Oleh. Nura'ini Shidqin Aliya
(Pemerhati Remaja)
Baru-baru ini, publik digemparkan oleh rencana pemerintah Indonesia untuk menghapus sejumlah jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan dengan dunia industri. Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan dari para tokoh pendidikan.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa keberadaan jurusan perkuliahan sebaiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dunia di masa depan, khususnya kebutuhan industri. Di sisi lain, Rektor UMM dan Unisma menolak penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak sesuai pasar, dengan argumen tegas bahwa kampus bukanlah pabrik pekerja. Sementara itu, Wakil Rektor UMY lebih memilih melakukan penyesuaian kurikulum dibandingkan harus menutup prodi secara total.
Dampak Liberalisme dalam Pendidikan
Polemik yang terjadi saat ini tidak terlepas dari adopsi paham liberalisme-sekuler dalam sistem pendidikan. Perguruan tinggi seolah dipaksa tunduk pada tuntutan dunia industri, sementara negara perlahan lepas tangan terhadap pemenuhan hak pendidikan rakyat secara utuh.
Kebijakan ini menimbulkan tekanan besar bagi mahasiswa dan dosen di jurusan yang terancam dihapus karena tidak adanya kejelasan masa depan mereka. Pendidikan kian mengalami degradasi kualitas akibat problematika sistemik ini, sehingga rakyat kecil sulit menemukan titik terang untuk meraih ilmu yang bermanfaat tanpa bayang-bayang kepentingan korporasi.
Visi Pendidikan dalam Islam
Kondisi ini sangat kontras dengan paradigma pendidikan dalam Islam. Dalam sistem Islam, negaralah yang berperan sebagai penentu kebutuhan ahli di berbagai bidang berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemilik modal. Tugas pokok negara adalah melayani urusan rakyat (ra'iyah).
Oleh karena itu, negara bertanggung jawab penuh atas:
Visi dan Misi Pendidikan: Mencetak individu berkepribadian Islam dan ahli dalam ilmu terapan.
Kurikulum: Disusun berdasarkan kemaslahatan umat, bukan tuntutan pasar industri semata.
Pembiayaan: Menjamin akses pendidikan tinggi secara cuma-cuma atau terjangkau melalui dana Baitulmal.
Negara yang berdaulat dalam Islam tidak akan membiarkan visi pendidikannya didikte oleh tekanan, baik dari dalam negeri maupun kepentingan asing. Fokus utamanya adalah mencetak SDM unggul yang mampu membangun peradaban, sehingga kualitas manusia tetap terjaga tanpa harus menjadi sekadar "onderdil" mesin industri.
Wallahu a’lam bish-shawab
No comments:
Post a Comment