dan kerugian, padahal yang menjadi persoalan di hadapannya adalah penyelamatan nyawa manusia. Demikianlah, potret demokrasi dengan sistem ekonomi kapitalismenya dalam menyelesaikan masalah.
Jadi, perbaikan prosedur atau kebijakan bukan merupakan kunci dari permasalahan untuk menyelematkan perekonomian masyarakat. Melainkan, ada hal yang lebih mendasar yang perlu diperbaiki. Yakni, sistem itu sendiri. Karena, jika sistem demokrasi dibiarkan terus berada dalam negeri ini maka pengentasan kemiskinan hanyalah ilusi semata. Sebab, dalam sistem demokrasi penguasa hanya orientasinya pada pengembalikan modal mereka ketika meraih kekuasaan.
Kekuasaan dalam demokrasi tidak diperoleh secara cuma-cuma, melainkan diperoleh dengan cara kerjasama antara penguasa dengan pemilik modal. Sehingga, lahirlah masalah-masalah lainnya sebut saja korupsi, penyuapan, meneken UU untuk memuluskan jalan-jalannya para cukong dalam menjarah kekayaan negara, dll, ini merupakan hasil dari hubungan terlarang antara penguasa dan pemilik modal. Alhasil, nasib rakyat terkatung-katung.
Oleh karena itu, kunci dari permasalah yang menimpa negeri ini adalah kembali kepada sistem Islam. Hanya dalam sistem Islam kemiskinan dapat diselesaikan secara tuntas. Sistem Islam yang diterapkan dalam negara Khilafah menjamin kebutuhan dasar bagi setiap warga negaranya. Namun, jika negara lalai melakukan kewajibannya maka tugas rakyat adalah mengoreksinya dan mengkritiknya. Tidak hanya itu rakyat juga diperbolehkan menuntut ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya, jika negara tidak merespon maka rakyat boleh menggugat kepada mahkamah madhalim atas kelalaian negara.
Adapun dalil kewajiban mengoreksi ataupun mengkritik penguasa yakni, QS. Ali Imran : 110
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah”.
Dan Al-Thariq menuturkan sebuah riwayat, “Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw. seraya bertanya, jihad apa yang paling utama? Rasulullah Saw. menjawab, kalimat hak (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa yang zalim.” (HR. Imam Ahmad).
Maka, sebagai seorang pemimpin yang beragama Islam sudah seyogyanya menerima kritikan dan tidak boleh memiliki sikap anti kritik. Sebagaimana sikap Abu Bakar ra. setelah diangkat menjadi Khalifah beliau berkhotbah meminta rakyat untuk mengkritiknya.
“Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku.” (Abu Bakar ra.).
Sejatinya seperti itulah karakter pemimpin yang dicetak dalam bingkai sistem Islam mereka menerima kritikan bahkan meminta untuk dikritik. Berbanding terbalik dengan penguasa dalam bingkai demokrasi yang tidak ingin dikritik dan membungkam para pengkritik.
Wallahu a’lam bishshawaab.
Post a Comment