Demokrasi Dibajak Oligarki

Oleh : Luthfiah 

(ibu generasi&pegiat komunitas ibu hebat)

Katanya ini negeri demokrasi, ternyata demokrasinya hanya setengah. Setengah lainnya adalah oligarki.Falsafah agung demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tujuannya adalah pemerataan kemakmuran rakyat. Tetapi yang terjadi adalah kesenjangan luar biasa diantara rakyat, sekelompok kecil rakyat yang punya kemampuan mengakses aspek ekonomi, politik, hukum, hingga sumberdaya negara di satu sisi dan mayoritas rakyat yang tak mempunyai kemampuan itu disisi lainnya. 

Akhirnya demokrasi dikontrol dan dikendalikan oleh segelintir manusia. Demokrasi dibajak oleh oligarki, para pemilik kekayaan, militer hingga faktor silsilah keluarga. Kelompok oligarki menyusup ke dalam istana penguasa, gedung-gedung dewan, pembuat undang-undang hingga ke meja-meja peradilan. Penegakan hukum semakin tajam ke bawah dan tumpul menghadapi kelompok oligarki

Bergeraknya mahasiswa dapat dibaca sebagai reaksi terhadap gerakan kelompok oligarki yang makin sewenang-wenang dalam demokrasi. Disetujuinya RUU bermasalah oleh penguasa adalah bukti bahwa kekuasaan sedang dikendalikan oleh kelompok oligarki. Bung Hatta pernah berkata, mahasiswa adalah akal dan hati rakyat. Berbagai kebijakan penguasa dinilai telah mengkhianati akal dan hati rakyat.

Jadi, Indonesia mempraktekkan demokrasi atau oligarki? Kita tidak bisa menutup fakta bahwa money politik yang merajalela pada saat pemilu, kesenjangan ekonomi yang menajam, dan penegakan hukum yang tebang pilih adalah bukti bahwa oligarki sedang bekerja pada sistem demokrasi di Indonesia.

Analis politik asal Northwestern University, Jeffry Winters mengatakan semakin demokrasi berkembang semakin kelompok oligarki merajalela. Seorang nenek tua mengambil buah coklat yang jatuh dari pohonnya dipidana, koruptor dapat masa cuti dan hak jalan-jalan. Penegakan hukum melemah dan tebang pilih adalah ciri berkuasanya kelompok oligarki pada sistem demokrasi. Keadaan ini tentu tidak memungkinkan negara mencapai tujuannya.

Beberapa kasus menunjukkan oligarki terjadi di Indonesia..jor-joran pembangunan infrastruktur seharusnya membuat perusahaan baja dalam negeri menjadi makin kuat, ternyata faktanya justru Krakatau Steel rontok sebaliknya perusahaan baja dari China yang dibangun di Indonesia berkembang, diduga ada segelintir pembuat kebijakan yang memberi peluang terjadinya hal seperti ini. 

Sekelompok pemilik kekayaan membuat dan membiayai partai politik juga menguasai media, sehingga informasi publik yang disampaikan sesuai maunya kelompok. Pembantaian di Wamena tidak sekalipun disiarkan media, padahal rakyat berhak atas informasi. Media menjadi alat propaganda bagi kelompok oligarki.

Ganti sistem terbaik, sistem islam

Ketika sistem islam diemban oleh negara, artinya Alqur'an dan Sunnah adalah sumber hukum dan menjadi garis besar pengelolaan negara. Tujuan dan cara-cara mencapainya sesuai dengan apa yang Alloh perintahkan. Alloh berfirman, 

"Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (TQS. Al Maidah: 48)

Islam diturunkan sebagai sebuah sistem kehidupan yang didalamnya tidak hanya berisi aturan peribadatan umat islam tetapi juga berbagai aspek kehidupan manusia semisal ekonomi, politik, hukum, sosial hingga pertahanan keamanan negara. Sehingga islam sebagai agama tidak boleh dipisahkan dari kehidupan publik termasuk negara. 

Rasulullah bersabda, "agama adalah nasehat, untuk Alloh, RasulNya, para pemimpin dan orang-orang awam" (HR. Bukhari Muslim)

Di dalam sistem islam, hubungan antara agama dan negara harus didasarkan pada aqidah islamiyah. Penerapan hukum-hukum syara secara menyeluruh memerlukan eksistensi negara. Tentu saja perlu institusi negara yang compatible agar hukum-hukum syara dapat diterapkan secara menyeluruh (kaffah), institusi itu bernama Khilafah bukan yang lainnya. Imam Al Ghazali memisalkan agama adalah pondasi dan negara sebagai bangunannya. Tanpa pondasi maka bangunan akan ambruk. 

Pemimpin dan rakyat sama terikat kepada hukum syara. Pemimpin tidak bisa memerintah berdasarkan hawa nafsunya dan kepentingan kelompoknya saja. Kedaulatan berada ditangan syara sehingga tidak ada aktivitas pembuatan hukum, kecuali menggali dari Alqur'an dan sunnah. Hal ini mencegah munculnya oligarki di dalam pemerintahan. 

Kelompok oligarki tidak bisa membeli undang-undang dan hukum dengan kekayaan atau kekuasaan yang dipunyai.

Dalam sistem islam, pemimpin mengatur urusan rakyat tanpa membeda-bedakan. Kewajiban negara, yakni mengadakan pelayanan kepentingan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok, keamanan, dan sebagainya dilakukan dengan adil dan merata dengan menerapkan hukum syara.

Alloh berfirman, 

“Hendaklah kamu menetapkan hukum di antara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah” (QS. Al Maidah: 49)

Rasulullah bersabda, 

“Seorang imam (kepala negara) adalah pengatur dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusannya tersebut.”

Sampai hari ini demokrasi yang diterapkan melahirkan kemelut yang makin bertumpuk-tumpuk, sudah memakan nyawa rakyat. Maka sudahi dengan mengganti sistemnya menjadi sistem yang diridhoi Alloh, yakni sistem islam agar tercapai Baldatun Toyyibun wa Rabun Ghafur

Wallahu'alam bisshowab