Nn, Balikpapan ~ Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tumbuh di Kaltim memiliki potensi besar untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, dengan catatan semua memiliki tujuan sama, yakni berpartisipasi bagi kepentingan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, HM Mukmin Faisyal pada pembukaan Bimbingan Teknis Penyusunan Database Parpol dan Ormas bagi Aparatur Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kaltim di Balikpapan.
Dia menyebutkan berdirinya sejumlah Ormas yang oleh kelompok masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga telah dijamin UUD 1945, terkait kebebasan untuk berkumpul dan berserikat serta menyampaikan pedapat.
Kendati demikian, hendaknya pendirian sejumlah Ormas juga perlu mengacu pada aturan sehingga kebebasan dalam berorganisasi atau berkumpul tidak mengganggu kebebasan orang atau kelompok lain. “Jangan sampai karena alasan HAM, kemudian justru mengganggu hak asasi orang lain yang bisa berdampak kurang baik. Tentunya pelaksanaan HAM harus ada rambu-rambu yang mengatur sehingga tidak berdampak negatif atau mengganggu hak asasi orang lain,” katanya.
Salah satunya, adalah dengan upaya pemerintah membuat database Ormas, sehingga perkembangannya dapat dipantau, sekaligus bagian dari upaya pelaksanaan, tertib administrasi serta keterbukaan informasi publik.
Dia menyebutkan, periode 2014 tercatat 139.195 Ormas secara nasional dan 7.356 Ormas di Kaltim. Jumlah itu merupakan potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah dengan catatan semua pihak memiliki pandangan sama untuk memanfaatkan Ormas bersama anggota untuk kemajuan dan menjaga kondusifitas daerah dalam kerangka NKRI.
Karena itu, dia menyambut baik Bimtek tersebut, dengan harapan sejumlah Ormas di Kaltim serta kabupaten/kota bisa didata atau diregistrasi lebih baik dan dapat dipantau secara online. “Dengan pendataan ini, hendaknya perkenbangan Ormas di daerah bisa dipantau dari waktu ke waktu dan secara terbuka serta dapat dilihat oleh masyarakat secara online,” kata Mukmin.
Sementara itu, Ketua Panpel Bimtek, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltim, Deny Sutrisno mengatakan pelatihan yang dikuti 60 peserta ini diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Badan Kesbangpol Kaltim dan kabupaten/kota, terutama yang terkait pendataan Ormas dan Parpol berbasis komputer.
“Dengan upaya ini, diharapkan semua Ormas di Kaltim dapat dipantau dengan baik, sekaligus bagian dari upaya tertib administrasi,” katanya.
Pelatihan ini akan dipandu sejumlah nara sumber yang terkait dengan penguasaan aplikasi komputer untuk database, sehingga bisa dipantau secara online. Hadir dalam pembukaan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Yudha Pranoto yang juga dijadwalkan sebagai salah satu nara sumber dalam Bimtek tersebut. santos/sul/hmsprov.