Banjir, Tata Kelola Sistem yang Salah Kelola

By : Neni Kurniani

Jakarta dilanda hujan deras sejak Selasa sore (31/12/19) hingga Rabu pagi (1/1/20). Akibatnya hampir seluruh wilayah ibukota lumpuh karena terendam banjir. Tercatat ada 63 titik banjir yang menyebar di kawasan Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan, pihaknya tidak ingin mencari-cari alassan apalagi menyalahkan siapapun termasuk pembangunann infrastruktur yang saat ini sedang digenjot. "Kalau curah hujan tidak ada kaitannya dengan bangunan karena curah hujan datang dari atas toh, tapi pengendalian air yang sudah turun, di situ letak tantangannya". Pungkasnya.

Banjir berulang setiap tahun jelas bukan karena faktor alam semata. juga tidak hanya problem teknis (tidak berfungsi drainase, resapan air, kurang kanal dan sebagainya) tapi masalah sistematik yang lahir dari berlakunya sistem kapitalis.

Jakarta, juga kota-kota lain di Indonesia, ditata dengan spirit kapitalisme. Semangat mengeruk kekayaan dan keuntungan, lalu mengabaikan hayat hidup publik seperti ruang hijau, kawasan resapan air, kepemilikan umum seperti hutan dikuasai oleh individu. Itulah konsekuensi sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi.

Banyak kawasan hijau seperti hutan kota, pesawahan dan hutan mangrove di Jakarta diserobot para pengembang kelas kakap dan para konglomerat. Banyak kawasan resapan air di Jakarta telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan elit dan pusat-pusat bisnis. Beberapa perumahan mewah dan sentra bisnis telah merebut daerah resapan air bahkan pesawahan. Sementara itu ada lebih 3.000 hektar kawasan yang awalnya berfungsi sebagai tangkapan air dan hutan kota , kini beralih fungsi menjadi bangunan. (RMOL.COM)

Tata kota diserahkan pada mekanisme pasar ala kapitalisme, pengelolaannya hanya mengandalkan visi jangka pendek lima tahun sesuai dengan mekanisme demokrasi. Imbasnya, negara dibentuk seperti perusahaan yang harus profit -oriented  untuk bisa menghasilkan profit sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Kapitalis mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Upaya penanggulangan banjir Jakarta dan daerah lainnya tidaklah harus selalu mengandalkan teknis, seperti : tidak berfungsi drainase, resapan air, kurang kanal dan sebagainya. Melainkan secara sistemis ideologis. Sehingga, usaha mengatasi banjir secara sistem tidaklah cukup, karena masalahnya ada pada ideologi yang diterapkan negara yakni kapitalisme.

Momentum banjir harus menjadi pengingat agar dilakukan taubat nasional, mengubah pola hidup dan membuang pandangan hidup kapitalisme dan menggantinya dengan Islam.

Islam menjamin pembangunan harus selalu menjaga keseimbangan lingkungan. Ekonomi Islam tidak tersentralisasi dan berorientasi pertumbuhan, melainkan berorientasi pada distribusi. Sehingga aktivitas ekonomi akan merata di seluruh penjuru negeri, yang berimbas pada menurunnya kepadatan kota Jakarta. Untuk menerapkan ideologi Islam, tentu butuh institusi penerapnya, yakni Khilafah. Tanpa eksistensi Khilafah, mustahil bisa menyelesaikan masalah banjir Jakarta (dan kota-kota sekitarnya) secara tuntas. Wallaahu 'alam bisshowab.