Nn, Pandeglang -- Nelayan di Kecamatan Sukaresmi Pandeglang Banten bersama istri dan anak - anak mereka mendatangi Kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kecamatan Sukaresmi Pandeglang Banten. Mereka menuntut bantuan dari pemerintah yang telah di cairkan agar dibagikan kepada para nelayan.
Puluhan nelayan berbondong – bondong bersama istri dan anak mereka mendatangi Kantor HNSI Kecamatan Sukaresmi Pandeglang Banten. Para nelayan mengetahui adanya bantuan dari pemerintah yang telah diterima ketua kelompok usaha bersama, namun hingga saat ini tidak sampai kepada para nelayan yang merupakan anggota kelompok.
Nelayan meminta kepada Ketua HNSI Kecamatan Sukaresmi untuk menindak ketua kelompok. Agar bantuan berupa dua ratus piss jaring rambus penangkap ikan, uang sebesar seratus juta rupiah, mesin kapal empat unit dan jaring milenium dari Dinas Kelautan Provinsi Banten. Nelayan kesal dengan adanya bantuan yang tidak sampai kepada mereka mengakibatkan para nelayan tidak dapat melaut karena sebagian jaring sudah rusak dan tidak layak pakai lagi.
Encep Waas selaku Ketua HNSI Kecamatan Sukaresmi Pandeglang Banten, berharap kepada pemerintah jika memberikan bantuan harus transparan, diketahui oleh seluruh kelompok nelayan tergabung di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pandeglang khususnya Kecamatan Sukarersmi. Dalam pantauan saya anggota kelompok nelayan selama ini hanya dijadikan sapi perahan, ketika ada bantuan hanya himpunan ketua HNSI Kabupaten Pandeglang dengan keluarganya dan orang terdekatnya saja yang mendapatkan batuan tersebut, katanya”.
Salah satu istri nelayan Kasni mengatakan suaminya tidak dapat melaut karena bantuan tidak diterima jadi tidak ada alat tangkap ikan. Bahkan Kasni pun menjual peralatan masak berupa panci untuk makan sekeluarga, ujarnya “.
Para nelayan berharap pemerintah tegas dan jika memang ketua kelompok usaha bersama mereka bersalah dapat diproses secara jalur hukum yang berlaku. Karena telah merugikan para nelayan di Kecamatan Sukaresmi Pandeglang Banten dan yang ironisnya lagi pada saat pengajuan untuk bantuan para nelayan diminta foto copy KTP. Untuk melengkapi persyaratan meminta bantuan kepada dinas pemerintah khususnya DKP (Dinas Kelautan Dan Perikanan) baik Kabupaten maupun Provinsi. Agar kedepan jangan jadikan bantuan untuk nelayan hanya atas nama masyarakat nelayan tetapi bantuan disalurkan kepada kelompok mafia yang mengatas namakan nelayan. Karena yang terjadi dengan kasat mata yang menerima segala bentuk bantuan hanya Ketua HNS dan keluarganya saja.
Di tempat terpisah terkait aksi kaum nelayan, Iptu Pupu Kapolsek Patia akan segera menindak lanjuti atas tuntutan kelompok nelayan tersebut. Apa bila benar adanya batuan untuk masyarakat nelayan yang tidak di bagi-bagikan dan saya akan segera memerintahkan jajaran saya untuk segera melakukan penyelidikan untuk ditindak lanjuti tegasnya”.
Sementara itu Kabid Dians DKP Kabupaten Pandeglang Entis Sutisna, memaparkan kepada wartawan pihak DKP Pandeglang membenarkan memberi bantuan jaring dan lain-lain kepada kelompok yang mengajukan bantuan. Dan pihak DKP tidak menyalurkan bantuan bagi kelompok nelayan yang dapat membantu pendapatan TPI Sindamukti agar pad Kabupaten Pandeglang dapat meningkat.
Adapun tudingan yang dilontarkan kepada kami kong kali kong itu tidak benar mungkin saja sebagian kelompok nelayan yang belum ada kesempatan menerima bantuan tersebut. Insyaallah kami akan menjelaskan dan akan mengupayakan agar nelayan lainya dapat menerima juga namun dengan prosedur yang ada harus kita tempuh jelasnya. Iyan
Puluhan nelayan berbondong – bondong bersama istri dan anak mereka mendatangi Kantor HNSI Kecamatan Sukaresmi Pandeglang Banten. Para nelayan mengetahui adanya bantuan dari pemerintah yang telah diterima ketua kelompok usaha bersama, namun hingga saat ini tidak sampai kepada para nelayan yang merupakan anggota kelompok.
Nelayan meminta kepada Ketua HNSI Kecamatan Sukaresmi untuk menindak ketua kelompok. Agar bantuan berupa dua ratus piss jaring rambus penangkap ikan, uang sebesar seratus juta rupiah, mesin kapal empat unit dan jaring milenium dari Dinas Kelautan Provinsi Banten. Nelayan kesal dengan adanya bantuan yang tidak sampai kepada mereka mengakibatkan para nelayan tidak dapat melaut karena sebagian jaring sudah rusak dan tidak layak pakai lagi.
Encep Waas selaku Ketua HNSI Kecamatan Sukaresmi Pandeglang Banten, berharap kepada pemerintah jika memberikan bantuan harus transparan, diketahui oleh seluruh kelompok nelayan tergabung di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pandeglang khususnya Kecamatan Sukarersmi. Dalam pantauan saya anggota kelompok nelayan selama ini hanya dijadikan sapi perahan, ketika ada bantuan hanya himpunan ketua HNSI Kabupaten Pandeglang dengan keluarganya dan orang terdekatnya saja yang mendapatkan batuan tersebut, katanya”.
Salah satu istri nelayan Kasni mengatakan suaminya tidak dapat melaut karena bantuan tidak diterima jadi tidak ada alat tangkap ikan. Bahkan Kasni pun menjual peralatan masak berupa panci untuk makan sekeluarga, ujarnya “.
Para nelayan berharap pemerintah tegas dan jika memang ketua kelompok usaha bersama mereka bersalah dapat diproses secara jalur hukum yang berlaku. Karena telah merugikan para nelayan di Kecamatan Sukaresmi Pandeglang Banten dan yang ironisnya lagi pada saat pengajuan untuk bantuan para nelayan diminta foto copy KTP. Untuk melengkapi persyaratan meminta bantuan kepada dinas pemerintah khususnya DKP (Dinas Kelautan Dan Perikanan) baik Kabupaten maupun Provinsi. Agar kedepan jangan jadikan bantuan untuk nelayan hanya atas nama masyarakat nelayan tetapi bantuan disalurkan kepada kelompok mafia yang mengatas namakan nelayan. Karena yang terjadi dengan kasat mata yang menerima segala bentuk bantuan hanya Ketua HNS dan keluarganya saja.
Di tempat terpisah terkait aksi kaum nelayan, Iptu Pupu Kapolsek Patia akan segera menindak lanjuti atas tuntutan kelompok nelayan tersebut. Apa bila benar adanya batuan untuk masyarakat nelayan yang tidak di bagi-bagikan dan saya akan segera memerintahkan jajaran saya untuk segera melakukan penyelidikan untuk ditindak lanjuti tegasnya”.
Sementara itu Kabid Dians DKP Kabupaten Pandeglang Entis Sutisna, memaparkan kepada wartawan pihak DKP Pandeglang membenarkan memberi bantuan jaring dan lain-lain kepada kelompok yang mengajukan bantuan. Dan pihak DKP tidak menyalurkan bantuan bagi kelompok nelayan yang dapat membantu pendapatan TPI Sindamukti agar pad Kabupaten Pandeglang dapat meningkat.
Adapun tudingan yang dilontarkan kepada kami kong kali kong itu tidak benar mungkin saja sebagian kelompok nelayan yang belum ada kesempatan menerima bantuan tersebut. Insyaallah kami akan menjelaskan dan akan mengupayakan agar nelayan lainya dapat menerima juga namun dengan prosedur yang ada harus kita tempuh jelasnya. Iyan
Post a Comment