Isapan Jempol Jargon Demokrasi

Oleh : SW. Retnani, S.Pd.

Pesta rakyat yang sudah dijalani selama ini memiliki kisah-kisah lucu, menggelikan dan menyedihkan. Bagaimanapun wajah Pemilu si pesta demokrasi, senantiasa dinanti dan ditunggu-tunggu oleh para penikmatnya. Berbagai cara dilakukan agar bisa ikut menikmati gebyarnya pesta rakyat ini.  Cita rasa asam, manis, pahit dari pesta demokrasi semakin menggelorakan semangat mata-mata liar dan lapar akan kekuasaan serta gemerlapnya duniawi.

 Bagi orang-orang yang sudah jenuh dengan pemilu demokrasi, memilih melanjutkan rutinitas hariannya yang masih menanti untuk diselesaikan. Mereka sama sekali tak tergoda dengan riuhnya pesta rakyat. Pikiran mereka sudah dipenuhi akan hal-hal yang lebih bermanfaat dalam dunia mereka, sebab, selama ini mereka telah Ikut andil dalam menyukseskan pesta rakyat. Mereka berharap ada perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Kehidupan mereka lebih sejahtera, kebutuhan mereka tercukupi, timbulnya rasa aman dan damai, masa depan cerah terbayang di pelupuk mata.  Janji-janji manis paslon (Pasangan calon) bagai angin surga yang menyejukkan hati dan pikiran.

Namun harapan tinggallah harapan. Semua janji manis Pasangan calon terbang bersama hembusan angin di malam hari. Mimpi-mimpi indah rakyat hilang saat mereka terbangun. Kedamaian keamanan dan kesejahteraan hanyalah angan- angan yang tak berujung. Slogan dan jargon demokrasi yaitu "dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat" hanyalah isapan jempol semata, semuanya palsu tidak pernah benar-benar terbukti atau terealisasi. Padahal, selama ini semuanya memakai uang rakyat. Pajak disebar di setiap sudut kebutuhan rakyat. Pajak telah mencekik perekonomian rakyat.  Melalui pajak, penguasa bagi lintah yang menghisap darah rakyatnya sendiri.

Tak hanya uang rakyat, bahkan penguasa pun tak segan-segan memeras tenaga rakyat demi kepentingannya dan kelompoknya. Kenyataan sebenarnya adalah bahwa Pemilu hanya sebagai sarana bagi korporasi dan rezim untuk menguasai rakyat. Sebagaimana dilansir dari www.cnbc.com bahwa Perusahaan manajemen investasi PT Bahana TCW Invesment Management memperkirakan hasil hitung cepat (quick count) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan membawa dampak positif ke pasar keuangan domestik. 

Aliran dana asing ke pasar saham dan obligasi tahun ini bahkan diperkirakan bisa lebih dari US$ 6 miliar atau sekitar Rp 84,35 triliun, lebih besar dari 2018. 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tetap dipercaya oleh asing meskipun sedang melaksanakan pemilu. Arus inflow pasar saham dan obligasi mencapai US$ 6 miliar, jauh lebih besar dari total inflow 2018. Kata Chief Economist Bahana TCW Budi Hikmat dalam ulasan Post-Election Brief yang dipublikasikan, Kamis (18/04/2019).

Hasil pemilu, menurut Budi, untuk sementara sesuai dengan ekspektasi pasar.

Hasil hitung cepat dari mayoritas lembaga survey menempatkan kandidat petahana kembali akan melanjutkan kepemimpinan untuk periode ke-2. Ini sesuai dengan prediksi survei yang telah dilakukan sebelum hari pemilihan. 

Selain itu, lanjut Budi, hal lain yang perhatian adalah komposisi kabinet pemerintahan baru,  khususnya kementerian strategis seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Ketiga kementerian ini akan menentukan arah perekonomian Indonesia ke depan.

Dari sisi investasi, Budi lebih menyukai aset obligasi ketimbang saham, dengan pertimbangan durasi investasi panjang untuk tahun 2019 dan mengacu kepada kredibilitas utang pemerintah yang semakin baik dan kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia.

Di lain sisi, penguatan aset saham secara fundamental terbatas oleh daya beli yang belum membaik. Kata Budi.

Di sisi lain, manajer investasi asal Inggris, Ashmore, juga memprediksi total modal asing yang masuk ke pasar modal Indonesia tahun ini bisa mencapai US$ 1,5 miliar atau setara Rp 21,3 triliun (kurs Rp 14.200/US$). Sejak awal tahun hingga saat ini, modal asing yang masuk sudah sampai US$ 1 miliar.

Estimasi tersebut didasarkan pada data historis yang menujukkan tren arus masuk modal asing dengan rata-rata perolehan US$ 2,2 miliar sepanjang tahun penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut Ashmore juga mencatatkan bahwa pemilu Indonesia adalah satu-satunya pemilu yang mendapatkan sentimen positif untuk arus masuk asing dan rekomendasi beli (overweight).

Dari hal-hal yang menggelikan dalam pemilu 2019 telah tampak satu persatu seperti dilansir dari tirto.id bahwa Penyelenggaraan pemilihan umum 2019 di sejumlah daerah mengalami kendala. Mulai dari masalah distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan kotak suara, kerusakan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dulu. Deretan kasus ini menunjukkan KPU gagal menjamin pemilu berjalan langsung.

Dari data yang dihimpun oleh Tirto, setidaknya ada belasan kabupaten/kota yang terhambat melaksanakan pemilu karena kegagalan KPU tersebut.

Data kisruh Pemilu 2019 membuktikan bahwa rakyat memang tidak bisa berharap apapun pada pesta rakyat demokrasi. Apalagi berharap bahwa Pemilu benar-benar menjadi sarana untuk melakukan perubahan. Walaupun hanya sekedar merubah rezim, jauh panggang daripada api.

Sistem demokrasi hanya akan berpihak pada penguasa yang akan melangsungkan penjajahan sistematisnya yaitu dalam segala aspek kehidupan, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. 

Dengan adanya sistem demokrasi yang menggandeng paham neoliberalisme, itulah yang akan menghancurkan negeri-negeri Islam, termasuk Nusantara kita.  Kafir penjajah menggiring perpolitikan negeri ini, agar sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Para kafir penjajah  menghancurkan perekonomian kita melalui hutang riba. Alhasil, negeri ini terlilit hutang dengan bunga yang sangat tinggi. Tak hanya perekonomian kita yang dirusak. 

Kafir penjajah pun menanamkan budaya asing yang rusak dan merusak, misalnya, dengan program F3 yaitu food, Fashion and Fun. Hingga tertanam sifat hedonisme, individualisme  dan bangga dengan seluruh budaya asing.  Mereka jajah pemikiran- pemikiran umat Islam melalui sistem demokrasi- liberalisme.

Seluruh perbuatan yang tidak sesuai dengan adat ketimuran dan norma-norma Pancasila marak terjadi, seperti: zina khamr, judi,  riba menjamur dimana-mana. Inilah gambaran demokrasi, sistem yang hanya berpihak pada segelintir orang-orang yang memiliki modal dan kekuasaan. Rakyat hanya dijadikan alat pemuas keinginan mereka.

Berbeda dengan sistem Islam, seluruh hukum-hukum yang berlaku berdasarkan pada al-qur'an dan as-sunnah. Aturan dan hukum berlaku bagi seluruh warga negara, tidak memandang kaya atau miskin, pejabat ataupun rakyat.

Keadilan mampu menaungi seluruh umat, tidak seperti sistem demokrasi, hukumnya hanya berkutat kepada orang-orang lemah dan tak memiliki kekuasaan. Hukum tajam kebawah tumpul keatas. Melalui sistem demokrasi para pejabat mudah dibeli, hukum tak mampu menyentuh orang- orang kaya. Maka tak heran keadilan dan kesejahteraan tak mampu menaungi orang miskin.

  Keadilan dan kesejahteraan  dalam sistem Islam, akan merata bagi seluruh umat. Sebab, kekayaan sumber daya alamnya dikelola sendiri oleh negara dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat Islam maupun umat yang beragama selain Islam. Syariat Islam melarang kafir dan swasta mengelola sumber daya alam. Sesuai Sabda Rasulullah SAW.

“Al-muslimûna syurakâ`un fî tsalâtsin: fî al-kalâ`i wa al-mâ`i wa an-nâri”

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api"(HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Seluruh aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dikembangkan sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum syara. Hingga kebijakannya akan sesuai dengan fitrah manusia, misalnya: sistem perekonomiannya, tidak berdasarkan riba. Perekonomian Islam Halal tanpa riba. Sesuai dengan aturan Sang Khaliq.

Allah SWT berfirman:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا  ۘ  وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا  ۗ  فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ  وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ۗ  وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ  هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).

Inilah indahnya sistem Islam, hanya dengan penerapan syariat Islam dalam naungan Khilafah Rasyidah ala minhaj an-nubuwwah kehidupan manusia dan seluruh alam semesta akan damai serta berlimpah Rahmad dari sang Maha Pencipta.

Allah SWT berfirman:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ  مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰـكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا  كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

(QS. Al-A'raf 7: Ayat 96).

Dengan demikian, sudah saatnya kita campakkan demokrasi, ganti dengan sistem Islam. Sehingga Islam rahmatan lil alamin akan segera kita rasakan bersama.

 Wallahu A'lam Bishawab.