Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty
Setiap tahun, Organisasi Buruh Internasional (ILO) menetapkan tema Hari Buruh Internasional berdasarkan isu global yang sedang hangat diperbincangkan. Berdasarkan informasi website blog.amikom.ac.id, tema Hari Buruh 1 Mei 2026 tidak selalu ditetapkan secara tunggal di seluruh dunia. Namun, pada tahun ini, International Labour Organization (ILO) memberikan sorotan khusus terhadap pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikososial bagi seluruh pekerja. Salah satu temanya adalah Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama, dan juga Bersatu Wujudkan Sinergi Buruh : Suara Pekerja, Kekuatan Dunia.
Dalam peringatan May Day 2026, sejumlah isu strategis kembali mencuat. Buruh menyuarakan tuntutan yang berfokus pada: Reformasi regulasi ketenagakerjaan; Perlindungan pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK); Penguatan sistem jaminan sosial; Penolakan kebijakan yang dianggap merugikan pekerja. Isu-isu tersebut mencerminkan dinamika dunia kerja yang masih menghadapi tantangan struktural, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja.
Sejak perang Iran-AS-Zion*s Yahudi berlangsung hingga saat ini, ekonomi terdampak cukup parah. Krisis global terjadi. Sejak Selat Hormuz diganggu, rantai pasok energi dan bahan kebutuhan strategis lain terhambat.
Inflasi tinggi tak terhindarkan. Risiko stagflasi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi pun tak terelakkan. Dampak serius terhadap nasib buruh secara global terjadi.
Di luar negeri, konflik memicu gelombang pemulangan pekerja migran (eksklusif) dan krisis remitansi di Asia. Sementara itu, lonjakan harga energi menyebabkan harga-harga melambung dan produktivitas ekonomi menurun, diikuti ancaman PHK massal dan menurunnya daya beli masyarakat. Sementara di dalam negeri, industri yang bergantung pada bahan baku impor, seperti tekstil, garmen, dan plastik terguncang. Serikat pekerja memprediksi potensi PHK di negeri ini bisa mencapai 100 ribu orang jika konflik berkepanjangan. Dalam kurun tiga bulan terakhir, sedikitnya 9.000 pegawai dari 10 perusahaan manufaktur dilaporkan terancam penyesuaian biaya tenaga kerja.
Nasib Buruh Terus Keruh
Sesungguhnya nasib buruh sebelum pecah perang sudah menyedihkan. Sekalipun ada perlindungan sosial, kenyataannya masih banyak buruh yang bekerja keras tapi tidak cukup untuk hidup layak. Masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah standar atau mengalami keterlambatan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal yang jumlahnya cukup dominan. Sampai saat ini kehidupan para buruh tetap saja memprihatinkan, penuh ketidakpastian.
Awal Mei mereka bersuara di jalanan. Hari buruh tiap tahun dengan berbagai tuntutan terutama tentang kesejahteraan, penguasa tetap saja gagap dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi buruh di negeri ini.
Sebetulnya tak bisa hanya salahkan perang. Ada atau tidak adanya perang, sistem ini tegak di atas asas kebebasan kepemilikan. Individu atau swasta diberi keleluasaan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dan semua hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan segala cara.
Pada saat yang sama, sistem ini menempatkan negara hanya sebagai fasilitator dan regulator, yakni memfasilitasi dan mengatur agar kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat melalui mekanisme pasar bebas tanpa batas ini bisa berjalan lancar. Peran Negara sendiri dibatasi dalam mengurus urusan masyarakat secara langsung. Karena semuanya diatur melalui prinsip mekanisme pasar bebas, termasuk sektor layanan publik. Alhasil gap sosial di tengah masyarakat sedemikian besar. Sistem ini memang meniscayakan yang kuat memangsa yang lemah. Faktor-faktor ekonomi dan kekayaan pun akan terkonsentrasi pada para pemilik modal. Sementara itu, dalam konteks masyarakat global, sumber kekayaan dunia akan dikuasai negara-negara besar dan adidaya seperti Amerika dan sekutunya.
Sistem Harus Berganti
Saat ini seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia telah didestruksi sistem sistem yg rusak dan merusak. Kapitalisme yang tegak di atas paham sekularisme dan kebebasan dengan menolak peran agama dalam pengaturan kehidupan telah membuat derita berkepanjangan.
Bukan hanya kaum buruh saja yang menjadi tumbal krisis, melainkan mayoritas masyarakat dunia secara keseluruhan. Jika kaum buruh akhirnya berubah haluan dari kapitalisme ke sosialisme -padahal sistem ini pun gagal total di waktu yang lalu-maka sifat menjadi obyek penderita pun tak berubah.
Butuh perubahan. Tinggal satu pilihan yang tak sejalan dengan kapitalis maupun sosialis, yaitu Islam.
Islam telah memiliki berbagai solusi tuntas tentang berbagai problem manusia di dunia, demikian pula terkait problem buruh. Islam memiliki koreksi total atas asas hidup baik individu, masyarakat maupun negara, berupa penolakan pada paham sekularisme dengan sebuah keyakinan yang sahih berupa kesadaran atas adanya otoritas mutlak Sang Pencipta alam, manusia dan kehidupan dalam pengaturan kehidupan. Aturan dimaksud terepresentasi oleh syariat Islam. Demikian pula dalam menyelesaikan masalah buruh.
Sistem Islam memiliki aturan yang komprehensif dan sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan yang saat diterapkan benar-benar menjamin terwujudnya kesejahteraan hakiki bagi orang per orang. Dalam Islam, penerapan sistem politik ekonomi Islam yang memastikan setiap orang punya kesempatan yang sama dalam mengakses faktor ekonomi dengan cara halal dan menempatkan negara sebagai pengurus dan penjaga bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali, bukan sekadar regulator dan fasilitator, disuguhkan dengan paripurna.
Dalam pandangan Islam, problem ekonomi itu bukan keterbatasan barang, tapi ketimpangan distribusi akibat penerapan sistem zalim. Dalam hal ini sistem ekonomi Islam mengatur soal kepemilikan, di antaranya menjadikan sumber daya alam sebagai milik umum yang haram dikuasai individu apalagi asing. Sumber kekayaan yang melimpah ruah ini akan menjadi salah satu pos pemasukan dalam sistem keuangan Islam bernama Baitul Mal dan menjadi salah satu modal abadi negara untuk menyejahterakan rakyat secara orang per orang.
Dalam sistem Islam transaksi batil seperti praktik ribawi, penimbunan dan monopoli, penipuan, menimbun harta, dll.dilarang. Aturan ini menjamin perputaran harta berjalan secara adil dan merata.
Sistem Islam menerapkan moneter berbasis emas dan perak yang menjamin ekonomi berjalan stabil, kuat dan independen, jauh dari peluang menjadi objek penjajahan. Tentunya sistem ini berjalan dengan aturan yang ditopang oleh sistem tangguh, dan Khilafahlah sistem pemerintahan yang telah menunjukkan realisasinya.
Sebagai sistem yang tegak di atas basis akidah, Khilafah siap menyatukan seluruh negeri Islam dan umatnya dalam satu kepemimpinan politik Islam. Dengan sistem ini dipastikan negara Islam akan tampil sebagai negara yang kuat dan berwibawa, karena semua potensi umat akan dimobilisasi untuk kepentingan izzul Islam wal muslimin.
Sistem Khilafah penuh kemandirian dalam menentukan nasib negaranya. Tidak terkecuali nasib buruh yang ada di negaranya, sebagai rakyat yang harus diperhatikan maka nasib buruh pun tak kan terus keruh. In syaa Allaah.
Wallaahu a'laam bisshawaab.
No comments:
Post a Comment