N3, Agam - Usia produktif menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu daerah. Dengan banyaknya usia produktif yang meninggalkan daerahnya, maka akan berimbas pada lambatnya pembangunan yang ada di daerah.
Itulah kondisi yang kini dihadapi Sumbar saat ini, sehingga membuat angka Dependensi Rasio atau yang lebih dikenal dengan perbandingan antara banyaknya penduduk usia produktif dengan penduduk usia yang non produktif menjadi rendah.
”Mereka (usia produktif, red) inilah, yang diharapkan mampu membuat kelompok-kelompok pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan keterampilan, namun kini malah sebaliknya,” ujar Direktur Kespro BKKBN, Maryana dalam sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kreatif di Kampung Tiakomar, Jorong Limo Suku, Kenagarian Sungaipua, Agam.
Disebutkan, dengan banyaknya usia produktif atau mereka yang berusia 15-65 tahun di suatu daerah, setidaknya mampu ikut menggerakan berbagai pembangunan ekonomi di suatu daerah. Misalnya seperti di Sungaipua yang kaya dengan seni dan budaya atau bidang seni lainnya.
Melalui seni budaya, usia produktif diharapkan ikut mensosialisasi program KB dengan bekerjasama dengan kader-kader dari Pos-KB, yang akan memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang program-program KB pemerintah.
Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan pengembangan ekonomi keluarga, melalui berbagai program, seperti Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), di mana kader-kader diberi edukasi bagaimana mendidik Balita dengan memperhatikan gizi, rangsangan keterampilan motorik, rangsangan kecerdasan anak dan sebagainya. Sehingga saat memasuki usia selanjutnya, tumbuh kembang anak bisa lebih pintar dari anak-anak yang lainnya.
“Untuk itu, ibu-ibu rumah tangga kami minta untuk aktif dalam mendidik anak mereka, agar kelak bisa menjadi anak yang berkualitas yang nantinya bisa mengisi pengembangan fungsi-fungsi keluarga seperti fungsi agama, dan sebagainya,” sebutnya.
Kemudian juga ada Bina Keluarga Remaja yang merupakan wadah konsultasi perkembangan anak di usia remaja. Di mana, wadah ini memberikan penyuluhan tentang pentingnya untuk menjaga alat reproduksi dan kesehatannya, serta penyuluhan lainnya.
“Kami dari komisi IX DPR RI, akan terus melakukan pengawasan dan mengevaluasi sejauhmana realisasi program KB ini, di tengah-tengah masyarakat, terutama di berbagai daerah di Sumbar. Termasuk menampung keluhan-keluhan para kader,” timpal anggota DPR RI, M Iqbal.(r)