Nn, Padang -- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Suhermanto Raza.SH.MM, mengimpau agar Kecamatan sebagai ujung tombak pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dapat menghimpun data potensi Nagarinya secara akurat. Sebab data tersebut dijadikan dasar dalam perencanaan propgram dan kegiatan PNPM.
Koordinator PNPM ada di Kabupaten dan Kota. Pelaksanaan pemberdayaan di Kecamatan. Selama ini data di Kecamatan tidak valid. Pada hal data potyensi tersebut sangat penting untuk menentukan perencanaan program, arahan , bimbingan dan pembinaan masyarakat.
Pelaksanaan PNPM-MP 2013 . Kecamatan harus berperan aktif memberdayakan masyarakat dan melibatkan partisipasi perantau. Keterlibatan itu harus dapat disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat baik melaui APBD maupun APBN.
Dicontohkannya, program dan kegiatan PNPM pembangunan insfrastruktur jalan poros antar Nagari. Pembangunan akses jalan tersebut, harus dapat dilihat sejauh mana membuka akses transportasi antar Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi lainnya.
Program pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat menjadi intervensi yang berdampak hubungan simbiosis mutualisme dengan program PNPM . terangnya. Pada tahun ini program dan kegiatan meliputi, program simpan pinjam, insprastruktur, irigasi, jalan, rambat beton, jembatan gantung.
Terdapat juga kegiatan pembangunan drainase, pengairan, keberencanaan, pendidikan melalui beasiswa, kesehatan, PAUD dan Polindes.
Dalam evaluasi pelaksanaan PNPM 2012 Dr.Suhermanto Raza.SH.MM meenilai , partisipasi daerah rata-rata cukup tinggi. Partisipasi masyarakat yang terlibat dalam PNPM-MP tahun lalu, mampu melebihi 30 persen dari jumlah penduduk yang berada disuatu daerah. rel