nusantaranews.net ~ Walikota Padang, H Mahyeldi Ansharullah, SP mendapat penghargaan dari Gubernur Sumbar, Prof Irwan Prayitno atas keberhasilannya dalam memberikan dukungan dan penumbuhan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Sumbar pada Kamis (17/7) itu juga sehubungan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional yang jatuh12 juli lalu.
“jadi dengan diserahkannya sebuah piagam penghargaan bagi Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah pada kesempatan ini,disebabkan atas prestasi pesatnya pertumbuhan KJKS di Kota Padang yakni sebanyak 74 buah atau 49, 33 persen yang hampir mencapai seluruh kelurahan di Kota Padang. Untuk itu, saya berharap semoga perkembangannya semakin ditingkatkan di masa yang akan datang dan menjadi contoh bagi kota dan kabupaten lainnya di Sumatera Barat,” terang gubernur.
Irwan melanjutkan, Indikator keberhasilan Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah tersebut dalam pembinaan dan pengembangan koperasi antara lain, pembentukan Dinas Koperasi dan UKM melalui Perda No.16 Tahun 2008, adanya dukungan pembiayaan/ dana pembangunan koperasi yang setiap tahunnya selalu meningkat dari Pemko Padang. Selain itu, pembuatan Perwako Tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di setiap kelurahan telah memperkuat permodalan bagi perkembangan koperasi dan UKM masyarakat.
Setelah menerima penghargaan Walikota Mahyeldi menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraihnya bagi Kota Padang khususnya kali ini di bidang KJKS. Diakuinya, KJKS ini mulai terbentuk setelah melakukan evaluasi sewaktu menjadi Wakil Walikota Padang pada 2009 lalu. Ia menjelaskan, KJKS ini didirikan demi peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan modal usaha. Dimana dari awal terbentuk dengan pendukung dananya sebanyak 1,2 Milyar. Waktu itu berhasil dengan berdirinya 54 KJKS dan sampai saat ini telah mencapai 74 KJKS yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Padang.
“Alhamdulillah saat ini aset KJKS tersebut mencapai 27 Milyar. Untuk itu, target kita ke depan yaitu memaksimalkan 30 kelurahan lagi karena masih belum berbadan hukum. Mudah-mudahan dari 30 kelurahan yang akan kita maksimalkan secara bertahap ini bisa terbentuk pada 2014 ini. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Padang akan fokus sehingga memang kekuatan dari masyarakat pada koperasi bisa diandalkan ke depan sehingga tidak mudah digoyang dengan kondisi perekomian,” ungkapnya.
Perihal peranan KJKS ini, Mahyeldi menyebutkan salah satu upaya agar masyarakat mudah mengakses di kelurahan untukmendapatkan modal usahanya. Sebagaimana diakui, di Kota Padang ini masih memiliki titik lemah dalam pembinaan UMKM. Dimana sebelumnya, masyarakat ketika meminjam di koperasi yang ada di pusat kota aksesnya jauh dari tempat tinggalnya.
“Sekarang upaya KJKS ini yaitu dengan adanya koperasi yang mendekati masyarakat di setiap kelurahan. Jadi, Lembaganya yang mendekati masyarakat. Sehingga masyarakat mudah mengaksesnya tanpa melalui waktu yang panjang dan bisa mendapatkan modal untuk usaha-usaha jeni UMKM,” tutupnya. (Humas)