N3, Padang - Albert Indra Lukman, salah seorang pengurus dari perhimpunan HTT (Hok Tek Tong), yang juga merupakan anggota DPRD Sumbar dari fraksi PDI-P, mengatakan ia sangat menyayangkan langkah Pemko yang lebih pro kepada HBT. Menurutnya Krematorium HBT ini sudah jelas diprotes warga, kenapa masih dipaksakan. "Jelas keberadaan Krematorium HBT itu melanggar PP No 9 tahun 1987 yang menegaskan lokasi beberadaan ,bukan karena alatnya yang cangih,”katanya.
Ia pun menjelaskan terkait dengan krematorium di Bungus dan Bukit Gado-gado,lokasinya keduanya terletak di pemakaman, tidak ada demo dari warga dan bahkan tidak membahayakan Pertamina pada Krematorium disana.Kenapa dua krematorium yang tidak bersalah ini dikait-kaitkan ijinnya dengan krematorium HBT yang bermasalah,"ujarAlbert.
Harus diketahui,katanya untuk kedua krematorium tersebut sudah ada sejak 25 tahun yang lalu. Jika memang belum ada izinnya, kan bisa diberikan izin untuk itu.Keberadaan Krematorium HBT ini jangan sampai merusak tatanan hidup masyarakat pondok. Dimana dilokasi ini tidak hanya etnis tionghoa saja. Akan tetapi juga ada etnis lain, hendaknya mereka bisa lebih arif. Selain itu, sebenarnya HBT juga sudah tahu bahwa pembuatan Krematorium ini akan menimbulkan kontra dari warga. Namun mereka tetap memaksakan hal tersebut.
Dikatakan,”tolong disampaikan bahwa krematorium milik HBT itu lokasinya bertentangan dengan aturan pemerintahan. "Lokasinya yang bermasalah, sedangkan krematorium lainnya sesuai dengan aturan tersebut karena berada di lokasi pemakaman dan tidak menimbulkan kekisruhan dari masyarakat sekitar,"ungkap anggota DPRD Sumbar dari fraksi PDI Perjuangan itu. M7
Ia pun menjelaskan terkait dengan krematorium di Bungus dan Bukit Gado-gado,lokasinya keduanya terletak di pemakaman, tidak ada demo dari warga dan bahkan tidak membahayakan Pertamina pada Krematorium disana.Kenapa dua krematorium yang tidak bersalah ini dikait-kaitkan ijinnya dengan krematorium HBT yang bermasalah,"ujarAlbert.
Harus diketahui,katanya untuk kedua krematorium tersebut sudah ada sejak 25 tahun yang lalu. Jika memang belum ada izinnya, kan bisa diberikan izin untuk itu.Keberadaan Krematorium HBT ini jangan sampai merusak tatanan hidup masyarakat pondok. Dimana dilokasi ini tidak hanya etnis tionghoa saja. Akan tetapi juga ada etnis lain, hendaknya mereka bisa lebih arif. Selain itu, sebenarnya HBT juga sudah tahu bahwa pembuatan Krematorium ini akan menimbulkan kontra dari warga. Namun mereka tetap memaksakan hal tersebut.
Dikatakan,”tolong disampaikan bahwa krematorium milik HBT itu lokasinya bertentangan dengan aturan pemerintahan. "Lokasinya yang bermasalah, sedangkan krematorium lainnya sesuai dengan aturan tersebut karena berada di lokasi pemakaman dan tidak menimbulkan kekisruhan dari masyarakat sekitar,"ungkap anggota DPRD Sumbar dari fraksi PDI Perjuangan itu. M7