Nn, Pasaman -- Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim menilai pembangunan Bandara di Tanjung Pangka, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat, sangat strategis untuk dijadikan alternatif saat situasi darurat melanda provinsi itu.
Ini dikatakan Wagub saat meninjau landasan Bandara Pasaman Barat, yang didampingi Wakil Bupati Syahrul dan anggota DPRD Sumbar, Zulkanedi Zaid serta sejumlah kepala dinas.
Andaikan bencana alam melanda Sumbar dan berdampak terhadap Bandara Internasional Minangkabau (BIM) maka bandara di Pasaman Barat dapat dijadikan alternatif pendistribusian bantuan dari berbagai pihak dalam dan luar negeri. Sebab, kalau mengandalkan provinsi tentangga (Bengkulu dan Pekanbaru) dalam situasi darurat tersebut, tentu menambah biaya pengakutan melalui jalur transportasi darat ke Sumbar.
Justru itu, rencana pembangunan bandara Pasaman Barat jangan tanggung, hanya dapat didarati pesawat berbadan kecil jenis Foker berpenumpang 50 orang. "Kita minta bandara Pasaman Barat dibangun dapat didarati pesawat berbadan besar jenis boing. Makanya perlu perlebaran dan landasan minimal 2.500 meter dengan 30 lebar meter," katanya.
Pengembangan landasan pacu bandara Pasaman Barat itu, dapat dilaksanakan secara bertahap sedikitnya 500 meter/tahunnya. Saat ini sudah dibersihkan lokasi landasan pacu Bandara Pasaman Barat sepanjang 1.000 meter dan lebar 90 meter dari luas areal 10 hektare."Pengerjaan dan operasional bandara Pasaman Barat perlu disegerakan karena posisinya yang strategis. Pemagaran lokasi bandara perlu jadi prioritas," katanya.
Pasalnya, lokasi bandara berada di kawasan perkebunan kelapa sawit masyarakat, nanti saat pesawat ingin mendarat tiba-tiba ada saja hewan ternak masuk kawasan landasan. "Langkah yang tepat dilakukan kepala daerah Pasaman Barat memfungsikan kembali bandara tersebut, Pemprov sangat mendukung serta mendorong bantuan dari Dirjen Perhubungan darat Kemenhub RI," katanya.
Namun, provinsi belum terima proposal dari Pemkab Pasaman Barat, terkait rencana pembangunan badara tersebut. Wagub Sumbar juga mengimbau masyarakat mendukung penuh pembangunan bandara itu, artinya bagi yang lahannya terkena agar meminta ganti rugi dengan sewajarnya.
Sebab, kalau terkendala pembangunan bandara kerugian bagi masyarakat Pasaman Barat sendiri, banyak kesempatan kerja dan peluang usaha tumbuh. "Pastisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program pembangunan, karena dampaknya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya,
Wakil Bupati Pasaman Barat, Syahrul mengatakan dibutuhkan dana senilai Rp10 miliar untuk pembangunan bandara sampai bisa beroperasi secara maksimal. Jadi, pembukaan lahan dan ganti rugi sebagian lahan masyarakat sudah dialokasikan senilai Rp1 miliar dari APBD kabupaten. "Bupati bersama DPRD Pasaman Barat berkomitmen mengalokasikan tiap tahun dari APBD. Hingga kini belum ada dukungan dana provinsi dan pemerintah pusat," katanya.
Kendati demikian, sekarang sedang pengurusan izin operasi, karena direncanakan tahun ini dapat diujicobakan dan penandatangan nota kerjasama pihak maskapai ditargetkan Desember 2011. Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Zulkanedi Zaid menambahkan, mendukung pembangunan badara tersebut, sehingga semakin membuka akses transportasi.
Kehadiran bandara tersebut, selain bernilai ekonomis bagi masyarakat jelas makin membuka peluang bagi penanaman modal karena potensi kelautan belum banyak tergarap. Kemudian akan meningkatkan nilai tambah terhadap produk Pasaman Barat, baik komoditi unggulan serta sektor lainnya.
"Jika, nantinya sudah masuk dalam rancangan anggaran di APBD provinsi nantinya, tentu akan mendorong dan mendukungnya," ujarnya. Zardi
Post a Comment