Nn, Padang -- Pemerintah Provinsi melalui Badan Diklat Sumbar melakukan Diklat Pim III angkatan I, Pola Kontribusi yang diikuti oleh pejabat / calon pejabat eselon III dilingkungan Pemkab/ko se Sumatera Barat, Selasa (6/9). Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan pengarahan umum terhadap 35 orang peserta.
Dalam kesempatan tersebut Irwan Prayitno menyampaikan, kita melihat DAU APBD Pemkab/ko se Sumatera Barat, dimana lebih dari 50 – 70 %, di dipergunakan untuk belanja pegawai. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat dipergunakan dalam bentuk kegiatan lain, karena DAK telah terinci dengan juklak teknis.
Demikian banyak dana yang disalurkan kepada belanja pegawai membuat daerah tidak dapat mengembangkan pembangunan secara baik. Dalam kaitan itu PNS harus memahami kehadirannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kondisi makin diperparah dengan adanya watak PNS yang menolak jadi panitia berbagai kegiatan, dengan alasan tidak ada honor. Ini sebuah prilaku tidak baik yang sesungguhnya dapat menurunkan pamor dan kredibelitas PNS itu sendiri, dalam menjalankan tugas-tugas yang juga berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dalam memotivasi pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang sedang berlangsung.
Seharusnya dengan keterbatasan dana ini, kita mesti mampu memacu multi efek sosial masyarakat guna macu peningkatan pembangunan. Pemerintah berlaku sebagai fasilitator, mendorong dan mengerakkan masyarakat untuk bangkit berbuat mensejahterakan dirinya, ungkapnya.
Irwan juga meyebutkan, berbeda dengan apa yang terjadi di pemerintahan Provinsi, dimana saat ini belanja pegawai hanya mencapai lebih kurang 25 Persen dari dana APBD, sehingga ada 74 persen dana dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang mengarah untuk kesejahteraan masyarakat.
Dan untuk tahun-tahun berikutnya kita akan lebih menekan lagi dana belanja pegawai tersebut, agar biaya pembangunan dapat diperbesar, sehingga upaya pensejahteraan rakyat tersebut dapat terus ditingkatkan lebih baik lagi.
Karena diketahui adanya dana belanja pegawai, yang tidak optimal dalam peruntukannya, contoh dana SPPD pada saat tidak tersedia para pegawai tidak berkerja sebagai mesti dalam kegiatan tersebut, sementara jika ada dananya mereka mempergunakannya tidak tepat sasaran, berlomba-lomba menghabiskan tanpa memikirkan efesiensi dan efektifitas pekerjaan, ungkapnya
Selain itu Prayitno juga menambahkan, setiap kita PNS, pejabat dan setiap orang memiliki amanah dan tanggungjawab yang mesti mereka lakoni secara baik. Staf pengantar surat, mesti melaksanakan pengiriman surat agar kegiatan rapat terlaksana.
Seorang pejabat mesti mendistrubsikan pembagian pekerjaan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sebagai mesti sesui dengan tupoksi. Setiap kita nanti akan dipertanyakan amanah masing-masing kita dalam kehidupan ini dihadapan Allah SWT.
Oleh karena itu, setiap pejabat, staf mari kita jalan amanah itu secara baik sebagai pengabdian dan moral diri serta perbuatan amal baik yang diberikan kesempatan kepada kita. Jika kita tidak mejalan amanah itu, tunggulah kehancuran akan datang, serunya.
Dalam kegiatan Gubernur Irwan Prayitno melakukan dialog tanya jawab dengan para peserta Diklat Pim III Angkatan I tahun 2011. Zardi
Post a Comment