Gonjang-Ganjing BBM: Ketika Gejolak Global Menyentuh Dapur Rakyat

Oleh. Ummu Aura
(Muslimah Peduli Umat)

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi topik yang mengusik ketenangan masyarakat. Meski pemerintah menegaskan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. BBM nonsubsidi justru merangkak naik, memicu antrean panjang di berbagai daerah. Masyarakat rela menunggu berjam-jam di SPBU, bahkan tidak sedikit yang terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga yang jauh lebih mahal.

Situasi ini tidak terjadi tanpa sebab. Gejolak global, termasuk terganggunya jalur distribusi minyak dunia seperti di Selat Hormuz, turut memengaruhi pasokan energi di dalam negeri. Kapal tanker yang tertahan menyebabkan distribusi tersendat, sehingga pasokan menjadi terbatas. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Di sisi lain, pemerintah menghadapi dilema yang tidak sederhana. Untuk menjaga daya beli masyarakat, subsidi BBM harus tetap dipertahankan. Namun, kenaikan harga minyak dunia membuat anggaran negara (APBN) harus bekerja ekstra keras menambal selisih harga. Ketahanan fiskal pun menjadi taruhan. Jika subsidi terus dipaksakan, defisit anggaran berpotensi membengkak. Sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, dampaknya bisa memicu inflasi dan gejolak sosial yang lebih luas.

Berbagai langkah penghematan pun mulai diterapkan. Kebijakan bekerja dari rumah (WFH), pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan tertentu, hingga pengurangan program tertentu menjadi pilihan yang diambil. Namun, kebijakan ini kerap dipersepsikan sebagai solusi jangka pendek yang belum menyentuh akar persoalan.

Akar masalahnya terletak pada ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Sebagai negara net importir, Indonesia tidak sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Ketika harga minyak dunia naik atau distribusi terganggu, dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Ketergantungan ini menjadikan ekonomi nasional rentan terhadap tekanan eksternal.

Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem yang bergantung pada pasokan luar. Setiap gejolak global dengan mudah mengguncang stabilitas dalam negeri. Masyarakat tidak hanya kesulitan mendapatkan BBM, tetapi juga harus menghadapi ancaman kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi yang mengikuti.

Dalam perspektif Islam, persoalan energi tidak semata-mata dilihat sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai kebutuhan publik yang harus dikelola secara adil dan mandiri. Islam memandang sumber daya alam, termasuk minyak, sebagai kepemilikan umum yang pengelolaannya harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Konsep kemandirian energi menjadi sangat penting. 

Dalam konstruksi pemerintahan Islam, wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya akan saling menopang. Distribusi energi tidak didasarkan pada kepentingan pasar semata, tetapi pada kebutuhan umat secara menyeluruh. Dengan demikian, ketergantungan pada pihak luar dapat diminimalkan.

Selain itu, negara juga dituntut untuk mengelola energi secara bertanggung jawab. Penggunaan BBM dilakukan sesuai kebutuhan, tanpa pemborosan, namun tetap menjamin pelayanan publik yang optimal. Penghematan bukan berarti mengurangi hak rakyat, melainkan mengatur prioritas dengan bijak. Di saat yang sama, pengembangan energi alternatif juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan.

Lebih jauh, kemandirian energi akan membawa dampak besar bagi stabilitas politik dan ekonomi. Negara yang mandiri tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan global. Ia memiliki posisi tawar yang kuat, bahkan mampu menjadi kekuatan besar yang disegani.

Pada akhirnya, gonjang-ganjing BBM yang terjadi hari ini seharusnya menjadi momentum refleksi. Bahwa persoalan energi bukan sekadar soal harga, tetapi juga tentang kedaulatan dan keberpihakan. Selama ketergantungan pada impor masih tinggi, selama itu pula masyarakat akan terus berada dalam bayang-bayang krisis yang berulang.

Masyarakat membutuhkan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga tuntas. Solusi yang mampu menjawab akar persoalan, bukan sekadar meredam gejala. Dengan demikian, harapan akan kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera bukan lagi sekadar angan, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.