Oleh Cahaya Chems (Pegiat Literasi)
Di Beberapa negara imbas perang AS-Israel Vs Iran, lalu ditutupnya selat Hormuz oleh Iran telah membawa dampak yang begitu besar. Di Kawasan Asean, Filipina adalah negara yang pertama kali mengumumkan darurat BBM akibat perang ini. Ribuan warganya memilih berjalan kaki untuk pergi bekerja (Tribunnews.com, 28-03-2026). Begitu pun respon Negeri Gingseng Korea Selatan untuk menekan penghematan BBM sampai menghimbau warganya, mulai dari mempersingkat waktu mandi dan anjuran menghemat penggunaan energi seperti menggunakan kendaraan umum, membatasi kendaraan pribadi, hingga efisiensi listrik dirumah dan industri. (CNN Indonesia, 24-03-2026).
Sementara di AS sendiri imbas perang lebih terasa. Warga As ketika mengisi bahan bakar dikagetkan dengan harga yang melonjak drastis. Sebelumnya harga normal BBM disana berkisar dua dolar pada kondisi biasa, namun naik tajam menjadi delapan dolar. Karena kenaikan ini membuat warga disana mengeluhkan tingginya harga dan mengutuk Trump akibat kebijakannya berperang dengan Iran (Cakaplah.com, 22-03-2026).
Respon Pemerintah
Kita belum melihat statement dari pemerintah perihal buruknya situasi manakala akan terjadi krisis energi menimpa negeri ini. Disaat negara-negara lain telah mengumumkan darurat energi. Pemerintah malah lebih sibuk mempertahankan program MBG. Dimana menurut Direktur CELIOS Bima Yudhistira menilai pemerintah sebenarnya dapat menghentikan sementara program MBG yang menelan anggaran besar Rp 335 triliun di tahun ini, lalu dananya dialihkan kepada subsidi bahan bakar demi penanganan sumber energi agar dapat mengendalikan situasi dalam negeri (Tribunnews.com, 27-03-2026).
Namun tampaknya program MBG akan tetap berjalan di tengah situasi krisis energi jika benar-benar menyapa bumi pertiwi. Pemerintah menyatakan komitmennya akan tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekalipun dalam suasana krisis energi. Menurutnya masih banyak cara lain untuk menghemat energi, salah satunya dengan efisiensi di banyak bidang (Dw.com, 22-03-2026).
Setidaknya inilah respon pemerintah saat negara-negara lain tengah bersiap menghadapi krisis energi. Sementara RI sendiri tampaknya belum ada tanda menyiapkan mitigasi krisis energi. Bahkan enggan menghentikan sementara, proyek fantastis MBG yang memang menelan anggaran besar ketimbang mencari cara menjamin stabilitas energi.
Sebenarnya pemerintah telah melakukan upaya untuk mengantisipasi krisis energi dengan efisiensi BBM. Yakni dengan menerapkan Work From Home (WFH) bekerja dari rumah untuk para pegawai ASN dan anak sekolah. Namun peraturan ini dinilai oleh publik kurang tepat sebab anak disuruh belajar daring tetapi harus ke sekolah untuk mengambil paket MBG.
Walhasil pro kontra pun terus bergulir pada publik. Pengamat ekonomi pun angkat bicara. Menurutnya peraturan tersebut hanya memindahkan mobilitas dari tempat kerja ke tempat rumah. Khawatirnya momen ini malah dimanfaatkan untuk kegiatan libur weekend yang pada akhirnya tidak menghentikan mobilitas kendaraan. Yang sudah pasti lebih boros penggunaan bahan bakar. Yang lebih kontroversial lagi datang dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menganjurkan kepada masyarakat untuk ‘menghemat gas dengan mematikan kompor kalau masakan sudah matang’.
Semua ini memperlihatkan betapa pemerintah terkesan tidak menyiapkan mitigasi krisis energi. Dan gagap tanggap darurat. Selain itu komunikasi yang digunakan oleh para pejabat pun makin menambah runyam situasi. Alih-alih memberikan solusi atau setidaknya dapat menenangkan situasi di masyarakat, yang ada makin membuat suasana ketidakpastian. Sebab tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah terkait penanganan krisis BBM.
Lemahnya Diplomasi
Disisi lain, ketika negara-negara lain seperti Malaysia, Turki, Rusia, hingga Cina diizinkan melintasi selat Hormuz oleh Iran karena dianggap bersahabat. Sementara Indonesia justru tidak termasuk didalamnya untuk dapat melintasi selat Hormuz. Tidak masuknya Indonesia dalam daftar yang diperbolehkan melintasi selat disinyalir karena RI tergabung dalam BoP bentukan Trump. Akibatnya nasib dua kapal tanker Pertamina milik Indonesia masih mendekam di teluk Arab.
Imbasnya, bisa saja berdampak pada ketersediaan energi di dalam negeri yang makin menipis jika tidak, dikatakan habis dalam beberapa waktu. Sebab Indonesia pasokan kebutuhan energi masih mengimpor dari luar. Tentu saja, ini akan mengganggu kebutuhan energi di dalam negeri. Dan makin rentan terhadap posisi Indonesia akibat ketegangan geopolitik global.
Jika perang ini belum selesai dalam waktu dekat maka dapat dipastikan Indonesia bisa masuk dalam jeratan krisis energi dan kelangkaan BBM, lebih lanjut bisa berdampak pada krisis ekonomi jika tidak segera diantisipasi oleh pemerintah. Saat ini pun, pemerintah belum menaikan harga BBM tapi defisit APBN pada awal tahun hingga Maret 2026 mencapai 240,1 triliun sudah terjadi. Ditambah anjloknya nilai rupiah terhadap dollar yang telah menyentuh tujuh belas ribu. Ini jelas makin menambah keresahan bahkan dikhawatirkan oleh para pengamat ekonomi.
Sejumlah pengamat ekonomi pun telah bersuara bahkan jauh sebelum perang meluas menurut Ferry Latuhihin ekonomi Indonesia sedang ‘tidak baik-baik saja’. Bahkan menurut Awalil Rizky dampak perang As-Iran dan ditutupnya Selat Hormuz bisa memunculkan krisis ekonomi. Bahkan situasinya bisa lebih buruk buruk dari era sembilan delapan (Source: youtube Abraham Samad Speak Up, 29-03-2026).
Kegagalan RI dalam diplomasi terhadap Iran adalah cermin ketidakcakapan pemerintah dalam hal negosiasi dan memberikan pengaruh yang berdampak. Masuknya Indonesia dalam BoP adalah bentuk kegagalan itu. Sekaligus menunjukkan citra Prabowo akan reputasinya yang lemah di mata Iran. Sebab gagal memuluskan dua kapal tanker pengangkut minyak.
Walhasil kesiapan Indonesia menghadapi krisis energi tidak terlihat sejak awal. Disisi lain tanpa naiknya harga minyak dunia pun Indonesia tetap rentan. Terutama kebijakan fiskal dan keuangan Indonesia yang rapuh.
Membangun Kemandirian Energi
Indonesia dengan segala potensi sumber daya alamnya yang sangat melimpah sesungguhnya bisa ‘’berdikari’’ berdiri di kaki sendiri. Istilah yang diperkenalkan Soekarno ini, bisa saja diwujudkan jika pemerintah mau, termasuk membangun kemandirian di sektor energi. Kita punya tambang, batu bara, gas alam, minyak bumi, bahkan sumber energi terbarukan seperti panas bumi (geothermal), hingga sumber energi dari nabati. Hanya sayang, itu semua belum dioptimalkan.
Cara mengoptimalkan negara harus berani merombak seluruh kebijakannya terkait tata kelola minyak dan gas alam serta berbagai sumber energi lainnya benar-benar berada dalam kendali negara. Tanpa menyerahkan kepada pihak korporasi swasta apalagi perusahaan asing, yang tak jarang justru menimbulkan persoalan lingkungan baik itu menghilangkan ekosistem, merusak alam, mengusik habitat flora dan fauna, meminggirkan tanah rakyat, hingga hilangnya nyawa.
Negara mesti mengambil penuh pengelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat. Dengan melimpahnya SDA negeri ini tak perlu bergantung pada minyak dunia. Sehingga manakala terjadi goncangan terhadap energi global, negeri ini mampu mencukupi kebutuhannya dalam negeri tanpa khawatir mengalami kelangkaan.
Kebijakan yang bertumpu pada rakyat ini harus menjadi solusi yang diupayakan oleh negara. Disamping itu pemangku kebijakan harus mampu memberikan pelayanan mumpuni kepada rakyat. Pengaturan urusan publik kerakyatan harus menjadi jaminan negara. Kekayaan alam (seperti migas, minerba, tambang) yang menghasilkan energi yang telah dikelola negara ini hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan pemberian energi seperti BBM, listrik, hingga subsidi gas.
Dengan kembali kepada konstitusi (UUD 1945 pasal 33) Dimana pengaturan sumber daya alam (SDA) dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu artinya pengaturan SDA tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Aturan SDA tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu, melainkan harus berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan adil untuk seluruh lapisan masyarakat. Maka negeri ini bisa dan mampu keluar dari krisis energi yang tengah menghimpit negeri ini. Sehingga dengan begitu stabilisasi energi dapat dijaga dan kemampuan negara mendistribusikan secara merata di seluruh negeri. Tanpa bergantung pada minyak dunia.
Wallahu'alam Bissawab.
No comments:
Post a Comment