Wajah Suram Kapitalis Mengurai Penyebaran Virus

Oleh : Shinta Dewi

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah 

Bagaikan sebuah peribahasa "anjing menggonggong kafilah berlalu" telah memberi gambaran terhadap kondisi masyarakat yang masih abai terhadap imbauan menjaga diri dari penularan wabah. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan menimbulkan kekhawatiran pemerintah dan beberapa elemen masyarakat  meningkatnya warga yang terpapar virus corona. Dan hal ini juga yang mendorong Gugus tugas penanggulangan Covid-19 dan para personel pengurai massa (Raimas) semakin gencar melakukan sosialisasai protokol kesehatan terutama di keramaian. Di kabupaten Bandung, Jawa Barat misalnya.

Raimas yang diinisiasi Polda Jawa Barat berupaya mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan menggunakan pengeras suara di area pasar pagi di Jalan Bhayangkara, Cibiru Hilir, Cileunyi, Kabupaten Bandung Minggu (13/9/2020). Langkah ini dilakukan karena  warga sudah tidak peduli lagi dan abai terhadap kasus positif Covid-19 yang terus saja bertambah padahal interaksi berkerumun di tengah pasar rentan terpapar virus.

Di lain kondisi, bentuk larangan pemerintah menampakkan kesan ambigu. Satu sisi mengkhawatirkan penyebaran Covid-19 dengan menyelenggarakan sosialisasi protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional, razia masker, memberi hukuman sosial atau denda bagi pelanggar dan sebagainya. Di sisi lain memperbolehkan tempat-tempat keramaian komersial seperti mall, bioskop, taman hiburan, sektor pariwisata tetap dibuka. Masyarakat dengan bebas berdatangan hanya menggunakan masker, tes suhu tubuh, sering cuci tangan, kadang mengabaikan jaga jarak. Jelas tampak ketidakseriusan dalam penanganan protokol Covid-19. Memanjakan para pemilik modal dengan alasan perputaran roda perekonomian.

Tidak perlu pemikiran yang dalam untuk memahami apa yang menjadi dasar pemerintah lebih melonggarkan pengusaha dalam menjalankan roda ekonomi.  

Sekaligus tidak membutuhkan juga pemahaman yang di atas rata-rata  untuk mengerti bahwa pemerintah menjaga ketat masyarakat kecil yang berusaha mengumpulkan recehan untuk menyambung kehidupannya. Masyarakat cukup mampu untuk memberikan penilaian bahwasannya pemerintah tidak pro rakyat kecil melainkan pro segelintir rakyat dengan modal besar.  Karena pada faktanya hal itu  hanya untuk perwakilan-perwakilan yang memiliki modal besar. Adapun rakyat kecil tetap tersisihkan.

Keadilan nyatanya bukan untuk seluruh rakyat Indonesia melainkan hanya untuk mereka yang berkantong tebal dan para pemilik modal. Pemerintah terus beralasan demi ekonomi tanpa memperhatikan nyawa rakyat. Semua itu akibat dari negara yang menerapkan sistem kapitalis sekuler yang sudah pasti rakyat kecewa.

Kapitalis sekuler adalah penyebab utama segala persoalan di negeri ini. Ideologi yang mengarah pada keuntungan materi tapi minim terikat pada syariat. Kehidupan publik terus di warnai kesenangan dunia nan hedonis tanpa sesuai lagi arahan agama (Islam). Sistem itu pula  yang pada akhirnya memisahkan agama dari kehidupan dan mengharamkan aturan Allah dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan. Aturan Allah yang dijalankan sudah pasti yang tidak mengancam keberadaan kaum kapitalis dan bisa memberikan keuntungan bagi keberlangsungannya.

Sementara Islam mengajarkan setiap individu maupun kelompok terikat dengan syariat Islam. Syariat ini berupa aturan-aturan yang didasari pada keterikatan ciptaan  dengan Sang Pencipta. Manusia diberikan gambaran kehidupan yang utuh, bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara. Dan gambaran utuh kehidupan adalah kelak di akhirat yang abadi, untuk kemudian manusia memilih hendak berada di jalan yang mana.

Adapun dalam menghadapi wabah, Islam mengharuskan karantina wilayah secara total. Memisahkan antara yang sakit dan yang sehat. Sebagaimana sabda Rasul saw.

"Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat." (HR.  al-Bukhari)

Anjuran atau hukuman apapun yang itu dari negara sekuler tidak akan digubris cenderung diabaikan bahkan dianggap dagelan belaka, karena tidak memberi efek jera. Sementara Allah Swt. memerintahkan agar manusia memutuskan segala perkara dengan hukum-hukum Nya, baik di dalam al-Qur'an atau as-sunah.  Dalam nash itu pula telah dinyatakan banyak hukum yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan termasuk melindungi dan menjamin kehidupan manusia sesuai arahan nash. Terlebih jika ia seorang penguasa atau kepala negara. Kewajibannya menjadi hak rakyatnya. Tugasnya menjaga alam semesta agar lestari untuk menopang kehidupan, karena posisinya sebagai "Khalifah" di muka bumi. Menjadikan bencana sebagai ujian kesabaran untuk tetap bersyukur dengan memahami berbagai sebab akibat yang menjadi sunnatullah sekaligus berharap dalam doa atas apa-apa yang manusia tidak memiliki kemampuan menjangkaunya. Hal ini sebagai bentuk utuh penghambaan kepada Sang Khalik Rabbul Alamiin. Sementara semua aturan-aturan yang sesuai syariat Islam hanya bisa diterapkan dalam naungan  sistem pemerintahan Islam secara kaffah. Wallahu a'lam bish shawab.