Agar Pengetap BBM Tak Lagi Ber-ulah

Oleh : Rahmi Surainah, M.Pd, 

warga Kutai Barat Kaltim

Kelangkaan BBM sering disinyalir karena ulah pengetap BBM. Pemerintah pun melalui aparat berupaya untuk mengamankan para pengetap BBM di lapangan. Namun, sampai saat ini ulah pengetap terus terjadi dan berulang. Apalagi dibiarkan petugas SPBU sendiri, warga yang melihat cuek sehingga kasus pengetam BBM ini sudah menjadi rahasia umum.

Seperti yang diberitakan satu media yang berjudul "Pengetap Bisa Isi BBM Meski Diawasi Petugas, Bupati Berau Ancam Tutup Sementara SPBU". Dalam beritanya dikabarkan bahwa pengawasan sudah dilakukan selama sepekan di seluruh SPBU, kenyataannya belum berhasil mengurangi antrean BBM. Pengawasan belum berjalan efektif, buktinya, hari Rabu (14/8/2019), masyarakat masih menemukan para pengetap ikut mengantre di SPBU. Warga berhasil memotret pengetap yang keluar dari SPBU sambil membawa 5 jeriken berisi  dengan sepeda motor, padahal ada petugas dari Dinas Perhubungan yang menjaga SPBU, tetapi melakukan pembiaran. Bupati Berau, Muharram pun telah memberikan peringatan keras kepada pemilik dan pengelola SPBU.

Muharram menegaskan, jika pemilik SPBU tidak mengindahkan surat edaran yang ditandatanganinya, maka pihaknya tidak akan segan-segan menutup SPBU. ( https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/14/pengetab-tetap-isi-bbm-meski-diawasi-petugas-bupati-berau-ancam-tutup-sementara-spbu)

Bagi yang tidak beruntung pengetap BBM akan diamankan, seperti kabar bahwa Polres Berau melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) mengamankan dua orang pelaku penyalahgunaan BBM di Jalan Marsma Iswahyudi, Kecamatan Teluk Bayur. Dua warga diamankan kepolisian, bahkan salah satu warga diketahui merupakan mantan pejabat kampung di Kecamatan Segah. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan 40 jeriken BBM yang masing-masing berkapasitas 20 liter Jenis Solar, 1 unit mesin pompa, dan 1 unit truk. Pelaku terancam pasal 55 undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Pemkab Berau bersama aparat kepolisian dan TNI saat ini tengah gencar melakukan penertiban terhadap para pengetap, pengecer BBM dan LPG bersubsidi. Para pengetap disebut-sebut sebagai penyebab tidak meratanya distribusi BBM. Sementara para pengecer BBM dan LPG dituding sebagai pemicu kenaikan harga bahan bakar untuk kendaraan dan keperluan memasak rumah tangga. ( https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/13/jadi-pengetab-bbm-mantan-kepala-kampung-diamankanpolres-berau)

Sistem Kapitalisme Biang Pengetap BBM

Pengetap BBM sebenarnya kasus yang diciptakan oleh kebijakan pemerintah. Meski pemerintah berdalih bahwa para pengetap BBM-lah biang kelangkaan BBM bersubsidi sehingga solusi yang ditindak adalah mengamankan para pengetap. Padahal, masalah utamanya adalah para pengetap lahir karena adanya kebijakan pemerintah yang membedakan antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi sehingga ruang pengetap tumbuh subur memanfaatkan situasi dengan mengambil untung. Apalagi, kebutuhan hidup yang sulit dan lapangan pekerjaan yang susah menjadikan pengetap sebagai bagian dari pekerjaan.

Indonesia, Kalimantan Timur, termasuk Berau sebenarnya merupakan daerah yang kaya akan tambang migas, tidak seharusnya kelangkaan BBM terjadi di negeri ini. Kesalahan dalam pengelolaan SDA, khususnya BBM tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta. Kesalahan kebijakan sistem kapitalisme sekuler yang dengan prinsip liberalisasinya telah menjadikan SDA sebagai kepemilikan umum berubah menjadi privatisasi. Kebijakan ini pun tak lepas dari kebijakan pasar bebas dunia yang menginginkan persaingan bebas dengan menghapus berbagai subsidi negara pada rakyatnya. Jadi, ujung dari BBM bersubsidi ini kemungkinan akan berakhir dengan penghapusan BBM bersubsidi. Termasuk lahirnya berbagai masalah kelangkaan BBM, naiknya harga BBM, permainan harga oleh pengecer, pembatasan BBM oleh SPBU, penimbun BBM, dan para pengetap BBM. 

Inilah kezholiman sistem kapitalisme yang menganggap subsidi adalah beban. Seharusnya tidak ada kasta BBM subsidi dan nonsubsidi. BBM adalah hak warga dan kewajiban penguasa untuk menyediakannya dengan murah, mudah didapat, dan berkualiatas pelayanannya. 

Konsekuansi negara menerapkan sistem kapitalis otomatis liberalisasi pun terjadi pada SDA. Tata kelola dan kebijakan dalam mengelola SDA berujung pada kelangkaan dan muncullah para pengetap. Bagaimana tidak saat ini SDA banyak dikuasai oleh pihak swasta dan asing. Kebijakan dari pemeritah pun masih berpihak kepada pemilik modal atau para kapitalis tersebut, dengan memberikan izin dan undang-undang sehingga mereka legal mengeksploitasi SDA salah satunya BBM. Dari hal teknis memang pemerintah harus andil dan memantau agar pendistribusian berjalan lancar dan menindak tegas para pengetap. Namun yang lebih mendasar sistem kapitalisme sekuler inilah yang harus diubah agar kepemilikan umum khususnya SDA kembali dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Islam Solusi Agar Pengetap Tak Berulah

Dampak nyata dari sistem kapitalis membuat sistem ekonomi muncul berbagai macam masalah. SDA salah satunya BBM merupakan kepemilikan umum yang seharusnya dikelola oleh negara untuk melayani masyarakat. Beda dengan Islam, kepemilikan umum tidak boleh diprivatisasi atau dimiliki oleh individu atau swasta. Dengan Islam ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan negara merupakan pilar yang tidak bisa dipisahkan sehingga sistem ekonomi berjalan tanpa masalah. Sistem ekonomi2 merupakan bagian dari sistem-sistem lainnya yang tidak bisa dipisahkan (sistem pendidikan, sistem hukum dan sanksi, sistem pergaulan, dsbnya). Artinya kalau sistem ekonomi sejalan dengan sistem lainnya tentu tidak akan melahirkan dan menyuburkan masalah, khususnya para pengetap. Akhirnya sistem Islam merupakan solusi mendasar atas permasalahan ini, termasuk agar para pengetam tidak lahir dan tumbuh subur.

Rasulullah saw bersabda: "kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api" (HR. Abu Daud).

Termasuk dalam api adalah BBM.

Demikianlah permasalahan selalu muncul dan berulang akibat kita jauh dari hukum Allah. Semoga masyarakat semakin menyadari akan pentingnya kepemimpinan dan sistem yang berpihak kepada mereka, yakni sistem Islam.

Wallahu'alam...