Nn, Padang -- Setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian ekonomi senilai Rp5,6 triliun akibat sanitasi yang buruk. Saat ini kondisi sanitasi Indonesia berada dibawah negara Timor Leste.
Untuk memperbaiki sanitasi serta mengubah pola pikir masyarakat untuk menggunakan sanitasi yang sehat membutuhkan anggaran yang besar. Untuk itu Aliansi Kabutapen Kota Peduli Sanitasi (APKKOSI) terbentuk. Melalui program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) APKKOSI membujuk walikota dan bupati se Indonesia agar peduli dengan sanitasi.
Gubernur yang diwakili Sekretaris Daerah Pemprov Sumbar, kita sangat mendukung pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) sebagai bentuk nyata untuk mengatasi masalah sanitasi dengan lokasi sasaran pada kabupaten/kota.Ini disampaikan pada acara Road Show Advokasi dan Horizontal Learning APKKOSI di Sumbar, Senin (5/11) di Auditorium Gubernuran.
Pada tahun 2006 melalui program ISSDP dengan keikut sertaan Kota Payakumbuh, yang pada tahun berikutnya Kota Bukittinggi dan Kota Padang. Dalam ISSDP II tahun 2010 juga diikutkan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Solok. Untul tahun 2011 diikuti oleh 6 Kab/ko yakni, Pasaman, Pessel, Sijunjung, Agam, Kota sawahlunto dan Pariaman.
Pada tahun 2012 diikuti oleh Kab. Pd. Pariaman, Solok, Limapuluh Kota dan pada tahun 2013 telah dipastikan diikuti oleh 4 daerah lagi akan bergabung dengan program PPSP. Sehingga total telah diikuti oleh 18 dari 19 Kab/ko, yang belum yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang sebenar provinsi Sumatera Barat telah pantas disebut sebagai provinsi Sanitasi, ujarnya
Kita menyadari Program pembangunan Sanitasi merupakan bagian dari komponen lingkungan yang harus diperhatikan. Karena fungsinya sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.Namun disisi lain, kita masih dihadapkan pada beberapa daerah yang masih terkendala dengan anggaran. Alasannya, sejumlah daerah tersebut belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari APBD.
Selain itu juga permasalahan lain, dipemkab/ko belum singkronnya penyusunan perencanaan pada Musrenbang Nasional dengan dokumen MPPS telah disusun sesuai dengan kebutuhan Pemda, sehingga sulit mengajukan usulan program ke APBN. Dan disisi lain juga kita sangat minim menerima informasi tentang keberadaan lembaga lembaga donor yang bersedia menginvestasi pembangunan snitasi di daerah,sebutnya.
"Kita ini tugasnya sosial, kita hanya membujuk agar kabupaten dan kota di Indonesia dapat bergabung,"sebut Direktur Eksekutif APKKOSI, dengan target minimal seluruh daerah menganggarkan 2 persen dari APBD-nya masing-masing untuk sanitasi. Saat ini sudah ada sebanyak 224 kabupaten/kota yang bergabung.
Menurut Josrizal, sanitasi erat kaitannya dengan kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Jika sanitasinya tidak baik, maka kesehatan masyrakat sulit untuk dicapai. Untuk itu diperlukan komitmen daerah mengelola sanitasi yang baik. Apalagi, sekarang tidak ada lagi, limbah yang tidak dapat dimanfaatkan. Mulai dari limbah rumah tangga, hewan sampai limbah yang dikeluarkan tubuh manusia.
Sementara itu Walikota Cimahi, Jawa Barat Atty Suharti mengaku mengalokasikan Rp26 miliar untuk sanitasi. Menurut anggaran itu sudah mencapai 2 persen dari APBD-nya. Apalagi Cimahi sejak tahun 1970 sudah menjadi kota industri."Kami serius dengan sanitasi ini, tahun depan kita mengajukan Rp26 miliar untuk sanitasi,"sebut Atty.