Penulis : Aniyatul Ain, S.Pd
(Pendidik)

Dunia perpolitikan gaduh dengan operasi tangkap tangan ketum PPP. Disaat tensi politik meninggi menjelang 17 April nanti, tak disangka (walaupun sudah banyak menduga) dewan penasihat tim kampanye nasional Romahurmuziy kubu petahana malah tersandung kasus jual beli jabatan di Kemenag, baik di pusat maupun di daerah. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah. Hal senada juga diungkapkan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Lucky Hermawan yang membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap ketua umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. (Beritasatu.com, 15/03/2019)

Ketum PPP sekaligus dewan penasihat TKN petahana tersebut ditangkap di Kanwil kementrian Agama Sidoarjo pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 09.00. Ia kemudian diterbangkan ke gedung merah putih KPK, Jakarta dan tiba pada hari jumat (15/3) pada pukul 20.13. Romi digelandang ke dalam gedung KPK. Ia terlihat menggunakan topi, masker dan wajah tertunduk lesu. Tidak ada sepatah kata pun terucap dari mulut anggota DPR RI Komisi VIII itu (Cnn, 15/3/2019)

Lagi dan lagi, satu-persatu elit politik terjerat kasus kotor yang memalukan. Masih kuat dalam ingatan, para petinggi negeri banyak tersandung kasus korupsi. Sebut saja, skandal KTP elektronik yang menyeret ketua DPR RI sekaligus anggota partai Golkar Setya Novanto yang merugikan negara 2,3 T, atau yang menyeret Bupati Kotawaringin Timur sekaligus kader PDIP Supian Hadi dengan kerugian negara 5,8 T. Para koruptor kakap ini sebelumnya “bermain peran” menjadi sosok yang pancasilais dengan mengklaim dirinya “Saya Pancasila”. Padahal mereka pun tidak bisa menunjukkan, sila ke berapa yang membolehkan menggarong uang rakyat?

Ya, negeri ini pernah dihebohkan dengan hastag "Saya Pancasila" disaat media mainstream saat itu memberitakan fitnah besar-besaran terhadap ormas islam yang konsisten memperjuangkan tegaknya khilafah islam yang akan menerapkan seluruh hukum-hukum islam di muka bumi. Hastag tersebut untuk merebut simpati masyarakat supaya antipati kepada ormas yang dituding akan memecah-belah NKRI, akan mengganti ideologi pancasila. Tentu tudingan ini sangat gegabah. Pasalnya, ormas tersebut bersih dari kasus hukum, tidak terlibat korupsi, tidak menjual aset-aset negara ke asing. Ormas yang “digebuk” pemerintah dengan Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 hanya menjalankan aktivitas dakwah. 

Aktivitas dakwah untuk menyeru kaum muslim, memahamkan mereka akan wajibnya berhukum pada hukum-hukum islam adalah perintah Allah. Legalitasnya langsung terukir di nash Alquran. Begitu juga tentang khilafah, khilafah itu ajaran islam. Sebuah kepemimpinan yang sifatnya umum untuk seluruh dunia yang kelak akan menyatukan kaum muslim yang tercerai-berai. Tudingan khilafah dapat memecah-belah NKRI adalah ungkapan dungu yang bertentangan dengan bukti historis ketika khilafah masih berdiri. Sebelum keruntuhannya, justru khilafah islamiyyah mampu menyatukan 2/3 bagian dunia.

Slogan "Saya Pancasila" tidak lantas menjadikan orang yang mengklaimnya memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Slogan mudah terucap di bibir, adapun perilakunya ia mirip pengkhianat negara. Bagaimana tidak? Banyak pejabat korupsi, menyalahgunakan wewenang untuk suatu asas manfaat yaitu memperkaya diri dan partai politik pengusungnya. Tidak sedikit juga para pemangku jabatan yang mengklaim 

"Saya Pancasila" justru mengobral dengan murah dan mudah SDA bumi Indonesia ke pihak asing. Sehingga kekayaan alam bumi Indonesia tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Padahal, jika dikelola dengan baik dengan sistem pro rakyat (yaitu khilafah), maka anugerah Allah berupa melimpahnya SDA Indonesia akan memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia disamping juga akan memperkuat perekonomian Indonesia itu sendiri.

Dari peristiwa tertangkapnya Romahurmuziy dan para koruptor sebelumnya pada akhirnya semakin menguatkan opini: perubahan hakiki itu bukan hanya sekedar mengganti pemimpin tapi juga merombak sistem yang sudah rusak di berbagai sisi ini. Sistem demokrasi yang digadang-gadang sebagai sistem terbaik hanya memberi bukti menghasilkan pemimpin yang korup. Biaya politik yang tinggi dalam demokrasi menjadi penyebab terbukanya peluang secara lebar untuk mengembalikan “modal politik” ketika terpilih nanti. Maka, tak heran kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan tetap ada selama akar masalahnya masih dipelihara. Masihkah kita percaya demokrasi? Yang membuat masyarakat rugi dari semua sisi?

Sudah saatnya kaum muslim mengambil peran besar dalam mengukir peradaban mulia. Yaitu peradaban islam yang sendi-sendi kehidupannya tegak atas dasar hukum-hukum Islam bukan hawa nafsu berbalut kekuasaan. Yang menjadikan kekuasan sebagai amanah untuk menerapkan firman Tuhan (Allah SWT)) sebagaimana yang Nabi ajarkan. Yang memperhatikan urusan masyarakat karena ia selalu ingat negeri akhirat. Yang setiap detik waktu ia berikan untuk memberi manfaat ke banyak orang. Peradaban mulia itu dihasilkan dari sistem mulia. Sistem yang bersumber dari Sang Pencipta. Khilafah islamiyyah lah namanya. 

Jika bukan kita yang memperjuangkan, lantas siapa? Marilah menjadi penolong agama Allah, sebagaimana firman-Nya: “Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS. Muhammad : 7). Wallahua'lam.
 
Top