Jalan nasional di Kabupaten Pandeglang rusak parah, kondisi ini mulai dari Kecamatan Menes sampai ke ibukota kabupaten Pandeglang. Akibatnya telah banyak memakan korban jiwa, dan kerusakan bagi pengguna kendaraan.
Ucu warga Bojong Canar yang sering pulang pergi ke Pandeglang kepada wartawan mengeluhkan bahwa dirinya sering terjatuh karena lobang ditengah jalan yang tidak mungkin terhindarkan. Semestinya pemerintah jangan tunggu ada korban jiwa dulu, baru mau benerin jalan, atau mungkin dinas PU yang terkesan asal-asalan. Atau bisa juga Dinas Perhubungan yang tidak menindak muatan melebihi tonase, pungkasnya.
Sementara itu sekjen LSM Garda Banten Arif Riatna Riyadi menilai, bahwa ini merupakan akumulasi dari beberapa keburukan birokrasi yang berhubungan dengan jalan, yaitu Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
Jika dilihat dari kapasitas Dinas PU, maka wajib masyarakat mempertanyakan tentang buruknya pemeliharaan jalan nasional yang berada diwilayah kabupaten Pandeglang. Sebab anggaran untuk pemeliharaannya sudah disediakan oleh pemerintah.
Nah, dari Dinas Perhubungan juga tidak menjalankan fungsi pengendalian dan fungsi penindakan terhadap
pengguna jalan, khususnya kendaraan angkutan barang yang memiliki tonase berlebih. Terkait adanya jembatan timbangan, itu hanya untuk mencari pendapatan saja.
Begitu juga pihak kepolisian, sebagai salah satu intansi yang memiliki otoritas di jalan, semestinya harus menindak tegas para pelanggar yang mengangkut beban berlebihan, sesuai dengan aturan yang berlaku, tegas Arif.
Dinas Perhubungan saat dikonfirmasi terkait tonase kendaraan yang harus diperbolehkan, mengaku bahwa yang melebihi timbangan 25% dari berat yang seharusnya, artinya mereka harus dikenakan denda dan menurunkan barangnya di gudang milik Jembatan timbangan.
Namun sayang, apa yang diungkapkan pihak dinas perhubungan ternyata tidak terbukti. Sebab berdasarkan hasil investigasi lapangan, ternyata gudang yang dimiliki tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya, karena hampir semua kendaraan yang tonasenya melebihi, ternyata semua lewat samping timbangan saja.
Ucu warga Bojong Canar yang sering pulang pergi ke Pandeglang kepada wartawan mengeluhkan bahwa dirinya sering terjatuh karena lobang ditengah jalan yang tidak mungkin terhindarkan. Semestinya pemerintah jangan tunggu ada korban jiwa dulu, baru mau benerin jalan, atau mungkin dinas PU yang terkesan asal-asalan. Atau bisa juga Dinas Perhubungan yang tidak menindak muatan melebihi tonase, pungkasnya.
Sementara itu sekjen LSM Garda Banten Arif Riatna Riyadi menilai, bahwa ini merupakan akumulasi dari beberapa keburukan birokrasi yang berhubungan dengan jalan, yaitu Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
Jika dilihat dari kapasitas Dinas PU, maka wajib masyarakat mempertanyakan tentang buruknya pemeliharaan jalan nasional yang berada diwilayah kabupaten Pandeglang. Sebab anggaran untuk pemeliharaannya sudah disediakan oleh pemerintah.
Nah, dari Dinas Perhubungan juga tidak menjalankan fungsi pengendalian dan fungsi penindakan terhadap
pengguna jalan, khususnya kendaraan angkutan barang yang memiliki tonase berlebih. Terkait adanya jembatan timbangan, itu hanya untuk mencari pendapatan saja. Begitu juga pihak kepolisian, sebagai salah satu intansi yang memiliki otoritas di jalan, semestinya harus menindak tegas para pelanggar yang mengangkut beban berlebihan, sesuai dengan aturan yang berlaku, tegas Arif.
Dinas Perhubungan saat dikonfirmasi terkait tonase kendaraan yang harus diperbolehkan, mengaku bahwa yang melebihi timbangan 25% dari berat yang seharusnya, artinya mereka harus dikenakan denda dan menurunkan barangnya di gudang milik Jembatan timbangan.
Namun sayang, apa yang diungkapkan pihak dinas perhubungan ternyata tidak terbukti. Sebab berdasarkan hasil investigasi lapangan, ternyata gudang yang dimiliki tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya, karena hampir semua kendaraan yang tonasenya melebihi, ternyata semua lewat samping timbangan saja.
Post a Comment