Oleh. Nanih Nurjanah
(Komunitas Muslimah Coblong)
Kondisi Jalur Gaza, Palestina, kian genting. Laporan Radio Angkatan Darat Israel pada Minggu (3/5/2026) mengungkapkan bahwa entitas Zionis telah memperluas wilayah pendudukan hingga mencakup 59 persen wilayah Jalur Gaza. Bahkan, pihak militer Israel kini tengah mempersiapkan rencana operasional untuk memulai kembali agresi militer secara penuh, meskipun sebelumnya telah ada upaya gencatan senjata pada Oktober 2025.
Data memilukan mencatat bahwa serangan selama dua tahun terakhir telah merenggut lebih dari 72.000 nyawa, melukai 172.000 orang, serta menghancurkan 90 persen infrastruktur sipil di Gaza. Tak hanya itu, OHCHR memverifikasi bahwa hampir 300 jurnalis telah gugur dalam menjalankan tugasnya sejak Oktober 2023. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata dari genosida yang terus berlangsung di depan mata dunia.
Blokade dan Pelanggaran Hukum Internasional
Entitas Zionis kembali memicu kemarahan internasional dengan menyita kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan di perairan internasional dekat wilayah Yunani. Dalam insiden tersebut, 211 aktivis ditangkap dan 31 lainnya terluka. Dengan dalih memerangi "terorisme", Zionis mencoba menjustifikasi tindakan ilegal tersebut sebagai bagian dari upaya memutus arahan kelompok Hamas.
Tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum laut internasional dan bukti bahwa mereka tidak mengenal batas dalam melanggengkan blokade atas Gaza. Label "teroris" hanyalah justifikasi palsu yang terus digunakan untuk mengkriminalisasi setiap bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.
Nasionalisme: Sekat yang Melumpuhkan
Di tengah penindasan yang sedemikian masif, timbul pertanyaan kritis: ke mana perginya kekuatan militer negeri-negeri Muslim? Hingga saat ini, tidak ada satu pun negeri Muslim yang mengirimkan angkatan lautnya untuk melindungi kapal-kapal bantuan tersebut. Realitas ini membuktikan bahwa sistem negara-bangsa (nation-state) yang ada hari ini tidak dirancang untuk melindungi kepentingan umat Islam, melainkan justru terjebak dalam kepentingan politik yang menjaga eksistensi kekuatan zalim.
Akar masalah dari ketidakberdayaan ini adalah tercerai-berainya kaum Muslimin yang tersekat oleh paham nasionalisme. Akibatnya, bantuan yang dikirimkan hanya sebatas kebutuhan logistik seperti pangan dan sandang. Padahal, kebutuhan mendesak rakyat Palestina saat ini adalah perlindungan militer yang nyata untuk mengusir penjajah. Palestina saat ini bukan sekadar korban konflik, melainkan sasaran dari agenda penjajahan Kapitalis-Barat.
Khilafah: Perisai yang Hilang
Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah kaum Muslimin yang haram untuk dibiarkan hancur. Membiarkan blokade dan pembantaian ini berlanjut tanpa tindakan militer adalah sebuah kemungkaran besar. Secara syar'i, umat Islam membutuhkan institusi politik yang memiliki kewibawaan dan kewajiban untuk melindungi jiwa kaum Muslimin.
Institusi tersebut adalah Khilafah Islamiyyah. Hanya melalui kepemimpinan politik Islam yang bersatu, jihad fii sabilillah dapat digerakkan untuk menghentikan kezaliman Zionis. Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Al-Imam (Khalifah) itu merupakan perisai (junnah), orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya" (HR Muslim).
Menuju Perubahan Hakiki
Perjuangan untuk mewujudkan kembali Khilafah bukanlah sekadar angan-angan, melainkan kewajiban yang harus ditempuh oleh seluruh umat. Kemarahan atas penyitaan kapal bantuan dan penghancuran Gaza tidak boleh berhenti pada kecaman atau keprihatinan simbolis semata.
Momentum ini harus menjadi pemantik bagi tumbuhnya kesadaran mendalam untuk bergabung dalam aktivitas dakwah yang mengikuti metode perjuangan Rasulullah saw. Hanya dengan tegaknya Khilafah, umat Islam akan memiliki kembali perisai yang nyata—sebuah institusi yang akan menjamin keamanan, kemuliaan, dan perlindungan bagi setiap individu rakyatnya, serta mengakhiri penjajahan di tanah Palestina untuk selamanya.
Wallahu a'lam bishawab.
No comments:
Post a Comment