N3, Padang ~ Guna memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan tahap pemungutan serta penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Mardi mengatakan, pemantauan dilaksanakan dua hari, yakni sebelum dan ketika hari pemungutan.
“Yang memantau nantinya Penjabat Gubernur Sumatera Barat Reudonnyzar Moenek bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Diagendakan dua hari, tanggal 8 dan 9 Desember,” kata Mardi ketika dihubungi RRI, Minggu (6/12).
Terkait lokasi yang akan dipantau, Mardi menjelaskan, masih akan ditentukan pada rapat bersama hari Senin 7 Desember, sekaligus akan dikoordinasikan dengan pemantauan yang juga dilakukan langsung oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Besok (Senin 7/12), tim pemantau dari Kemendagri juga datang. Untuk itu kita koordinasikan biar tidak tabrakan, lokasi TPS yang akan dikunjungi. Kalau kantor penyelenggara pasti dipantau untuk mengetahui kesiapan,” terangnya.
Pilkada serentak di Sumatera Barat digelar pada tingkat Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta di 13 Kabupaten/Kota untuk memilih Bupati/Walikota beserta wakilnya. Pilkada digelar pada 11.121 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota. Berdasar data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, jumlah pemilih yang terdaftar pada Pilkada tahun ini mencapai 3, 9 juta orang.
Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen berharap, seluruh masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih, benar-benar menjatuhkan suaranya terhadap pasangan calon Kepala Daerah pilihannya. Terhadap pemilih berkebutuhan khusus, KPU menyiapkan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan, seperti template surat suara bagi penyandang tuna netra. KPU juga menyediakan TPS di setiap Lembaga Permasyarakatan untuk mengakomodir hak politik warga binaan. Sementara bagi masyarakat yang memenuhi syarat menjadi pemilih namun belum terdaftar, tetap diberikan hak politiknya. Mereka diizinkan menyalurkan hak suaranya di TPS tempat tinggalnya, di penghujung waktu pemilihan pukul 12.00-13.00 WIB, dengan catatan membawa bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
“KPU memfasilitasi seluruh pemilih untuk menjatuhkan suaranya pada 9 Desember mendatang, tanpa membeda-bedakan. Hari pemungutan juga ditetapkan sebagai hari libur. Apa lagi alasan untuk golput,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk menekan tingkat kecurangan pada hari pencoblosan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat menurunkan satu pengawas yang ditempatkan pada setiap TPS. Ketua Bawaslu Sumatera Barat Ellyanti mengatakan, pengawas TPS ditugaskan untuk melaporkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, sesuai dengan format yang disiapkan Bawaslu.
“Jelang hari H dan ketika hari H, memang rawan kecurangan. Kita sudah petakan ada 1.055 TPS yang rawan, sekaligus dimana lokasinya. Untuk TPS rawan kita minta pengawas memantau secara khusus,” pintanya.
Ellyanti menambahkan, kerawanan TPS dimaksud dikelompokkan menjadi lima, masing-masing rawan akurasi data pemilih, rawan gangguan ketersediaan logistik, rawan politik uang, rawan keterlibatan penyelenggara negara, dan rawan ketaatan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan.
Terkait pengamanan, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto optimis pelaksanaan Pilkada serentak di Sumatera Barat dapat berjalan kondusif, karena langkah deteksi dan antisipasi dini telah dilakukan, diantaranya pemetaan daerah dan TPS rawan.
“Hampir setiap hari kita update informasi terkait daerah rawan. Berdasar itu, kita atur strategi pengamanan. Saya yakin dengan kedewasaan masyarakat Minangkabau berdemokrasi, pelaksanaan Pilkada bebas dari asap, darah dan kaca pecah,” tegasnya.
Untuk pengamanan pada hari pemungutan suara Pilkada, personil kepolisian yang disiagakan 6.674 orang, ditambah kekuatan pengamanan dari personil TNI 1.023 orang, serta 12.000 Linmas di masing-masing TPS. **