Oleh. Alfiyya
Kondisi ribuan korban bencana di Sumatra, khususnya di wilayah Sumatra Barat yang baru-baru ini dihantam banjir bandang dan lahar dingin, serta wilayah Aceh yang langganan banjir luapan, masih jauh dari kata layak. Hingga saat ini, para penyintas masih harus bertahan di tengah ketidakpastian. Hunian tetap (huntap) yang dijanjikan pemerintah dalam proses relokasi belum sepenuhnya terwujud. Di banyak titik pengungsian, akses terhadap air bersih dan sanitasi masih terbatas, sementara pemulihan jaringan listrik di area pelosok seringkali mengalami kendala teknis. Situasi ini memperparah penderitaan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari di tengah trauma yang belum usai.
Lumpuhnya Ekonomi dan Lemahnya Ketahanan Pangan
Kondisi ekonomi para korban juga berada di titik kritis. Ribuan hektare lahan pertanian hancur dan infrastruktur irigasi rusak berat, menyebabkan petani kehilangan mata pencaharian utama tanpa adanya kompensasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat sangat bergantung pada bantuan sosial yang sayangnya dinilai lambat, tidak merata, dan seringkali terjebak dalam kerumitan birokrasi. Ketahanan pangan di zona bencana menjadi titik lemah yang sangat mengkhawatirkan, di mana pemenuhan kebutuhan pokok harian belum terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.
Kegagalan Sistemik dalam Rekonstruksi
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penanganan bencana belum berjalan maksimal. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung dan pengurus rakyat dalam kondisi darurat, namun proses rekonstruksi yang diklaim sedang berjalan justru belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lapis bawah. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan fundamental dalam pelaksanaan kebijakan, baik dari sisi kecepatan respons, ketepatan data penerima manfaat, maupun pemerataan bantuan antarwilayah.
Kebijakan yang cenderung bersifat administratif dan kurang solutif menyebabkan pemulihan berjalan sangat lambat. Jika pola penanganan ini dibiarkan tanpa evaluasi total, kondisi korban akan semakin memburuk dan menciptakan kemiskinan struktural baru di wilayah terdampak. Penanganan korban bencana seharusnya tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik yang bersifat sementara, tetapi juga menjamin kepastian masa depan penyintas melalui penyediaan hunian yang aman dan pemulihan akses ekonomi secara cepat.
Solusi: Negara sebagai Pelayan Rakyat (Riayah)
Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab besar sebagai pengurus (riayah) yang wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas segalanya. Perhatian terhadap wilayah bencana harus menjadi prioritas utama dengan mengerahkan seluruh kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia secara optimal untuk mempercepat proses rekonstruksi secara menyeluruh.
Negara wajib memastikan bahwa:
Amanah dalam Penyaluran: Bantuan harus sampai ke tangan yang berhak tanpa potongan dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Pemulihan Tuntas: Rehabilitasi dilakukan hingga masyarakat benar-benar mandiri secara ekonomi dan memiliki hunian yang layak.
Pelayanan Terpadu: Seluruh sumber daya negara dikerahkan secara cepat dan tepat sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan.
Sudah saatnya penanganan bencana dilakukan dengan pendekatan yang lebih serius, menyeluruh, dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. Hanya dengan pengelolaan yang amanah dan kepedulian nyata dari negara, para korban dapat kembali menjalani kehidupan mereka dengan layak dan bermartabat. Wallahua'lam.
No comments:
Post a Comment