Bara di Papua Berbuntut Tuntutan Referendum

Oleh: Nur Fitriyah Asri

Penulis Ideologi Bela Islam & Member Akademi Menulis Kreatif

Papua kembali membara. Insiden pembuangan  bendera merah putih di selokan yang berada di depan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya menjadi pemantik adanya unjuk rasa ribuan warga Manokwari Papua. Berdemo berjalan kaki sepanjang 18 kilometer menuju kantor gubernur, menuntut rasialisme terhadap orang Papua harus dihentikan. Gubernur Papua Lukas Enembe, bahkan dengan tegas berkata "Kami bukan bangsa monyet, kami manusia." 

Dilansir oleh tirto.id, (19/8/2019), ekses rasisme, dua hari setelah negara ini merayakan kemerdekaannya ke-74, gelombang orang Papua menumpahkan kekecewaannya di Jayapura, ibu kota Papua, dan di Manokwari ibu kota Papua Barat, serta kota Sorong. 

Di Manokwari, situasinya lebih panas. Gedung parlemen daerah dibakar. Pohon di tepi jalan ditebang. Ban dan  bendera merah putih dibakar. Melumpuhkan aktivitas dan mobilitas warga. 

Di Sorong, sebuah kota pantai di ujung kepala burung Papua, fasilitas publik seperti bandara dirusak. Mobil-mobil di lahan parkir bandara juga dirusak. Penerbangan lumpuh dalam beberapa jam. Jalan raya lumpuh. Aksi itu—entah spontanitas atau ada motif selain respons atas rasisme di Jawa—menjalar ke pembakaran gedung penjara.

Terjadi kejanggalan,  karena dalam orasinya selalu terdengar tuntutan  Referendum dan Papua Merdeka. Bisa dipastikan  di balik insiden tersebut telah terorganisir dan disetting. Sepertinya isu rasisme dan monyet hanya salah satu bumbu penyedap masakan. Skenario yang sama kembali berulang seperti kasus Timor Timur.

Waspadalah, wacana referendum akhir-akhir ini semakin memanas. Akhirnya terbukti bara di Papua berbuntut tuntutan referendum.

Dilansir oleh CNN Indonesia (27/8/2019) -- Para penghuni Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya memasang dua spanduk baru di depan asrama mereka. Spanduk tersebut dipasang usai insiden pengusiran terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Spanduk yang terbentang di gerbang dan pagar asrama tersebut bertuliskan "Lepas Garuda dan Referendum is Solution."

Terkait desakan referendum, Lukas mengakui hal itulah yang selama ini kerap digaungkan masyarakat di Papua. Lukas pun mengaku telah mengonsultasikan hal ini ke Presiden Joko Widodo.

Anehnya rezim bersikap lembek. Padahal sebelumnya telah membuat narasi tidak ada toleransi pada pengganggu Pancasila dan NKRI. Nyatanya Papua yang ingin referendum pisah dari NKRI, rezim tidak bertindak tegas. Diminta "Saling memaafkan." Ada apa? Bukankah di Papua rezim dapat suara dukungan luar biasa? Adakah kampanye politik menjanjikan referendum berpisah dari NKRI dan adakah korelasi dengan tuntutan massa Papua merdeka?

Anehnya lagi, pada pergi ke mana penjaga Pancasila yang terhimpun dalam BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), dengan gaji diatas 100 juta hanya diam seribu basa? Kenapa tidak berani berkoar, NKRI harga mati dan  separatisme adalah radikal? Mestinya wajib bekerja dan bertanggung jawab secara moral kepada publik. Atau memang sudah tidak ada keberanian karena menjadi anteknya asing dan aseng? Itulah bukti negara yang tidak berdaulat karena terjerat utang.

Jangan bersikap garang hanya kepada pejuang syariah, khilafah dan ide khilafah yang tidak pernah terbukti membahayakan NKRI. Sangat mustahil khilafah ajaran Islam dituduh akan membahayakan umat manusia karena berasal dari Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Ketidakadilan itulah salah satu penyebab tuntutan referendum.

Untuk mencarikan solusi Papua harus tahu terlebih dulu akar masalah yang menyebabkan Papua  terus bergejolak menuntut referendum, antara lain:

1. Masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Bagi sebagian orang Papua dianggap belum benar, sehingga dipakai alasan untuk merdeka.

2. Masalah operasi militer yang berlangsung sejak tahun 1965 menimbulkan trauma dan luka kolektif di masyarakat Papua, tentang kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Lemahnya penegakan hukum sehingga terkesan adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi.

3. Masalah diskriminasi dan marjinalisasi masyarakat Papua oleh berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. Disebabkan oleh ketidaksiapan pelaksanaan otonomi daerah yang berujung pada rasa ketidakadilan menyebabkan krisis sosial.

4. Kegagalan pembangunan Papua, cermin  ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berakibat tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah.

5. Intervensi negara asing, khususnya Amerika Serikat (AS), yang memang sangat berkepentingan terhadap Papua, mengingat terdapat sejumlah perusahaan milik AS, khususnya Freeport, yang punya posisi sangat penting.

Campur tangan asing sangat nyata menuju Papua merdeka. Kekayaan alam yang melimpah membuat silau para penjajah untuk menguasainya. Dengan mendorong gerakan separatisme menuntut 

kemerdekaan dan membuat ketidakstabilan politik di wilayah Papua.

Upaya Papua merdeka dilakukan oleh tiga elemen yang saling bahu membahu, yakni:

1. Elemen gerakan bersenjata yaitu TPN/OPM (Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka). OPM inilah yang selalu melakukan penyerangan, kontak senjata dan teror terhadap aparat dan warga sipil.

2. Elemen diplomatik di luar negeri yaitu organisasi ILWP (International Lawyer for West Papua) dan IPWP (International Parliament for West Papua). Kedua organisasi bermarkas di Eropa (Inggris) dan diinisiasi dan dimotori oleh organisasi FWPC (Free West Papua Campaign), dipimpin oleh Beny Wenda, diberi mandat TPN/OPM untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui internasional dengan mendorong PBB untuk membahasnya.

3. Elemen politik dalam negeri, baik LSM-LSM atau organisasi KNPB (Komite Nasional Papua Barat) di Jayapura, guna memberikan dukungan kemerdekaan Papua terhadap konferensi yang dilakukan di London oleh ILWP.

Jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti dan bersikap tegas, maka yang terjadi adalah tuntutan referendum dan bisa dipastikan akan terjadi disintegrasi bangsa. Papua lepas dari NKRI. Skenario yang sama seperti halnya yang terjadi pada Timor Timur.

Islam Solusinya

Islam adalah agama sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah mahdoh dan akidah saja. Namun juga sebagai mabda (ideologi) yang mempunyai fikrah dan thariqah untuk mengatur semua lini  kehidupan. Termasuk masalah separatisme dan pemberontakan (bughat).

1. Secara syar'iy bahwa pemisahan suatu wilayah dari sebuah negeri adalah haram.

Pelaku bughat harus diperingatkan dengan tegas dan jika perlu harus diperangi.

2. Beberapa abad yang lampau, Papua adalah negeri yang telah bergabung dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kesultanan Islam Ternate --Tidore dan kekhilafahan Turki Ustmani. Sehingga status tanahnya adalah tanah Usyriyyah (yaitu negeri yang penduduknya  memeluk Islam serta tunduk dan bergabung dengan kekuasaan Islam dengan cara damai). Oleh sebab itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin  mempertahankan wilayah Papua dari cengkeraman siapapun yang akan mengambil alih wilayah tersebut.

3. Penyelesaian tuntas masalah Papua hanya bisa dilakukan dengan pembangunan yang adil dan merata, sehingga kebutuhan asasi rakyat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan infrastruktur ekonomi terpenuhi.

Islam mewajibkan negara untuk merealisasikan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar rakyatnya. 

Untuk itu, hanya dengan sistem ekonomi Islam yang menjadikan distribusi kekayaan secara adil dan menjadi fokus untuk dilaksanakan. Bukan dengan ekonomi kapitalis yang sudah terbukti menyengsarakan .

4. Semua langkah strategi diatas akan dapat dilaksanakan hanya dengan menerapkan Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam bingkai khilafah ala minhajjin nubuwwah. Dengan begitu tidak hanya permasalahan di Papua saja yang tersolusi, tapi semua alam semesta 

tersejahterakan.

Wallahu a'lam bishshawab.