N3, Sumbar ~ Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno memberikan beberapa masukan dan keluhan kepada Komisi X DPR RI, karena masih banyaknya kendala Pemerintah Provinsi (Pemprov) selama ini terkait kewenangan pusat.

"Kita Provinsi masih banyak terkendala terkait kewenangan pusat, salah satu contohnya pada dunia pendidikan. Dimana Provinsi seluruh Indonesia mendapatkan beban berat hadirnya guru Aparatur Sipil Negara (ASN) SMA/SMK, sebab Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini menjadi bagian gaji dan tunjangan mereka. Untuk provinsi belum ditambah secara penuh. Ada ditambah tapi belum secara penuh, Di Sumbar sendiri istilahnya kita masih kekurangan 700 miliar, karena juga dipakai untuk pembangunan insfrastruktur," ungkapnya usai menerima kunjungan Komisi X di Auditorium Gubernuran, Senin (27/2).

Hadir dalam kesempatan itu, Kadis Pendidikan, Kadis Pariwisata, Kadis Kebudayaan, Kadis Kearsipan dan Perpustakaan, Kadis pemuda Olahraga, KONI, KNPI Provinis Sumatera Barat.

Tidak hanya itu, kata Irwan utuk dukungan dari pusat lainnya yakni pembangunan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta dana bos. Selain itu, kompensasi untuk guru yang akan mengajar didaerah tertinggal perlu diberikan secara cukup sebab selama ini mereka tidak mau dipindahkan karena kompensasi yang sama dengan di kota .  

Ia menambahkan, untuk pariwisata dan ekonomi kreatif perlunya peningkatan promosi ditingkatkan dari daerah-daerah, karena selama ini provinsi susuah menindaklanjuti karena kewenangan adanya di Kabupaten/Kota.

Sementara untuk Mandeh akan tetap diprioritaskan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sumbar. Untuk masuk dalam jajaran 10 besar destinasi wisata unggulan di Indonesia.

Menyikapi beberapa kendala yang dialami Pemprov Sumbar karena kewenagan pusat ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah yang juga menjadi ketua Tim Kunjungan Kerja mengatakan, bahwa Komisi X DPR RI telah mencatatkan semua masukan dan keluhan Gubernur Sumbar yang akan dibawa untuk dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

"Kami telah mencatat semuanya, diantaranya pendidikan yang akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan karna adanya perpindahanan kewenangan SMA/SMK ke Provinsi dengan merevisi Peraturan pemerintah (PP) anggaran DAU dimana usulan gubernur minimal 12 persen dari DAU Provinsi bisa dinaikan, karena dahulu hanya 10 persen. Kita akan coba dari Kementerian untuk merevisi PP dan DAu tersebut," tuturnya.

Sambungnya, program percepatan sertifikasi guru, karena dari kunjungan Komisi X DPR RI mendengar bahwasanya guru yang tersertifikasi di Sumbar masih 47 persen. "Untuk itu dengan dana yang ada, bagaimana kita menaikan jumlah guru terverivikasi di Sumbar secara signifikan," katanya.

Terkait wisata, Ferdiansyah menyatakan, Sumbar masih perlu banyak perbaikan dari beberapa sisi yakni ketersediaan wisata dan Sumber Daya Manusia (SDM), bahwa 3 sampai 4 tahun kedepan Sumbar dapat menjadi prioritas wisatawan nusantara kedepan.

"Iya Sumbar mesti melirik dulu wisatwan nusantara, karena wisatawan nusantara tidak kalah royal dengan wisatawan mancanegara. Jadi, untuk menargetkan itu perlu beberapa perbaikan terutama insfrastruktur. Lirik dahulu nusantara baru mancanegara," ujarnya.

"Kita Komisi X optimis Sumbar dapat menjadi andalan wisata nusantara 3 atau 4 tahun mendatang, serta 10 tahun akan datang untuk wisata mancanegara," terangnya.

Lebih lanjut, kondisi olahraga saat ini perlu persaingan dengan dunia internasional yang saat ini masih bersifat individual, diantaranya bulutangkis, balap sepeda dan dayung perlu ditingkatkan karena olahraga itu prestasi yang masig belum mengembirakan. Jadi sangat perlu peningkatan yang dimulai dari daerah.

Lalu kepemduaan tidak perlu banyak permasalahan, karena saat ini yang menjadi susah yakni mengerakan pemuda usia 16- 30 tahun untuk mengairahkannya dengan beberapa pertemuan yang bersifat kajian dan ilmu pengetahuan serta pertukaran antara kabupaten/kota. Hms

 
Top