Oleh: Ummu Adi
(Ibu Rumah Tangga dan Member AMK)
Presiden Jokowi melalui Video Conference di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (24/6/2020) mengatakan, bahwa ancaman penyebaran virus corona (Covid-19) masih terus terjadi. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya kasus positif disejumlah daerah. Kita harus menyadari bahwa ancaman Covid-19 ini belum berakhir. Untuk itu Jokowi kembali mengingatkan masyarakat agar disiplin mengikuti protokol kesehatan demi menekan angka penyebaran Covid-19. (liputan6.com, 24/06/2020)
Pernyataan ini muncul sehari sebelum sejumlah daerah di Indonesia bersiap memasuki new normal. Daerah-daerah yang sebelumnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun mulai melongggarkan dan ada juga yang menghentikannya serta bersiap menuju transisi new normal seperti yang terjadi di Jakarta. Ada juga Jawa Barat yang memutuskan memperpanjang PSBB lima daerahnya hingga 26 Juni dan daerah Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) mengikuti Jakarta hingga 2 Juli 2020.
Kelonggaran ini pun meningkatkan mobilitas masyarakat dan juga jumlah kasus positif Covid-19. Jumlah pasien Covid-19 di Indonesia melonjak hampir 70% dalam 19 hari terakhir. Hingga Selasa (23/6/2020) jumlah kasus positif di Indonesia sebanyak 47.896 kasus, sementara pada kamis (4/6/2020) jumlah kasus masih 28.818. Setiap harinya penambahan pasien corona secara nasional bertambah sekitar 1000 orang per hari.
Juru bicara pemerintah khusus untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan penambahan pasien positif menandakan masih terjadi penularan di tengah msyarakat dan menggambarkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih belum optimal. Masih ada yang tidak menggunakan masker, menjaga jarak dan cuci tangan. Selain itu, masih ada kelompok yang rentan di tengah masyarakat. (cnbcindonesia.com, 23/6/2020)
Melonjaknya kasus positif Covid-19 pasca new normal ini sebenarnya sudah diprediksi oleh beberapa pakar, diantaranya adalah dr. Iwan Ariawan (pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) menyampaikan, dengan jumlah kasus yang masih terbilang tinggi, maka penerapan new normal beresiko tinggi terhadap makin masifnya penyebaran virus corona. Hal tersebut dikatakan Iwan dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Para Syindicate, minggu (21/6).
Demikian juga dengan dr. Panji Fortuna Hadisoemarto (pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran), menilai pemerintah harus fokus dalam menekan angka kasus virus corona dahulu ketimbang berpikir melonggarkan aturan demi ekonomi. Menurut Panji, perekonomian Indonesia pun akan sulit berjalan kalau wabah belum diatasi karena kesehatan masyarakat perlu diperkuat lebih dulu. (cnnindonesia.com, 22/06/2020)
Sebagaimana yang dilansir oleh m.bisnis.com (21/06/2020), awal Juni lalu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, telah memberikan lampu hijau bagi sembilan sektor ekonomi untuk kembali beroperasi di tengah penerapan kenormalan baru atau new normal. Kebijakan ini diambil untuk menekan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19.
Melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis di Jakarta, Jumat (5/6/2020), Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, "penilaian dampak ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan indikator indeks dampak ekonomi dari tiga aspek yaitu aspek ketenagakerjaan, proporsi produk domestik regional bruto sektoral dan indeks keterkaitan sektor. Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi, pertambangan, perminyakan, industri, kontruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang. Dia mengungkapkan sembilan sektor tersebut dinilai miliki resiko ancaman Covid-19 yang rendah, menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.
Pandangan Islam terkait hal ini
Mencari solusi untuk menekan penularan Covid-19 harus menjadi pemikiran bersama terutama bagi negara sebagai pembuat kebijakan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya Umar bin Kaththab ketika terjadi wabah tho'un amwas di negeri Syam. Saat itu Amirul Mukminin melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul.
Pertama, melakukan lockdown. Yaitu upaya untuk memutus mata rantai wabah dengan berdiam diri di rumah. Ketika itu kebutuhan rakyat dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pemimpin.
Rasul saw. bersabda:
Artinya, "Imam adalah pemimpin, dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya (HR. Bukhari)
Saat itu kaum muslimin sampai berpencar di antara gunung-gunung sampai wabah bisa diredam.
Kedua, menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan dana dari pengelolaan sumber daya alam yang di himpun oleh baitul mal.
Sebagaimana
sabda Rasul saw. yang artinya, "Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu, air, padang, dan api." (HR. abu Dawud)
Oleh karenanya pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada umat.
Ketiga, melarang penduduk Syam keluar, begitupun sebaliknya karena akan menimbulkan dharar.
Rasul bersabda: "Tidak boleh berbuat mudharat dan menimbulkan mudharat" (HR. Ibnu Majah dan Ahmad Ibn Hanbal dari Abdullah Ibn Abbas)
Keempat, ridha dengan qadha Allah. Apabila ikhtiar sudah kita lakukan, namun masih juga terkena wabah maka perbanyak beramal sholeh dan berdoa, untuk memupuk taqarub ilallah.
Oleh karenanya menyalahkan masyarakat semata atas melonjaknya kasus Covid-19 ini bukanlah hal yang bijak, mengingat justru masyarakat semestinya mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasarnya dari negara.
Kelima, negara juga berkewajiban menutup akses keluar masuknya penduduk terdampak wabah baik melalui transportasi darat, laut dan udara, agar mata rantai penyebaran wabah terputus. Rasul bersabda:
من ضار مسلما ضاره الله ومن شا ق مسلما شق الله عله
Artinya: "Barangsiapa membahayakan seorang muslim, maka Allah pasti membahayakan dirinya, dan barangsiapa menyengsarakan muslim maka Allah pasti menyengsarakannya." (HR. Abu Dawud dan At Tirmidzi)
Namun di alam kapitalis, normalisasi ekonomi dipandang jauh lebih penting dibanding menyelamatkan nyawa rakyat. Kebijakan yang diambil nyatanya lebih berpihak kepada para pemilik modal. Bisa jadi inilah yang menyebabkan negeri dengan SDA melimpah ini senantiasa dirundung nestapa. Semua ini tidak lain karena kekuasaan saat ini tidak berdiri atas dasar ketakwaan dan ketaatan pada aturan-aturan Allah.
Allah Swt. berfirman:
ولو ان اهل القري امنو وتقوالفتحناعليهم بركا ت من السماء وا لارض ولكن كذبوا فاخذنا هم بما كانو يكسبون
Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah kepada mereka, berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al A'raf [7]: 96)
Membentuk insan bertakwa tidak akan berjalan baik apabila tidak ada kontrol dari masyarakat di sekelilingnya. Begitupun negara juga punya andil besar dalam menjaga harmonisasi antara pribadi-pribadi bertakwa dengan masyarakat sebagai pengawas melalui kebijakan-kebijakan yang merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah. Apabila ketiganya berjalan beriringan maka segala problem umat akan bisa terselesaikan, termasuk dalam menyelesaikan wabah yang ada di negeri kita tercinta ini. Karena fungsi negara dalam Islam adalah menjaga aqidah, harta dan jiwa rakyatnya.
Wallaahu a'lam bishshawab
