Oleh : Norma Rahman, S.Pi
(Guru SMKN 1 Pomalaa, Kolaka)
Radardepok.Com, Jakarta – Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuka kegiatan belajar mengajar di sekolah pada pertengahan Juli 2020, dianggap Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono terlalu berisiko. Agus menyebut yang perlu diutamakan adalah memastikan keamanan lingkungan siswa dan pendidik dari virus Korona (Covid-19) saat memutuskan membuka kembali sekolah. Protokol kesehatan juga perlu dipastikan berjalan dengan baik untuk mencegah virus Korona. Menurutnya, salah satu hal yang perlu dipikirkan adalah keharusan menjaga jarak selama kegiatan sekolah berjalan. Jika sekolah menerapkan mekanisme siswa secara bergiliran belajar di sekolahnya, tentunya guru jadi harus mengajar dua kali.
“Kalau virus Korona sudah bisa dikendalikan hingga Juli. Kekhawatiran juga diungkapkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, bahwa siswa dan guru menjadi korban wabah covid-19 atau virus corona jika rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka sekolah pertengahan Juli diputuskan. Kekhawatiran tersebut datang dari Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan. Ia meragukan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlihat tak sinkron dalam penanganan corona.
Menurutnya, "Kalau ingin membuka sekolah di tahun ajaran baru, [datanya] harus betul-betul [tepat], mana [daerah] yang hijau, kuning, merah," tuturnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Sabtu (9/5).
Ia menjelaskan pembukaan sekolah harus disinkronkan dengan data kasus dan penyebaran corona di setiap daerah.Jangan sampai, lanjutnya, ketika siswa dan guru kembali beraktivitas ternyata wilayah tersebut dalam pengawasan.Menurut Satriwan ini bisa saja terjadi mengingat pemerintah pusat dan daerah kerap memegang data yang berbeda-beda. Belum lagi berkaca pada komunikasi tak sinkron antar pemerintah pusat dan pemda belakangan. Kemdikbud juga mesti memperhatikan infrastruktur pendukung penanganan corona di sekolah.Artinya sebelum sekolah dibuka, perlengkapan seperti sabun cuci, hand sanitizer dan masker harus disiapkan. Sekolah bahkan perlu memiliki alat pelindung diri (APD) di tiap Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Ini untuk memastikan petugas UKS terlindungi ketika ada kasus gejala corona pada siswa atau guru.
Pada rapat Koordinasi Skenario Pembukaan Pembelajaran Pasca-Bencana Non-Alam Covid-19 yang digelar Kemenko PMK pada 1 Mei 2020, menghasilkan dua skenario pembukaan sekolah.
Skenario pertama, jika pandemi selesai akhir Juni 2020, pembelajaran tahun ajaran 2019/2020 bisa dilakukan di sekolah bulan Juli 2020.Pada bulan tersebut sekolah bakal mengejar capaian kurikulum yang tertinggal selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan. Bahkan, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) bisa dilakukan di sekolah sesuai protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.Kemudian tahun ajaran 2020/2021 bakal mulai awal Agustus 2020. Ini artinya tidak ada libur kenaikan kelas untuk siswa. Libur akan digeser akhir tahun.
Skenario kedua, jika pandemi baru berakhir Desember 2020, akan dilakukan pengunduran jadwal kalender pendidikan nasional.Pembelajaran tahun ajaran 2019/2020 bakal terus berlanjut dan mulai dilakukan di sekolah pada Desember 2020. Kemudian tahun ajaran 2020/2021 baru dimulai Januari 2021. Skenario ini punya sejumlah konsekuensi. Misalnya terkait solusi pembelajaran di SMK yang memerlukan pengadaan alat praktek siswa di rumah dan akses magang.Tentunya Kemendilbud dan Kementerian Agama harus mencarikan solusi biaya akibat perpanjangan semester bagi sekolah swasta. Bappenas dan Kementerian Keuangan juga harus memfasilitasi insentif untuk sektor pendidikan.
Kebijakan Yang Membingungkan
Inilah kenyataan tinggal di Indonesia. Gonta-ganti kebijakan dalam waktu yang sangat cepat, membuat masyarakatpun jadi kebingungan.Apalagi nampak jelas jika kebijakan yang ada tidak dijalankan dengan baik. Sebagai contoh, diawal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), transportasi umum yang dipakai kebanyakan masyarakat sangat dibatasi penggunaannya. Bahkan, di beberapa kota jika ketahuan membonceng orang yang tidak tinggal serumah, maka akan dikenakan sanksi. Namun yang membuat heran, mengapa untuk pergerakan manusia melewati transportasi udara (bandara) masih diberi kelonggaran?.
Wacana larangan mudik pun sangat terasa janggal. Mengapa yang dipersulit adalah warga yang ingin mudik antar kota tetapi masih di wilayah Indonesia. Bahkan warga sampai kucing-kucingan dengan pihak terkait, entah dengan cara sembunyi di bagasi bis ataupun sembunyi di bak truk dan ditutupi kain terpal. Sedangkan WNI yang dari luar negeri (entah karena alasan pendidikan ataupun bekerja) sangat dimudahkan untuk pulang ke Indonesia.
Jika virus corona memang belum bisa ditaklukkan sampai saat ini, seharusnya pemerintah sebagai pelindung umat menerapkan kebijakan yang memang benar-benar bisa melindungi semua lapisan masyarakat. Dan kebijakan inipun seharusnya diterapkan secara merata dan adil bagi seluruh penduduk tanpa kecuali. Apalagi sudah ada peringatan dari banyak pakar terkait klaim dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Namun terlihat jelas jika pemerintah maju terus pantang mundur meng-golkan “keinginan” untuk segera mengaktifkan lagi kondisi perekonomian di negeri ini. Yang semakin membuat khawatir para orang tua dan pendidik adalah munculnya ide bahwa sekolah akan dibuka kembali sekitar pertengahan bulan Juli. Padahal para pakar sudah mengingatkan jika kondisi sekarang ini belum bisa dikatakan aman dari wabah. Bagaimanakah nasib anak-anak sekolah kedepannya?. Bukankah ini sama saja dengan memasukkan generasi pada samudra yang penuh dengan virus berbahaya?.
Kembali Kepada Islam
Islam selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap. Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas segenap persoalan. Islam telah lebih dulu dari masyarakat modern membangun ide karantina untuk mengatasi wabah penyakit menular.
Dalam kondisi wabah, Islam menetapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Sebagaimana Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, “Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” HR Imam Muslim).
Berdasar hal ini, belajar di rumah pun menjadi kebijakan yang harus diambil dalam daulah Khilafah. Meski demikian, kondisinya tentu tidak seperti pelaksanaan belajar di rumah saat ini yang banyak menimbulkan kegaduhan, baik dari siswa, orang tua hingga guru. Kebijakan belajar di rumah dalam sistem khilafah tidak sampai mengurangi esensi pendidikan. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Pertama, negara Khilafah berasaskan akidah dan syariah Islam. Berdasarkan asas ini, Negara menegaskan tujuan pendidikan baku yang harus diemban seluruh pemangku pendidikan baik negara, siswa, guru, tenaga kependidikan, hingga oleh orang tua siswa. Sebab, belajar di rumah melibatkan orang tua. Asas pendidikan juga akan sangat menentukan dalam penentuan materi ajaran (kurikulum) saat siswa belajar di rumah. Kesadaran yang dimiliki orang tua juga sangat berpengaruh. Mereka akan mendidik sesuai target dan tujuan pembelajaran dalam Islam. Mendidik dengan penuh kasih sayang karena berangkat dari kesadaran terhadap kewajiban dari Allah SWT. Berdasarkan tujuan tersebut, maka saat belajar di dalam rumah, bagian pembentukan kepribadian Islam dan life skill bisa 30%, konten materi tsaqofah Islam 30%, sedangkan materi sains dan teknologi 40%. Bentuk penyampaian pun tidak akan keluar dari tujuan dan landasan akidah Islam. Misalnya, guru tidak bersifat kaku dan memaksa atas tugas-tugas yang dibebankan kepada siswa. Dalam kondisi wabah, maka materi pembelajaran terutama untuk menguatkan ketaatan kepada Sang Pencipta yang menguasai manusia.
Kedua, negara Khilafah menguasai ilmu dan teknologi komunikasi yang handal. Maka, keterbatasan guru, siswa dan orang tua untuk melakukan pembelajaran daring bisa diminimalisir. Berbeda dengan kondisi saat ini, masih banyak guru, siswa, dan orang tua yang gagap teknologi komunikasi. Padahal, pembelajaran jarak jauh telah cukup jamak digunakan di berbagai belahan dunia. Hanya saja, kapitalisme telah membelenggu banyak kalangan dari mengenal dan menggunkan teknologi ini. Baik karena keterbatasan ekonomi untuk memiliki alat (media) dan akses internet, maupun keterbatasan ilmu. Dalam sejarah, negara Khilafah dikenal sebagai negara maju yang menguasai jagad teknologi. Berbagai penemuan teknonogi dilakukan oleh kaum muslim. Hal ini karena Islam mendorong setiap muslim untuk terus belajar dan mengembangkan ilmunya. Negara pun mendukung sepenuhnya.
Ketiga, belajar di rumah dalam Khilafah ditopang oleh perekonomian yang stabil bahkan maju. Dengan kondisi tersebut, negara mampu menopang kehidupan ekonomi rakyat yang membutuhkan bantuan akibat lockdown. Orang tua tak perlu bekerja di luar. Mereka bisa optimal membantu proses belajar di rumah dengan sebaik-baiknya. Tak hanya dalam pemenuhan kebutuhan pokok, negara Khilafah juga mampu memberikan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran. Negara menyediakan platform pendidikan gratis dan sarana pendukungnya, seperti internet gratis dan media (alat komunikasinya). Mahasiswa pun tak perlu teriak meminta keringanan biaya pendidikan. Karena dalam kondisi tidak wabah mereka dibiayai oleh negara. Walhasil, semua kebutuhan belajar di rumah tidak ada kendala, karena negara men-support penuh semua kebutuhan tersebut. Hal itu hanya terjadi jika negara kuat, maju dalam perekonomian. Yakni, negara yang menerapkan syariat Islam.
Demikianlah, hanya negara Khilafah Islam yang mampu memberikan pelayanan pendidikan optimal lagi sahih kepada rakyatnya baik pada kondisi wabah maupun tidak. Belajar di rumah saat wabah pun tak perlu keluh kesah. Semoga wabah kali ini membawa spirit kuat bagi kaum muslim untuk berjuang menegakkan Khilafah. Wallahu a’lam.
No comments:
Post a Comment