nusantaranews.net ~ Kabar duka bagi praktisi media online atau portal berita datang dari Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.
Pasalnya, anggaran pembuatan pariwara dan liputan khusus, terhitung sejak April 2014 tidak bisa lagi dibayarkan. Alasannya, Tim Anggaran Pemerintah Kota Padang mencoret pembayaran pariwara untuk media online karena anggaran habis. Namun, pembuatan pariwara sebelum April 2014 masih tetap bisa dibayarkan.
"Mereka beralasan anggaran terbatas, sehingga yang bisa dibayarkan hanya media cetak dan elektronik. Kami tak bisa berbuat apa-apa lagi," cakap Dasmizar Tayyab, Kepala Bagian Humas DPRD Kota Padang.
Dasmizar mengaku tidak tahu sampai kapan kebijakan itu diberlakukan. Pihaknya hanya menerima keputusan semacam itu, tanpa dapat berbuat banyak.
"Anggaran untuk media online terbatas. Jadi kita tidak dapat lagi membayarkan. Banyak kawan-kawan media online yang telah membuat pariwara, sehingga anggaran yang tersedia habis," ujarnya, tanpa mau menyebutkan berapa besaran anggaran untuk ekspos DPRD Kota Padang di media online dan portal berita.
Namun Dasmizar berjanji akan memperjuangkan anggaran untuk itu kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Dasmizar membantah adanya diskriminasi terhadap media online. Sebab, pihaknya ada menganggarkan, tetapi anggaran tersebut sudah habis.
Senada dengan itu, Sekretaris DPRD Kota Padang Iskandarsyah mengatakan, akibat anggaran, maka pembuatan pariwara dan liputan khusus untuk media online dan portai berita dihentikan sementara. Kemungkinan pada APBD-P akan dianggarkan kembali sesuai kebutuhan.
"Anggarannya sudah habis karenanya tak bisa lagi dibayarkan. Kita akan memperjuangkannya kembali pada APBD-P," ujarnya. (BY)