Nn, Padang -- Kita tetap menargetkan 100 persen jaminan bidang kesehatan bagi masyarakat dapat diwujudkan, walaupun kondisi saat ini baru 69 persen yang memegang jaminan kesehatan dalam kegiatan Jamkesda 26 persen Jamkesmas 28 persen dan Jamkes Mandiri 15 persen di Sumatera Barat. Upaya ini akan terus kita tingkatkan dari waktu kewaktu, sebagai salah satu tanggungjawab pemerintah dalam menyiapkan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno dalam acara pembukaan Seminar Nasional Sehari Penyediaan Program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, di Padang siang tadi. Kegiatan sosialisasi ini terselenggaran berkat kerjasama ICMI dengan PT.Askes. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Kesehatan RI, Ketua Presedium ICMI Pusat, Ketua ICMI Sumatera Barat, Rektor Unand, para Tokoh ICMI Sumbar dan 200 orang lebih peserta Seminar utusan Pemkab/ko se Sumatera Barat.
Lebih jauh Gubernur Irwan Prayitno pada tahun lalu, dalam rangka mendukung penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan hampir miskin, kita telah melakukan shering dana dengan Pemkab/ko se Sumatera Barat dengan perbandingan 30-70. Dari dana 50 Miliar yang disediakan dalam APBD Sumbar, terserap hanya 15 Miliar saja.
Hal ini terjadi karena kondisi keuangan daerah yang amat terbatas dan kecil. Karena selama ini kita melihat bahwa APBD Pemkab/ko di Sumatera Barat rata-rata 90 persen itu dari anggaran APBN yang berupa DAU, DAK serta program nasional yang ada di daerah. Pendapat Asli Daerah antara 5-10 persen dari APBD Pemkab/ko.
Menyikapi kondisi ini, ditahun 2013 kita pengurangi beban daerah dengan perbandingan dana shering 40-60 persen dan kita akan melakukan peningkatkan pendanaan setiap tahunnya guna mencapai target tersebut, katanya.
Gubernur Irwan Prayitno juga menyampaikan, persoalan masih adanya masyarakat miskin di Sumatera Barat yang belum mendapat layanan Jamkesmas atau Jamkesda. Apakah ini belum terdata secara baik atau cara pendataan yang belum sempurna ?. Seharusnya dari data penduduk miskin Sumatera Barat saat ini yang hanya 8 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat, telah tuntas mendapat Jamkesmas atau jamkesda.
Menyikapi kondisi ini perlu peran serta masyarakat, untuk melaporkan atau memberikan data kepada kelurahan setempat bahwa dilingkungan tempat tinggal kita masih ada masyarakat miskin yang belum mendapat Jamkesda atau Jamkesmas. Kita amat prihatin sekali masyarakat miskin yang seharusnya mendapat pelayanan kesehatan dari pemerintah atas ketidak mampuannya membiaya pengobatan malah tidak dapat.
Kedepan kita berharap dengan peningkatan layanan jaminan bidang kesehatan masyarakat ini akan mampu meningkatkan produktifitas masyarakat, meningkatkan mutu kualitas pendidikan serta juga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, harapnya.
Wamenkes RI, Prof dr Ali Gufron Mukhti MSc PhD, dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa program pembangunan pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat, mulai dari peningkatan fasilitas puskemas hingga sistem pelayan kesehatan kepada masyarakat.
Ali Gufron menegaskan, saat ini orang menyebut yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan adalah pemerintah, sementara di Singapura pelayanan kesehatan merupakan tanggungjawab pribadi yang dilakukan melakukan iyuran kesehatan bagi setiap masyarakatnya. Persoalan lain adalah masyarakat yang mestinya secara pribadi memperhatikan kesehatan dirinya secara baik, termasuk kebiasan-kebiasan yang tidak baik.
Terhadap masyarakat miskin yang belum mendapat pelayanan jaminan kesehatan ( Jamkesmas), kita akan terus memberikan perhatian. Saat ini dari data yang ada kita telah memberikan bantuan layanan kesehatan kepada masyarakat miskin lebih kurang 84 juta jiwa, melalui anggaranan APBN.
Selain itu kita juga mendorong peningkatan kualitas para dokter melalui program pendidikan dan untuk kedepan dokter umum dapat dijadikan dokter keluarga bagi masyarakat. Karena dokter umu dapat memberikan perhatian kesehatan secara keseluruhan secara umum, ujarnya.