nusantaranews.net ~ Pemerintah Kota Padang, serius dalam kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan yang digagas di Surabaya, Jumat (13/6). Kerjasama e-government tersebut merupakan bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bahagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan, saat ini penyempurnaan pelayanan publik di Kota Padang sedang digencarkan. Beberapa koreksi dari Ombudsman RI menjadi masukan atas kelemahan - kelemahan dalam pelayanan masyarakat sehingga mendorong upaya perbaikan pelayanan yang lebih maksimal.
"Disamping itu, juga karena kita menyadari sepenuhnya bahwa Aparatur Sipil Negara itu memang bertindak melayani kepentingan masyarakat dan bekerja untuk terwujudnya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Mahyeldi yang pada kesempatan itu didampingi istri Ny. Harneli Bahar, Asisten Administrasi Corri Saidan, Kepala Bappeda Hervan Bahar, Kabag Humas dan Protokol Mursalim serta Kasi Telematika Abadi.
Walikota menambahkan, seperti diketahui Kota Surabaya mendapat penghargaan dan perhatian nasional dalam inovasi pelayanan publik. Dimana sistem yang dibuat lebih cepat, mudah, ringkas dan mampu melayani dengan lebih baik.
"Sistem komputerisasi dalam melayani masyarakat dapat lebih efektif. Hal inilah yang perlu kita contoh dan terapkan sembari mengembangkan inovasi baru terkait pelayanan publik ini,'' imbuh Mahyeldi.
Pemerintah Kota dari Sumatera Barat dalam kesempatan ini dipimpin langsung Gubernur Irwan Prayitno. Dimana Gubernur menyebut, Sumatera Barat telah berupaya melakukan setiap urusan menyangkut pelayanan publik secara maksimal. Termasuk mengefisienkan waktu pelayanan, namun dirasa belum lengkap jika belum mempergunakan proses komputerisasi.
Sementara itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan, penandatangan MoU e-government di Kota Surabaya, selain menyambung silaturahmi sekaligus merupakan suatu langkah yang baik untuk bersama.
Walikota yang pernah menjadi Kepala Bagian di Bappeda ini mengaku sebelumnya kesulitan dengan banyaknya tugas pelaksanaan proyek, yang jumlahnya mencapai ratusan. " Karena tahun 2002 itu belum ada Keppres 80/2003, kita awali dengan istilah lelang serentak, dengan mengatur jadwal pergunaan elektronik e-goverment," ulasnya.
Ada banyak tekanan dan ancaman dari pihak - pihak yang merasa tidak setuju dengan cara demikian. Bahkan keluarganya pun sering mendapat intimidasi. " Tapi kita terus melakukan, apalagi pada tahun 2003 telah keluar Keppres no 80, sehingga ikut mendorong kegiatan ini berjalan hingga hari ini," kata Risma.
Lebih lanjut Risma, sesuai peran dan fungsi penyelenggaraan pemerintah good governance dan clean government dipaksa melakukan pembayaran elektronik secara online. Kondisi ini telah memberikan penghematan lebih dari 30-40 persen.
Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan, saat ini penyempurnaan pelayanan publik di Kota Padang sedang digencarkan. Beberapa koreksi dari Ombudsman RI menjadi masukan atas kelemahan - kelemahan dalam pelayanan masyarakat sehingga mendorong upaya perbaikan pelayanan yang lebih maksimal.
"Disamping itu, juga karena kita menyadari sepenuhnya bahwa Aparatur Sipil Negara itu memang bertindak melayani kepentingan masyarakat dan bekerja untuk terwujudnya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Mahyeldi yang pada kesempatan itu didampingi istri Ny. Harneli Bahar, Asisten Administrasi Corri Saidan, Kepala Bappeda Hervan Bahar, Kabag Humas dan Protokol Mursalim serta Kasi Telematika Abadi.
Walikota menambahkan, seperti diketahui Kota Surabaya mendapat penghargaan dan perhatian nasional dalam inovasi pelayanan publik. Dimana sistem yang dibuat lebih cepat, mudah, ringkas dan mampu melayani dengan lebih baik.
"Sistem komputerisasi dalam melayani masyarakat dapat lebih efektif. Hal inilah yang perlu kita contoh dan terapkan sembari mengembangkan inovasi baru terkait pelayanan publik ini,'' imbuh Mahyeldi.
Pemerintah Kota dari Sumatera Barat dalam kesempatan ini dipimpin langsung Gubernur Irwan Prayitno. Dimana Gubernur menyebut, Sumatera Barat telah berupaya melakukan setiap urusan menyangkut pelayanan publik secara maksimal. Termasuk mengefisienkan waktu pelayanan, namun dirasa belum lengkap jika belum mempergunakan proses komputerisasi.
Sementara itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan, penandatangan MoU e-government di Kota Surabaya, selain menyambung silaturahmi sekaligus merupakan suatu langkah yang baik untuk bersama.
Walikota yang pernah menjadi Kepala Bagian di Bappeda ini mengaku sebelumnya kesulitan dengan banyaknya tugas pelaksanaan proyek, yang jumlahnya mencapai ratusan. " Karena tahun 2002 itu belum ada Keppres 80/2003, kita awali dengan istilah lelang serentak, dengan mengatur jadwal pergunaan elektronik e-goverment," ulasnya.
Ada banyak tekanan dan ancaman dari pihak - pihak yang merasa tidak setuju dengan cara demikian. Bahkan keluarganya pun sering mendapat intimidasi. " Tapi kita terus melakukan, apalagi pada tahun 2003 telah keluar Keppres no 80, sehingga ikut mendorong kegiatan ini berjalan hingga hari ini," kata Risma.
Lebih lanjut Risma, sesuai peran dan fungsi penyelenggaraan pemerintah good governance dan clean government dipaksa melakukan pembayaran elektronik secara online. Kondisi ini telah memberikan penghematan lebih dari 30-40 persen.
Kebutuhan terhadap sistem informasi data yang akurat dan cepat membuahkan Surabaya Single Window ( SSW ). Menurutnya, sistem ini memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal dan sinkron. Serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD dalam memberikan perizinan.
"Surabaya Single Window (SSW) ini merupakan layanan terpadu untuk memudahkan warga kota Surabaya maupun warga asing yang ingin berinvestasi di Surabaya, karena SSW dilakukan dengan sistem online," tutupnya.(Taf)