Oleh: Ninis
(Aktivis Dakwah Balikpapan)
Beberapa waktu yang lalu presiden Jokowi melontarkan cuitan di akun resminya, yaitu diksi "hidup damai" dengan Covid-19. Sontak statement tersebut menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Padahal sebelumnya presiden Jokowi dalam pertemuan PBB mengatakan "perang" melawan covid-19, namun sekarang mengatakan "hidup damai" dengan covid-19. Bukan kali ini saja pemerintah membuat diksi yang membuat rakyat bingung, entah apa yang "merasuki" pikiran pemangku kebijakan Negeri ini yang kerap membuat kebijakan yang inkonsisten. Dengan kebijakan yang plin-plan kerap membuat warga bingung, mulai diksi mudik dilarang tetapi pulang kampung boleh. Bukan lock down tetapi PSBB.
Lepas tangan pemerintah menangani covid-19
Sejatinya pemimpin dalam sistem kapitalis tidak didesain untuk mengurusi urusan rakyat, namun hanya mengurusi kepentingan pemilik modal saja. Sehingga wajar jika negara memposisikan dirinya sebagai regulator. Pernyataan-peryataan yang dilontarkan pemerintah harusnya "mendinginkan" warga ditengah menghadapi wabah, justru menambah kepanikan warga dengan kebijakan-kebijakan yang inkonsisten.
Sejumlah pihakpun meragukan keseriusan pemerintah menangani covid, pasalnya pemerintah mengurangi anggaran untuk riset pembuatan vaksin covid-19. Sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengutip Perpres 54/2020 yang justru memotong anggaran Kemenristekdikti sebesar Rp 40 Triliun. Dan itu adalah presentasi potongan anggaran terbesar, dibanding dengan pemotongan di Kementrian lainnya. Meskipun Pemerintah bisa berkilah itu terkait perubahan nomenklatur, ruang realokasi internal Kemenristek untuk mendukung riset vaksin tentu semakin kecil dengan hanya anggaran tersisa Rp 2 Triliun. Bahkan, Menteri Ristek menyebutkan pihaknya hanya menganggarkan Rp 40 miliar untuk riset vaksin Covid-19. (Tribunnews.com).(10/5/2020).
Pemerintah terkesan tidak serius, karena rakyat diminta bersabar menunggu negara lain menemukan vaksin. Sedangkan korban tiap hari terus bertambah baik yang positif, PDP, OTG dan ODP. Rakyat terus dibuat bingung dengan statement dan kebijakan pejabat negara yang simpang siur dan gonta-ganti, dan tidak fokus atasi penyebaran Covid-19. Mengapa harus menunggu negara lain menemukan vaksin Corona, sebenarnya Indonesia mampu membuat vaksin jika ada "kemauan" dari pemimpin negeri ini. Sayang itu tidak dilakukan dengan pertimbangan ekonomi pastinya.
Apakah yang dimaksud " hidup damai" adalah kebijakan herd imunity? Hanya yang memiliki imunitas yang tinggi yang bisa bertahan, namun bagi yang memiliki imunitas rendah seperti bayi, anak-anak, orang dewasa yang sudah memiliki penyakit bawaan rentan tertular covid-19. Tenaga medis yang berada digarda terdepan dijadikan tumbal, mereka sudah "kewalahan" menangani pasien yang terus bertambah setiap hari. Apalagi beberapa saat ini ada "relaksasi" PSBB, bandara nampak lautan manusia pasca dibuka kembali dan moda transportasi lain juga aktif kembali. Mall-mall, MC Donald Sarinah dan IKEA alam sutra dibuka nampak kerumunan orang memadati tempat tersebut. Pastinya akan terjadi lonjakan pasien yang tertular covid-19. Ibaratnya rakyat dilepas ke hutan belantara tanpa diberi perlindungan, siap-siap diterkam hewan buas. Bahaya jika kebijakan ini diambil tanpa pemberian vaksin, jutaan warganya akan meninggal. (Kompas.com).(15/05/2020). Astaghfirullah, zholimnya pemimpin dalam kapitalis ini yang tidak peduli dengan nyawa rakyatnya dan tidak pernah tulus mengurusi rakyatnya. Hanya memikirkan bagaimana roda ekonomi bisa berjalan. Secara tidak langsung negara membiarkan jutaan nyawa melayang.
Islam menangani wabah dengan cepat dan tepat
Dalam Islam satu nyawa manusia sangat berharga, tanpa menunggu jatuh korban negara segera melakukan upaya preventif dan kuratif. Kholifah melakukannya karena dorongan taqwa yang dimiliki Kholifah membuatnya takut kelak dihadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemimpin diibaratkan bagai seorang gembala, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)”. (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).
Kholifah segera menerapkan lock down supaya penyebaran virus tidak menyebar ke semua wilayah.
Negara menjamin kebutuhan pokok masyarakat selama penerapan lock down, dengan jaminan ini masyarakat patuh dan taat untuk tetap dirumah saja, menghindari kerumunan orang.
Negara segera mungkin mengerahkan tenaga ahli untuk menghasilkan obat ataupun vaksin yang anggarannya diambil dari pos Baitul mal.
Demikianlah kecepatan dan ketepatan khilafah dalam menangani wabah, tidak seperti pemimpin dalam sistem kapitalis ini yang abai dan tergagap menangani wabah.
Wallahu a'lam bi showab
No comments:
Post a Comment