nusantaranews.net ~ Sepandai-pandai menyimpan yang busuk pasti akan berbau juga. Pepatah inilah yang pas diberikan pada Kalbadri, PPK Operasional dan Pemeliharaan II BWSS V.
Selama ini seluruh permainan di OP tersebut hampir tidak tercium media dan LSM. Sebab semua permainan dibungkus rapi dan dikunci rapat-rapat oleh PPK, staf OP dan rekanan yang biasa mengerjakan proyek disana.
Tapi yang namanya busuk tentu berbau juga. Salah seorang rekanan yang pernah mendapatkan pekerjaan di OP disana tiba-tiba bernyanyi pada.
Rekanan yang minta namanya dirahasiakan itu merasa ditekan dalam mengerjakan pekerjaannya. Mulai dari harga satuan yang dibawah standar hingga potongan 5 persen dari nilai kontrak yang harus ditinggalkan di OP itu.
Dia juga mengungkapkan bahwa setiap pekerjaan di OP tersebut dilakukan oleh rekanan yang biasa memborong disana. Selain itu orang dekat Kalbadri juga mengerjakan beberapa paket pekerjaan. Tak hanya itu, laporan pekerjaan tahun 2013 juga diduga banyak yang direkayasa.
Pernyataan rekanan itu juga dibenarkan Roni (nama pinjaman-red) salah seorang staf di OP II. Menurutnya, apa yang disampaikan rekanan itu ada benarnya. Bahkan Roni juga menambahkan bahwa penggunaan BBM subsidi juga terjadi di OP II.
“Seluruh pekerjaan OP yang menggunakan alat berat memakai BBM subsidi. Padahal seharusnya memakai BBM industri. Hal ini jelas menyalahi aturan yang ada”, ujar Roni.
Roni menambahkan informasi tentang seluruh paket OP II memang tertutup. Bahkan media dan LSM tidak diperbolehkan mengetahuinya. Hal ini mungkin karena takut kedok PPK OP dan kroninya terbongkar sebab diduga banyak keganjilan dalam pengerjaannya.
Tertutupnya informasi tentang paket pekerjaan di OP II itu menimbulkan tanda tanya besar oleh Dewan LSM Bersatu (DLB) Sumbar. Mayor (Purn TNI AD) Syamsir Burhan, Ketua DLB Sumbar saat ditemui JMG mengungkapkan keheranannya.
Menurut Syamsir, sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 seluruh warga Negara Indonesia berhak mendapatkan informasi terkait pengunaan keuangan Negara kecuali yang sifatnya rahasia negara dan menyangkut pertahanan nasional. Nah, kalau paket di OP II kan bukan rahasia negara dan tak menyangkut pertahanan negara? Jadi tidak perlu dirahasiakan, ujarnya
Jika PPK OP II menutupi seluruh paket pekerjaan disana tentu ada yang disembunyikan. Apabila diketahui media dan LSM serta penegak hukum akan membahayakan PPK OP dan staf yang bermain disana, terang Syamsir.
Terakhir, dia berjanji DLB Sumbar akan menyurati PPK OP II dan Kepala BWSS V Sumbar untuk meminta data tentang pelaksanaan paket di PPK OP II tahun 2013 dan 2014. Apabila ada keganjlan dan permainan, DLB Sumbar berjanji akan menggiring ke ranah hukum.
Sementara itu Kalbadri, ST. MT selaku PPK OP BW SS V saat dihubungi dengan selulernya terkait masalah ini tak pernah diangkat, termasuk SMS juga tak dibalas. Begitu juga Riski ST selaku Asisten Tekhnis juga tak bisa dikonfirmasi.tim