Papua Berduka, Penguasa Bersukacita

Penulis : Anggraini Arifiyah

Ibu Rumah Tangga

Bencana di negeri ini terjadi kembali. Banjir bandang yang menerjang sembilan kelurahan di kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (16/3) malam, telah memakan korban banyak dan diperkirakan terus bertambah. Telah didapat bahwa data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (15/3) pukul 15.00 WIB, mencatat 79 orang tewas dan 43 korban belum ditemukan. Lebih dari 4 ribu jiwa terpaksa mengungsi. 

Adapun Natalius Pigai, merupakan aktivis kemanusiaan merasa prihatin di tengah kepiluan ini, justru uang negara miliaran rupiah dihambur-hamburkan untuk penyelenggaraan apel kebangsaan. Apel kebangsaan ini diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa dan telah digelar kemarin (Minggu, 17/3) mulai pagi hingga siang hari di Simpang Lima, Semarang. 

"Nalar publik tercederai! Di saat musibah menimpa bangsa saya, tim Jokowi berpesta pora  18 miliar uang negara, uang rakyat kecil untuk sebuah acara musik yang dihadiri hanya 2 ribuan orang," ujarnya, Senin (18/3). Pigai pun membandingkan alokasi bantuan dana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papuahanya 1 miliar untuk rakyat Sentani Papua.

Ironis,perlakuan yang tak adil dialkukan oleh pemerintah pada umatnya. Hilangnya nilai kemanusiaan untuk menyelamatkan rakyat yang terkena bencana, memprioritaskan penghamburan uang yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan rakyat. Perbandingan jumlah rupiah yang sangat fantastis antara hura-hura dan bencana yang terjadi. Inilah bukti dari kebobrokan rezim demokrasipada saat ini.

Lain halnya dengan sistem islam yang punya penyelesaian secara tuntas terhadap bencana dengan pengalokasian dana yg optimal (prioritas dalam penggunaan dana)

penting adalah membangun mindset dan kepedulian masyarakat, agar mereka memiliki persepsi yang benar terhadap bencana; dan agar mereka memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup, peka terhadap bencana, dan mampu melakukan tindakan-tindakan yang benar ketika dan sesudah bencana. 

Selain itu, Khilafah Islamiyah membentuk tim-tim SAR yang memiliki kemampuan teknis dan non teknis dalam menangani bencana. Tim ini dibentuk secara khusus dan dibekali dengan kemampuan dan peralatan yang canggih–seperti alat telekomunikasi, alat berat, serta alat-alat evakuasi korban bencana, dan lain-lain.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kebutuhan-kebutuhan vital mereka, seperti makanan, pakaian, tempat istirahat yang memadai, dan obat-obatan serta pelayanan medis lainnya.Inilah langkah-langkah yang akan ditempuh khalifah untuk menangani bencana yang melanda di wilayah Khilafah Islamiyah. Manajemen semacam ini disusun dengan berpegang teguh pada prinsip “wajibnya seorang Khalifah melakukan ri’ayah (pelayanan) terhadap urusan-urusan rakyatnya”.

Sejatinya, khalifah merupakan seorang pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pelayanan yang ia lakukan. Jika ia melayani rakyatnya dengan pelayanan yang baik, niscaya ia akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Sebaliknya, jika ia lalai dan abai dalam melayani urusan rakyat, niscaya, kekuasaan yang ada di tangannya justru akan menjadi sebab penyesalan dirinya kelak di hari akhir. 

Wallahu’alam Bi Shawwab.