By : Mutiara Putri Wardana
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa tak akan ada lagi bentuk ajaran khilafah yang terus didengungkan oleh sejumlah ormas agama. Selain berseberangan dengan dasar negara, ajaran khilafah tersebut bersifat merusak tatanan bernegara yang telah lama digunakan Indonesia.
Selain membahas soal pentingnya menekan paham radikal seperti khilafah, Mahfud menekankan soal upaya pemerintah untuk menghilangkan persepsi ketakutan akan Islamophobia. Menurutnya tak ada gerakan semacam itu dalam pemerintahan yang berkuasa saat ini. (Kumparan, 03/01/2020)
Lagi dan lagi isu radikalisme terus digaungkan, ide khilafah terus dibungkam seolah-olah hal inilah yang menjadi biang masalah di negeri ini. Anehnya lagi seiring dengan usaha keras pemerintah saat ini untuk menanamkan stigma negatif tentang khilafah di benak masyarakat yang katanya merusak, pemerintah justru mendapat 'PR' baru untuk mengembalikan image positifnya melalui pencitraan bahwa pemerintah tidak anti dengan Islam atau istilahnya Islamophobia.
Padahal sudah jelas-jelas khilafah merupakan ajaran Islam tapi dianggap merusak, bukankah hal itu sama saja menganggap bahwa ajaran Islam itu juga rusak? Lantas dimana letak salahnya citra baru pemerintah saat ini sebagai pemerintahan anti Islam?
Disaat penguasa berusaha menakut-nakuti rakyat tentang paham khilafah padahal sebenarnya mereka sendiri lah yang takut. Takut jika umat sadar akan urgensi khilafah itu sendiri dalam mengatasi kondisi negeri yang memprihatinkan jika terus berada dalam genggaman kapitalis. Takut tidak bisa lagi memenuhi nafsu keserakahannya menguasai negeri ini. Dan pastinya masih banyak ketakutan lainnya sebagaimana orang salah yang takut akan kebenaran sehingga berusaha menghalalkan segala cara untuk menutup-nutupi kebenaran itu.
Inilah bukti nyata bahwa dalam menghadapi berbagai kritikan atas kegagalan pembangunan dari segala aspek, pemerintah justru mencari-cari kambing hitam untuk dijadikan sasaran empuk yang mudah diserang bukan malah menerima kritik tersebut dan memperbaikinya. Seharusnya jika benar-benar peduli akan nasib negeri ini, fokuslah pada apa yang menjadi akar permasalahannya.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan di berbagai aspek hanya akan memberikan solusi semu yang berakibat pada timbulnya berbagai persoalan baru yang tidak memiliki titik temu. Sebab sumber utama masalahnya adalah kesalahan dalam mengadopsi sistem bernegara itu sendiri. Indonesia adalah negara korporasi dimana penguasa dan pengusaha berkolaborasi dalam naungan kapitalisme.
Padahal sudah jelas sekali bahwa hidup di dalam negara yang menganut sistem kapitalisme sangatlah mengenaskan. Siapa yang kuat (berkuasa) dialah yang mampu bertahan. Sistem ini hanya berpihak pada para kapitalis tanpa memperdulikan nasib rakyat. Negara beralih fungsi menjadi pelayan para kapitalis dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan mereka dan tentunya sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.
Jadi, manakah sebenarnya yang merusak itu? Khilafah yang merupakan sistem Islam kah atau justru kapitalisme itu sendirilah sumber kerusakannya?
Apa salahnya mengganti tatanan negara yang jelas-jelas rusak? Justru dengan terus bertahan dengan sistem kapitalisme yang ada kondisi negara ini tidak akan pernah menjadi lebih baik malah sebaliknya. Kapitalisme adalah sebuah sistem destruktif yang dengannya solusi permasalahan yang dihasilkan hanya akan terus membuat benih-benih persoalan baru.
Sudah banyak kerusakan di negeri ini sebagai bukti nyata akibat kapitalisme yang dipegang teguh. Kekayaan alam yang sejatinya diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 justru pada praktiknya nihil. Kekayaan alam negeri ini terus dikeruk tak ada lagi cerita untuk rakyat tapi untuk sebesar-besarnya kepentingan kapitalis. Itulah sedikit cerminan yang nampak dari sebuah negara korporasi.
Tentu hal ini jauh berbeda dengan sistem Islam yang justru menjadi sistem konstruktif. Islam mampu mengatasi masalah dengan solusi yang solutif. Sebab dalam Islam sangatlah jelas peran penguasa sebagai pelayan umat sebagaimana yang terdapat dalam Hadist riwayat al Bukhari bahwa Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.
Jadi sudah jelas sekali perbedaan posisi penguasa pada sistem kapitalisme yang mana penguasa sebagai pelayan bagi kapitalis, dengan Islam yang memposisikan penguasa sebagai pelayan yang mementingkan kemaslahatan umat. Bahkan dasar-dasar negara yang terdapat di dalam pancasila pun hanya dapat diwujudkan dengan penerapan sistem Islam secara kaffah. Tidak seperti sekarang dasar negara hanyalah sebatas simbol tanpa realisasi bahkan kedaulatan yang katanya ada di tangan rakyat pun hanya isapan jempol belaka sebab pada realitanya tetap kembali ke tangan para kapitalis. Jelas di sini bahwa kapitalisme lah sistem yang merusak itu dan bukan khilafah.
Kembalilah kepada sistem Islam yang merupakan sistem yang sempurna dengan penerapan syari'at Islam secara kaffah untuk bisa mewujudkan tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sejahtera. Sebab Islam lah satu-satunya sistem kehidupan yang bisa menjadi rahmat bagi semesta alam tidak ada solusi lain selain dengannya. Wallahu a'lam
No comments:
Post a Comment