Oleh: Masniati, S. Pd
(Akademi Menulis Kreatif Bima)
Musibah banjir bandang yang menerjang sembilan kelurahan di kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua Sabtu (16/3) malam, telah memakan korban banyak.
Data terakhir Data BPBD Kabupaten Jayapura diterima pada Jumat (22/03/2019) malam, jumlah korban meninggal menjadi 112 jiwa, korban belum ditemukan 94 jiwa dan 11.556 ribu jiwa terpaksa mengungsi.
Setali tiga uang dengan penyelamatan korban gempa bumi di Palu dan Donggala, gempa bumi yang mengguncang pulau Lombok dan sekitarnya, begitu pula penyelamatan korban banjir bandang yang menimpa warga di Sentani. Pemerintah kerap abai terhadap penyelesaian musibah yang menimpa rakyatnya.
Bagaimana tidak, di tengah duka dan kesedihan yang mendalam bagi korban banjir karena kehilangan rumah, sanak saudaranya. Pemerintah seolah telah kehilangan nilai kemanusiaannya dalam menangani dan meyelesaikan masalah rakyat yang berdampak gempa.
Aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai prihatin di tengah kepiluan ini, justru uang negara miliaran rupiah dihambur-hamburkan untuk penyelenggaraan apel kebangsaan.
Apel kebangsaan ini diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa dan telah digelar kemarin (Minggu 17/3) mulai pagi hingga siang hari di Simpang Lima, Semarang.
"Nalar publik tercederai! Di saat musibah menimpa bangsa saya, tim Jokowi berpesta pora 18 miliar uang negara, uang rakyat kecil untuk sebuah acara musik yang dihadiri hanya 2 ribuan orang," ujarnya, Senin (18/3) sebagaimana dilansir dari (rmol.co).
Pigai pun membandingkan alokasi bantuan dana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua hanya 1 miliar untuk rakyat Sentani Papua.
Senada dengan kritik yang dilayangkan oleh wakil ketua DPR RI Fadli Zon terkait anggaran penyelenggaraan Apel kebangsaan sebesar Rp 18 miliar.
Fadli mengkomparasikan dana sumbangan untuk korban bencana alam dengan acara yang digelar oleh Ganjar Pranowo.
Tak hanya itu, Fadli juga membandingkan dengan penyelenggaraan acara IMF-World Bank Annual Meeting 2017 di Bali. Saat itu pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp 855,5 miliar untuk menjadi tuan rumah.
Apel kebangsaan 18 M, bantuan musibah Sentani 1 M, menjamu IMF 1 T. #rezimsontoloyo," cuit Fadli dalam akun Twitternya @Fadlizon pada Selasa (19/3/2019). (suara.com).
Ironi Riayah Penguasa
Hilangnya nilai kemanusiaan untuk menyelamatkan rakyat yang terkena bencana, memprioritaskan penghamburan dana yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan rakyat.
Itulah gambaran periayahan urusan rakyat yang dilandasi dengan asas manfaat. Rakyat yang seharusnya diperhatikan dan diurusi apalagi dalam posisi mereka sebagai korban musibah bencana.
Dalam sistem kapitalisme sekularisme, manfaat memang dijadikan sebagai sandaran dalam berbuat atau bertindak. Terlebih lagi, keberadaan penguasa hanya sebagai regulator (pengawas/pengontrol), yang tentunya jauh dari peran dan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka sangat wajar jika kemudian, menyelesaikan persoalan masyarakat yang benar-benar membutuhkan malah dianggap sebagai suatu yang tidak menguntungkan.
Islam Solusi Tuntas
Islam sebagai sebuah ideologi, tentunya memiliki sistem yang komplit dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Tentunya, hal ini sangat berbeda sekali dengan solusi yang tak solutif dalam sistem kapitalisme sekularisme.
Penanggulangan bencana dalam Islam ditegakkan di atas akidah Islam dan dijalankan pengaturannya berdasarkan syariat Islam serta ditujukan untuk kemaslahatan ummat. Penanggulangan bencana ini termasuk dalam pengaturan urusan ummat yang merupakan kewajiban negara. Karena Kepala Negara (Imam) adalah penanggung jawab sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya ” (HR.Al Bukhari dan Muslim).
Solusi Islam dalam upaya mengatasi musibah banjir tidak hanya terfokus pada kondisi pasca banjir. Dalam hal ini, negara tentunya yang memiliki peran besar di dalamnya. Diantaranya adalah membangun bendungan-
bendungan untuk menampung curahan air hujan, air sungai dan lain-lain.
Memetakan daerah rawan banjir dan melarang penduduk membangun pemukiman di dekat daerah tersebut.
Pembangunan kanal, saluran drainase dan sebagainya yaitu untuk mengurangi penumpukan volume air dan mengalihkan aliran air.
Selain solusi di atas, negara juga menekankan beberapa hal penting lainnya seperti pembentukkan badan khusus untuk penanganan bencana alam, persiapan daerah-daerah tertentu untuk cagar alam. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kewajiban memelihara lingkungan, kebijakan atau persyaratan tentang izin prmbangunan bangunan. Pembangunan yang menyangkut tentang pembukaan pemukiman baru. Penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah dan sebagainya.
Selain point-point diatas, negara juga menyertakan solusi penanganan korban banjir seperti penyediaan tenda, makanan, pengobatan, dan pakaian serta keterlibatan warga(masyarakat) sekitar yang berada di dekat kawasan yang terkena bencana alam banjir. Begitulah solusi islam mengatasi banjir. Penyelesaian masalah ini tentunya membutuhkan peran negara yang berlandaskan Islam sebagai ideologinya.
Allahu a'lam bish showwab
Post a Comment